Terpilihnya kembali Drs H Suryadharma Ali (Sang Surya) sebagai Ketua Umum partai Persatuan Pembangunan (PPP), menghapus seluruh friksi dan pro kontra saat perhelatan akbar Muktamar VII PPP di Bandung.
Kini saatnya kandidat yang menang dan kalah serta pendukung masing-masing, bergerak ke satu arah membesarkan partai berlambang Ka’bah berazaskan Islam ini. Seluruh program yang telah dirumuskan dan disepakati pada Muktamar VII tersebut, harus diinpelementasikan seluruh jajaran PPP, dari DPP hingga Ranting.
Komitmen itu penting untuk dibangun dan dilaksanakan mengingat besarnya harapan umat kepada PPP. Terutama kepada Sang Surya yang kini kembali menjadi nakhoda PPP lima tahun ke depan. Meskipun disadari, Sang Surya tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari seluruh fungsionaris PPP.
Target merekrut kader sebanyak 12 juta hingga 2014, bukan hal yang mustahil, jika seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki PPP bersatu padu dan saling bahu membahu. Dan untuk merealisasikan target tersebut, maka PPP harus bekerja lebih keras dan kembali ke khittoh perjuangan ketika partai ini dilahirkan.
Sama seperti harapan dan pengakuan yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY), bahwa PPP dapat membantu sekaligus mengawal pemerintahan. Saling bekerjasama itu penting agar kepemimpinan dan pembangunan menjadi tepat sasaran.
SBY mengaku bangga kepada partai berlambang Ka’bah atas dukungannya selama ini. Sejauh ini sebagai partai koalisi PPP menunjukkan iktikad baiknya untuk bangsa ini. Pemerintah bersyukur, PPP telah menyukseskan pembanguan pusat dan daerah.
SBY mengemukakan bahwa PPP adalah rumah besar Islam. Itu merupakan bentuk konsistensi politik PPP sejak didirikan. Sejarah mencatat, lebih dari empat dasawarsa, PPP merupakan partai barbasis Islam yang senantiasa berhikhmad terhadap kepentingan umat dan konsisten menyuarakan aspirasi umat Islam.
Harapan dan kebanggaan Presiden itu tentu juga harus dimiliki seluruh kader PPP. Besarnya harapan umat, diharapkan menjadi pemicu semangat untuk bekerja lebih keras dan lebih focus mengurusi permasalahan yang dialami umat Islam secara khusus dan bangsa secara umum.
Disisi lain pengurus dan kader PPP juga harus bangga menjadi bagian sebuah partai tua yang memiliki komitmen kuat untuk menjelma menjadi rumah besar umat Islam. Dengan kebanggaan itu, maka akan muncul kepedulian dan rasa memiliki serta tanggungjawab atas keberadaan PPP di pentas politik nasional.
Rasa bangga juga akan menumbuhkan loyalitas dan militansi serta daya juang tinggi bagi seluruh kader dan pengurus. Bila itu terwujud, maka simpati umat juga akan lahir dan akan menjadikan PPP sebagai satu-satunya saluran aspirasi politik.
Sejalan dengan itu, target merekrut kader 12 juga hingga 2014 adalah sesuatu yang tidak sulit bahkan sangat mudah. Harapan besar umat Islam kepada PPP juga dapat diwujudkan, dan selanjutnya ke depan umat Islam akan berada di barisan PPP.
Ketika PPP mengukuhkan diri sebagai satu-satunya partai politik berazaskan Islam dan menjadi rumah besar umat Islam, sejak saat itu pula PPP harus mengkampanyekannya dengan komunikasi politik yang baik dan elegan. Caranya dengan merealiasasikan seluruh program keummatan yang telah dilahirkan pada Mukmatar VII.
Tentunya sebagai partai Islam, PPP harus sama antara perkataan dan perbuatan, sama antara keputusan dan aplikasi di tengah-tengah umat, sama pula antara azas dan prilaku yang ditunjukkan dalam pergaulan di masyarakat.
