Wacana perombakan kabinet (reshuffle) kembali didengungkan, bahkan kali ini Presiden SBY sudah memberikan signal kuat akan segera dilaksanakan. Pemicu reshuffle dikarenakan akhir –akhir ini terkuaknya dugaan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transimigrasi.
Disatu sisi wacana perombakan kabinet ini, mengirimkan pesan akan ada perubahan kondisi yang lebih baik di negara ini. Namun disudut berbeda, masyarakat diingatkan kembali pada kenangan pahit pada saat penyusunan kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Waktu itu, secara terang dan jelas masyarakat mengetahui proses seleksi calon pembantunya (menteri) melalui berbagai media.
Melihat proses tersebut, ekspektasi rakyat semakin tinggi akan lahirnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwiba. Apalagi, bangsa ini baru saja mendapat Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh kemenangan politik yang sangat signifikan dan mudah ditraspormasikan menjadi pemerintahan yang efektif.
Lahirnya ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi dapat dipahami disebabkan kerinduan mendalam dari rakyat akan tetasan hasil pembangunan. Waktu itu, Presiden mendapat kesempatan untuk menentukan dan memilih kabinet all star berisi figur-figur yang benar-benar memiliki integritas, kapabilitas dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, bangsa dan negara.
Namun, harapan tersebut sepertinya jauh panggang dari api. Alih-alih rakyat mendapatkan kabinet all star ternyata para menteri yang terpilih lebih pada pemenuhan politik akomodatif. Fakta menunjukkan sejumlah menteri merupakan perwakilan partai politik pendukung SBY, dan ketika para menteri menjalankan tugasnya menjelma menjadi mimpi buruk bagi rakyat.
Artinya alih-alih rakyat mendapatkan kabinet all star, ternyata setelah dibentuk dan bekerja, secepat itu pula rakyat menyaksikan bukan kabinet all star. Bahkan sebaliknya, kabinet yang tersusun masih berdasarkan transaksi kepentingan. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kasus besar menjadi pameran telanjang bagaimana transaksi kepentingan politik dilakukan.
Atas pengalaman tersebut, wacana perombakan kabinet jangan dimaknai hanya pergantian menteri. Perombakan menteri harus dilakukan dengan penuh semangat, agenda yang jelas dan tingkat prioritas tinggi dalam rangka memperbaikan tatanan politik yang sudah sangat rusak dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Presiden sebagai pemegang hak otoritas, harus tidak terlalu memikirkan propaganda dan ancaman dari kekuatan legislatif DPR RI. Karena sesungguhnya Presiden memiliki dukungan rakyat yang sangat besar. Presiden setiap saat dapat turun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan dan menyakinkan seluruh agenda kepentingan pembangunan dan kepentingan bangsa dan negara.
Kemudian perombakan kabinet tanpa pendekatan pemahaman yang lebih mendasar, terutama untuk memperbaiki tatanan pemerintahan yang lebih baik dan berhasil guna bagi masyarakat, akan tetap menjadi sandiwara politik dan kekuasaan yang sudah pasti mengecewakan dan menyakiti hati rakyat Indonesia.
Jika perombakan kabinet hanya sebatas itu, maka rakyat Indonesia tidak perlu berharap dan menanti pelaksanaan perombakan kabinet tersebut. Pasalnya hampir dapat dipastikan, pergantian itu selain masih didasarkan pada transaksi kepentingan politik juga hanya untuk memberi ketenangan sesaat.
Indikasi yang terlihat, tampak kita jangan terlalu berharap presiden dalam memilih sosok pengganti menteri yang akan digusur, bebas dari kekuatan transasksi politik dan kepentingan. Apalagi beradasarkan hasil survey yang dilansir Lembaga Survey Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan SBY-Beodiono turun drastis.
Oleh karena itu yang harus dilakukan rakyat Indonesia, selain terus mengasah kesabaran, juga harus ada upaya bersama dalam rangka mendorong menyadarkan wakil-wakilnya di legislatif untuk menyadari fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dengan demikian akan muncul harapan baru, para wakil rakyat akan memiliki niat tulus untuk menyusun agenda konkret guna memperbaiki secara mendasar praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Rakyat juga harus bersatu mendorong Presiden agar bersunggug-sungguh dalam memilih para pembantunya dengan satu tujuan agar pemerintahan dapat bekerja maksimal. Keinginan kuat dan kesungguhan presiden merupakan modal utama untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Tanpa kesungguhan seperti itu, berapakalipun dilakukan pergantian para menteri, hasilnya akan tetap mengecewakan rakyat, bangsa dan negara.
.jpg)
Postingan