Berikut ini jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang akan membantu sang Surya mewujudkan harapan umat Islam. Ketua umum: Drs H Suryadharma Ali, M. Si
Wakil ketua umum: Emron Pangkapi, Hasrul Azwar, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saifuddin.
Ketua DPP: Irgan Chairul Mahfiz, Ermalena Muslim, Achmad Farial, Wardatul Asriah, Zainut Tauhid Sa'adi, A. Rahman, Muhammad Arwani Thomafi, Reni Marlinawati, Epyardi Asda, Sholeh Amin, Fernita Darwis, Okky Asokawati, Icuk Sugiarto, Aunur Rofik, Makmun Halim Thohari, Rusli Effendi, Yusroni Yazid, Hizbiyah Rohim, Masykur Hasyim, Dimyati Natakusumah, Andi M. Ghalib, Iskandar Syaichu, Usman M. Tokan.
Sekertaris Jenderal: M. Romahurmuziy
Wakil Sekertaris Jenderal: Mansyur Kardi, Isa Muchsin, Hilman Ismail Metareum, Qotrun Nada Syaitri Ahmad, Husnan Bey Fananie, Sigit Hariyanto, Ratih Sanggarwati, Laili Nailulmuna, Joko Purwanto, Dini Mentari, Qoyyum Abdul Jabbar, Siti Nurmila Muslih, Akhmad Ghozali Harahap, Ariza Agustina, M. Ghozi Alfatih, Hasan Husaeri Lubis, Elviana, Ridho Kamaluddin, Munawaroh, Syaifullah Tamliha, Sitti Maryam Thawil, Ahars Sulaiman, Etha Aisyah Hentihu.
Bendahara Umum: Mahmud Yunus, Wakil Bendahara I: Asmui Suhaimi, Wakil Bendahara II: Ma'rifah Ma'ruf Amin.
PPP ibarat rumah besar, Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) menempati satu ruang di rumah besar tersebut. Meskipun keberadaan GMPI – sebelum Muktamar VII di Bandung – seumpama ‘kain buruk’ (dalam istilah Sumatera Utara) dicari dan dibutuhkan pada momen tertentu saja. Artinya keberadaan dan posisi GMPI di rumah besar tersebut tidak terlalu diperhitungkan.
Namun Muktamar VII PPP di Kota Bandung membawa angin harapan dan perubahan besar. Karena pada Muktamar itu, posisi GMPI dan tiga sayap partai PPP lain mendapat pengakuan sah dan legal dari PPP. Hal itu dibuktikan, dengan lahirnya kesepakatan yang tertuang dalam perubahan AD/ART, bahwa sayap partai memiliki hak suara sama dengan PPP pada pengambilan keputusan sesuai tingkatan masing-masing.
Perubahan besar ini, tentu harus disikapi dan dimaknai kader GMPI di seluruh Indonesia secara bijak, bahwa dengan adanya kesamaan hak antara GMPI dan PPP dalam ruang lingkup pengambilan keputusan, maka ke depan kader GMPI juga punya tanggungjawab yang sama pula terhadap kebesaran dan kemajuan PPP.
Menurut penulis beberapa langkah strategis yang harus dilakukan GMPI pasca pemberian hak suara pada Muktamar VII PPP d Bandung. di antaranya harus berani melakukan terobosan besar dengan cara mengubah mindset, bahwa posisi dan keberadaan GMPI ke depan sama pentingnya dengan posisi dan keberadaan pengurus PPP. kemudian mengubah pola kerja dan pola rekruitmen kader.
Untuk merealisasikan perubahan tersebut memang tidak bisa seperti makan sambal, makan langsung terasa pedasnya. Butuh waktu dan proses panjang untuk mewujudkannya, namun jika tidak dimulai dari sekarang, perubahan itu hanya akan menjadi konsep di atas kertas.
Mengubah Mindset
Perubahan mindset atau pola pikir kader-kader GMPI, ke depan mutlak harus dilakukan. Bahkan jika dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan itu, GMPI harus berani melakukan langkah yang tidak populis dengan merestrukturisasi atau mereposisi fungsionaris yang ada saat ini. Upaya ini dilakukan dalam rangka menciptakan kesatuan pola pikir bahwa saat ini GMPI punya tangggungjawab besar atas maju mundurnya PPP ke depan.
Seluruh kader GMPI harus memahami bahwa dengan diberikannya hak suara, tentu inklud di dalamnya tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Dalam benak seluruh pengurus GMPI, tidak boleh lagi muncul pemikiran bahwa organisasi sayap partai hanya dibutuhkan saat tertentu saja. Organisasi sayap partai hanya pelengkap penderita, pekerja dan ‘umpan peluru’.
Oleh karena itulah, mulai dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Ranting GMPI harus melakukan berbenagh dengan melakukan perubahan mindset dalam menjalankan roda organisasi GMPI. Jika tidak ada upaya dan dorongan ke arah perubahan mindset tersebut, maka perjuangan para muktamirin di Muktamar VII PPP, agar sayap partai mendapatkan hak suara akan menjadi sia-sia.
Selian itu, alasan pentingnya dilakukan perubahan pola pikir adalah untuk membangun sense of belonging dan sense of krisis terhadap kondisi PPP saat ini. Bahwa PPP secara perolehan suara kecendrungannya terus menurun, dan itu wajib menjadi perhatian serius dari seluruh aparat GMPI, sebagai bentuk kewajiban dan tanggungjawab terhadap PPP.
GMPI sebagai salah satu tempat penyiapaan kader pemimpin untuk PPP, memang harus tetap diperhankan dan dilanjutkan. Namun sekarang ini, itu tidak cukup, karena hak dan kewajiban kader-kader GMPI sudah sama dengan aparat partai. Artinya harus ada nilai plus yang dapat disumbangkan GMPI kepada PPP dan itu dapat dimulai dari dilakukannya perubahan pola pikir ber-GMPI dan ber-PPP.
Mengubah Pola Kerja
Setelah melakukan perubahan mindset, GMPI juga dituntut melakukan perubahan pola kerja. Tujuannya agar kerja-kerja yang dilakukan GMPI, tidak saja bermanfaat bagi GMPI tapi juga bagi PPP.
Bila selama ini, kerja-kerja GMPI sebagai bentuk aplikasi dari program strategis yang disepakati bersama, baik ditingkat Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat masih terkesan setengah hati dalam mendorong dan mendukung esksitensi PPP, ke depan pola-pola seperti itu harus ditinggalkan.
Lalu dari sisi kuantitas dan kualitas, kalau selama ini masih lebih dominan dalam kerangka kepentingan GMPI sebagai bagian dari organisasi kepemudaan di Indonesia, juga harus dilakukan perubahan 180 derjat. Artinya, bila diukur menggunakan persentase, maka kuantitas kerja dan kualitas hasil kerja yang akan didapatkan GMPI dari sebuah program klerja, seyogyanya persentasenya berkiblat pada kepentingan PPP harus lebih besar dibandingkan kepentingan GMPI.
Meskipun harus ditegaskan bahwa pangkal dan dasarnya adalah GMPI, karena memang ruang dan peluang terbesar yang dimiliki kader GMPI untuk berkiprah, tentu tetap pada maqomnya. Mafhumnya, bahwa organisasi GMPI juga harus tetap eksis dan berjaya di kalangan organisasi kepemudaan. harus diciptakan seperti dua sisi mata uang, GMPI dan PPP tidak bisa nafsi-nafsi, sebab ujung dari karir dan pengabdian kader-kader GMPI akan berlabuh di rumah besar umat Islam, PPP. Dari sisi lain, PPP juga jangan egois dengan hanya memfokuskan perhatian dan apresiasi hanya kepada kade-kadernya. Jangan pula menggunakan sudut pandang dan forsi berbeda, ketika berhadapan dengan kader-kader dari organisasi sayap partai.
Contoh konkrit perubahan pola kerja adalah GMPI adalah dalam setiap event dan kesempatan yang dimiliki, baik saat beraktivitas sebagai kader organisasi maupun sebagai bagain dari masyarakat, harus tetap menyuarakan PPP. Karena PPP sebagai rumah besar umat islam wajib dikawal dan didukung sepenuhnya oleh umat. GMPI juga harus menyertakan simbol dan atribut PPP dalam setiap kegiatannya termasuk menghidupkan kembali budaya-budaya PPP yang telah tergerus jaman.
Yang paling penting dari perubahan pola kerja tersebut, GMPI harus menyusun ’sejuta’ program strategis untuk kemudian direalisasikan dengan tujuan kemajuan PPP dan GMPI. Semakin banyak interaksi GMPI bersama masyarakat, tentu efek domino positifnya juga akan dinikmati PPP.
Mengubah Pola Rekruitmen
Salah satu sumbangsih nyata yang dapat diberikan GMPI dalam mengembangkan PPP adalah dengan mengubah pola rekruitmen kader. Perubahan tersebut sebenarnya sudah dideklarasikan PW GMPI Sumatera Utara pada periode 2010-2015, meskipun menurut catatan penulis, komitmen perubahan yang telah disepakati tersebut belum terlaksana 100 persen.
Perubahan dimaksud adalah, bahwa setiap pengurus GMPI illa (kecuali) posisi jabatan ketua, tidak boleh menjadi pengurus PPP ditingkatan manapun. Itu artinya, seluruh pengurus GMPI benar-benar direkrut dari luar kader PPP. Jangan seperti kata orang Betawi, Lu Lagi, Lu Lagi. Ia menjadi menjadi pengurus PPP sekaligus menjadi pengurus GMPI.
Kader yang berambisi menjadi pengurus partai, GMPI harus ridho memberi ruang dan kesempatan serta dengan kemampuan yang dimillikinya untuk mengurus PPP, agar bisa konsentrasi dan fokus. Sebaliknya bagi orang yang tidak mau terlibat langsung dalam urusan kepartaian, orang seperti ini juga harus diberi ruang dan kesempatan untuk ber-GMPI dalam rangkan pengembangan diri dan peningkatan wawasan.
Jika pola rekruitmen seperti dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, maka GMPI dipastikan akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan PPP seperti penambahan raihan suara di pemilu 2014 mendatang. Alasannya, pemilih militan dan pejuang PPP akan mengalami lonjakan pertambahan secara signifikan melalui pengurus-pengurus GMPI, semoga. Jayalah GMPI dan Jayalah PPP.(Mursal Harahap)
(Penulis adalah Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah GMPI Provinsi Sumatera Utara periode 2005-2010).
Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP), merupakan perhelatan akbar lima tahunan bagi seluruh kader partai berlambang Ka'bah. Perhelatan yang sama tentu juga dialami partai politik lainnya bahkan seluruh rakyat Indonesia, lalu apa yang menarik untuk diamati dari pesta akbar yang akan diselenggarakan PPP pada 3-7 Juli 2011 di Kota Bandung provinsi Jawa Barat tersebut.
Detik-detik pemilihan ketua umum, mungkin satu dari sekian banyak yang patut untuk disimak, karena bagi sebagian kader, inti dari pelaksanaan Muktamar terletak pada agenda pemilihan ketua umum. Atau mungkin prosesi pembukaan yang akan dihadiri ribuan kader-kader PPP dari seluruh penjuru Indonesia, sejumlah pejabat tinggi negara sampai Presiden RI serta berbagai pernak pernik yang terjadi sepanjang pelaksanaan Muktamar tersebut.
Bila itu yang terjadi, maka sesungguhnya menjadi sebuah ironi, pelaksanaan Muktamar dilangsungkan hanya karena amanah AD/ART yang membatasi masa kepengurusan. Juga sangat menyedihkan, Muktamar hanya mampu melahirkan ketua umum baru, sekretaris jenderal baru dan jajaran pengurus yang baru. Hasil-hasil seperti itu terasa tidak sebanding dengan besarnya tenaga, pikiran, waktu dan materi yang telah dihabiskan seluruh kader PPP dari Sabang sampai Merauke.
Padahal di satu sisi, kondisi PPP di tengah pentas politik nasional dan lokal, terus mengalami kemerosotan. PPP secara perlahan tapi pasti terus tergerus, kepercayaan umat kepada partai politik yang katanya tinggal satu-satunya yang tetap kokoh mempetahankan azas Islam, di Indonesia, terus menipis. Di sisi lain, sederet permasalahan umat islam dan rakyat Indonesia, membutuhkan kerja keras partai politik tertua ini.
Apakah kemudian, elit dan pertinggi partai berlambang ka'bah berazaskan Islam ini hanya memetingkan egoisme diri sendiri dan larut dalam kubangan masalah internal dengan menafikan asa dan harapan masyarakat Islam Indonesia. Padahal sesungguhnya, Muktamar yang di gelar di Kota Pahlawan tersebut diharapkan mampu melahirkan pemimpin partai ka'bah dengan 'arah kiblat' yang jelas dan terang benderang serta memiliki semangat juang yang tinggi.
Menurut penulis untuk tidak mengecewakan asa umat Islam, paling tidak ada tiga point penting yang harus di tuntaskan seluruh muktamirin pada Muktamar VII PPP tersebut. Pertama, dari sisi Internal, harus ada kesepakatan bersama menyangkut arah dan kebijakan partai yang dituangkan dalam program kerja strategis dan rekomendasi politik. Sikap PPP harus totalitas ketika berhadapan dengan kepentingan masyarakat, mulai dari kebijakan lembaga kepartaian maupun kebijakan partai di lembaga legislatif. PPP harus menunjukkan sikap yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan umat Islam, jika PPP masih mengingkan rakyat dan umat Islam tetap berada dalam satu kekuatan dengan PPP.
Selain kebijakan, sikap dan prilaku seluruh kader PPP juga harus satu padu di seluruh tingkatan. Untuk mewujudkannya, di Muktamar VII nanti harus dirumuskan aturan tegas yang dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Termasuk aturan main dalam kepemimpinan PPP di seluruh tingkatan, harus lebih dipertegas sehingga tidak muncul multitafsir yang pada akhirnya bisa 'dimanfaatkan' demi kepentingan tertentu. Sinergitas aturan main dan kebijakan tersebut mutlak harus sejalan, bila memang PPP ingin bangkit dan tidak hanya berkutat dengan menghabiskan energi, pikiran dan materi hanya untuk menyelesaikan persoalan internal. Upaya konkritnya bisa dilakukan dengan memangkas birokrasi dalam pengambilan keputusan antar tingkatan partai. Juga harus mengubah pola suksesi dari botton up menjadi top dawn. Pola ini yang selama ini diberlakukan di PPP, dinilai membuka peluang untuk berpolemik dan menggunakan kekuatan struktur partai yang lebih tinggi demi jabatan dan kekuasaan.
Kedua, yang harus dituntaskan seluruh muktamirin dalam Muktarmar VII adalah terkait kebijakan eksternal PPP. Berhasil atau gagalnya politik eksternal yang dijalankan PPP sangat tergantung pada etalase PPP yang disajikan ke publik. Politik eksternal PPP, jika tidak terkelola dengan baik akan memunculkan dampak tidak baik bagi masyarakat dan menjadi bias bagi kader PPP. Untuk itu PPP ke depan membutuhkan satu lembaga advice yang khusus menangani kebijakan-kebijakan eksternal, misalkan dalam pengusaan media massa.
Lembaga advice itulah nantinya yang akan melakukan kajian, analisis dan penelitian, kebijakan seperti apa yang harus diambil dalam rangka membangun citra PPP di tengah-tengah rakyat Indonesia. Oleh karena itu pula, para muktamirin sudah harus memiki ide, gagasan dan pemikiran strategis untuk disampaikan sebagai bahan masukan bagi lembaga advice, agar kemudian dirumuskan menjadi formula program dan kebijakan yang harus dilaksanakan seluruh jajaran partai di seluruh tingkatan.
Kemudian, harus ada koordinasi yang linier dan sinergis antara DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting menyangkut seluruh kebijakan eksternal yang akan dijalankan. Koordinasi tersebut sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang pada akhirnya hanya menghasilkan penilaian negatif masyarakat dan umat Islam kepada PPP. Terutama kebijakan eksternal berhubungan dengan issu sensitif dan strategis menyangkut kehidupan beragama, sosial dan politik nasional.
Ketiga, yang harus dituntaskan seluruh muktamirin adalah menyangkut kepemimpinan ditingkat pusat. Saya berharap para muktamirin tidak terjebak dalam artian bahwa dipahamkan abhwa muktamar diselenggarakan hanya memilih ketua DPP PPP. Padahal lebih dari itu muktamar diamanatkan untuk memilih seorang pemimpin. Sebab jika muktamirin hanya memilih Ketua DPP, sesungguhnya itu hanya menyelesaikan rutinitas 5 tahunan yang hanya mampu mengubah struktur kepengurusan, tapi tidak mampu mengubah kondisi PPP yang sudah di bibir jurang kehancuran dan kematian.
Dari sisi agama Islam restrukturisasi dan estafet kepemimpinan merupakan sunnahtullah. Setelah Rasulullah Saw wafat kemudian digantikan Abu Bakar Sidiq, dilanjutkan Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib. Pelajaran inilah yang diberikan Islam dalam melaksanakan proses demokrasi setelah wafatnya Rasulullah Saw, karena memang dalam Islam melihat posisi lebih dari sekedar tugas dan tanggung jawab, melainkan amanah yang harus diemban sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, pemimpin dalam Islam haruslah mampu menjadi panutan masyarakat yang dipimpin. Peran dan fungsi pemimpin secara kongkrit dapat dilihat pada imam sholat. Kriteria Imam sholat ialah lebih berilmu atau lebih fasih bacaannya. Begitu selektifnya, mengingat beratnya tanggung jawabnya seorang pemimpin, sehingga tidak menjadikan posisi Imam sebagai ajang perebutan kekuasaan.
Seorang imam juga tidak sunyi dari koreksi ma’mum, bilamana ia lupa atau salah maka imah bersedia diingatkan. Oleh karena itu, jika kita melaksanakan sholat, tepat dibelakang posisi imam biasanya didampingi orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi pula agar dapat mengingatkan apabila terjadi kesalahan gerakan dan bacaan.
Berkaca dari itu, maka seorang pemimpin dituntut memiiki kemampuan untuk membenahi sistem yang lebih baik dan mengarah kepada perbaikan. Seorang leader yang berpengalaman dalam memimpin anak buahnya, memahami benar prinsip-prinsip leadership karena kelak akan bertanggung jawab terhadap nasib orang yang dipimpinnya.
Pemimpin juga harus mengerti betul kebutuhan-kebutuhan dasar yang bersifat kekinian dan berorientasi masa depan serta selalu berempati terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Justru itu, seorang pemimpin harus sering berada di tengah-tengah rakyatnya, sehingga tahu dan mengerti apa yang diinginkan rakyatnya.
Mungkin figur peminpin seperti inilah yang dibutuhkan dan dirindukan PPP ke depan, dan figur seperti inilah yang harus dipilih dan didukung seluruh muktamirin.
Momentum Muktamar VII ini, sesungguhnya membawa angin segar untuk perubahan, sehingga PPP mampu terlepas dari jerat kehancuran. Dengan do'a seluruh kader PPP di Nusantara, semoga Muktamar VII PPP ini berhasil menentukan arah kiblat yang tepat dan benar serta memilih imam yang memenuhi kriteria yang disyaratkan agama Islam.
Semoga PPP bangkit kembali demi umat Islam dan demi agama Allah, Agama Islam serta demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan tulisan singkat ini bermanfaat bagi seluruh muktamirin dan kemajuan serta kejayaan PPP di masa yang akan datang, amin ya robbal alamin....
(Penulis adalah Mursal Harahap S.Ag Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Medan periode 2010-2015)
Postingan
Semua Komentar
