Medan kini sudah memiliki pemimpin yang disebut-sebut akan memberikan perubahan lebih baik. Haparan masyarakat itu kini tergantung dipundak Pj Walikota Medan H Rahudman Harahap yang menggantikan Drs Afifuddin M.Si Pj Walikota sebelumnya. Rahudman dilantik menjadi Pj Walikota Medan, setelah ditetapkan Mendagri atas usulan Gubsu. Pelantikan berlangsung Rabu 22 Juli 2009 di Aula Martabe Kantor Gubsu.
Pasca dilantik pro kontra pun bermunculan. Di antaranya dukungan yang disampaikan sejumlah kelompok masyarakat. Bahkan anggota DPRD Sumut jauh-jauh hari sudah mengingatkan Rahudman agar tidak mengecewakan bahkan membuat malu Gubsu. “Jangan sampai Rahudman buat malu Gubsu, karena tidak bisa berbuat banyak selama menjabat Pj walikota Medan,” kata Rafriandi Nasution.
Rafriandi juga mengingatkan, selama ini Afifuddin meninggalkan sejumlah permasalahan di antaranya infrastruktur, sampah, dan banjir. Serta tidak terlaksananya restrukturisasi pejabat di Pemko Medan.
Karenanya dia Rahudman tidak tumpul menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya Rahudman diberikan kepercayaan karena Syamsul tentunya memiliki pertimbangan khusus. Tak mungkin pula Gubsu asal tunjuk.
Dibagian lain, kalangan akademisi menyampaikan dukungan kepada Rahudman Harahap Pj walikota Medan. “Saya mendukung terpilihnya Pj Walikota,’ kata dekan fakultas ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Jhon Tafbu Ritonga, sembari menambahkan siapapun walikotanya, yang terpenting dapat melaksanakan tugasnya dengan serius.
Dengan dilantikannya Pj Walikota Medan, Dosen Pertanian USU, Hasnudi, menghimbau para elit politik legowo menerima keputusan Gubsu dan Mendagri. "Kita perlu mengedepankan terciptanya suasana aman. Ini perlu dilakukan mengingat kota Medan sebagai barometer provinsi Sumatera Utara," katanya.
Dibagian lain Anggota DPRD kota Medan, Adi Munasip, mengharapkan, Pj walikota Medan yang baru harus akomodatif, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan dengan baik.
“Selain pelayanan publik yang banyak menjadi keluhan para warga, juga pembangunan,” ungkapnya.
Saat ini kondisi infrastruktur di kota Medan morat marit. Karenanya pergantian Pj Walikota bisa menghadirkan perubahan lebih baik. “Kepemimpinan Afifuddin Lubis dinilai ragu-ragu dan takut. Soal infrastruktur dan pelayanan publik,” ujarnya.
Terlepas dari pro kontra tersebut, yang penting masyarakat kini sudah memberikan kepercayaan dan amanah kepada Rahudman Harapan untuk memimin Kota Medan. Untuk itu, kepercayaan dan amanah masyarakat itu jangan sekali-kali dikhianati.
Pada kurun waktu 10 tahun belakangan ini, harus diakui Medan menjelma menjadi sebuah kota modern. Itu ditandai dengan kehadiran berbagai sarana yang mendukung, seperti mall, hotel, dan gedung pencakar langit serta aktivitas perekonomian yang terus berjalan siang dan malam.
Namun, masih ada beberapa sector kehidupan yang terkesan tertinggal atau mungkin terabaikan. Itu adalah kesempatan mengenyam pendidikan bagi kaum perempuan. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2008, kaum perempuan yang tidak bersekolah di Kota Medan usia 3-15 tahun mencapai 45,76 persen. Kondisi ini sangat tragis dan menyedikan.
Hal itu disampaikan Ketua Kohati Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan Tuti Rosmalina, saat dikunjungi KPK Pos di kantornya Jl Adi Negoro Medan, belum lama ini.
Menurut Tuti Panggilan akrab mahasiswi IAIN Sumut ini, pendidikan salah satu pilar penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak terkecuali bagi kaum perempuan juga memiliki hak yang sama. Apalagi, di era modernisasi sekarang ini, kaum perempuan memiliki andil dalam meningkatkan perekonomian keluarga.
Terkait hal itu, 2010 mendatang dimana Pilkada Wali Kota Medan dilangsungkan masyarakat diharapkan jeli memilih pemimpin. Khususnya kaum perempuan sebagai pemilih terbanyak diharapkan memilih pemimpin yang berpihak pada peningkatan pendidikan masyarakat. “Kita kaum perempuan harus bersikap tegas dan memilih pemimpin yang akan meningkatkan dan memberi kesempatan lebih besar bagi kaum perempuan mengenyam pendidikan,”ujarnya berharap.
Lebih lanjut Tuti mengatakan, dari sisi politik, sebenar suara perempuan sangat menentukan. Sebab jumlahnya lebih besar daripada pemilih kaum laku-laki. Untuk itu perempuan harus memanfaatkan kekuatan politik tersebut dengan memilih pemimpin yang berpihak pada penjaminan hak-hak kaum perempuan.
Selain persoalan itu, Tuti juga menyoroti tata ruang kota Medan yang amburadul. Sebagai kota modren, madani dan relegius pola pembangunan Kota Medan seringkali melanggar tata ruang kota yang telah ditetapkan. Akibatnya, selain menuai banjir, kenyamanan dan keasrian kota juga hilang. Belum lagi buruknya keberpihakan pemerintah kota pada penyelamatan lingkungan hidup.
“Saat ini Kota Medan dihiasi tumbuhan beton dan halaman keramik, dan itu mengakibatkan daya serap air semakin kecil dan kondisi itu diperparah minimnya keberadaan hutan kota,”ungkapnya.
Kemudian, persoalan lain yang menggelayuti kota Medan adalah lemahnya kebijakan pemerintah dalam menyelamatkan – atau bahasa pemerintah menertibkan - para gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan. Padahal faktanya, mereka-mereka itu juga bagian dari warga kota Medan yang berhak mendapat perlindungan dan perhatian dari pemerintah kota. Ironisnya lagi, kebanyakan dari mereka masih tergolong anak-anak yang sehrusnya bersekolah. Belum lagi indikasi menyedihkan bahwa anak-anak itu turun ke jalan karena dieksploitasi oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi.
Dari beberapa kondisi itu, kaum perempuan sangat mengharapkan pemimpin kota Medan ke depan benar-benar berbuat dan bekerja untuk rakyat. Majunya pembangunan tidak saja ditandai dari sisi pembangunan fisik kota, tapi juga pembangunan manusianya merupakan hal penting yang harus diutamakan.
“Siapapun Wali Kota nantinya, amanah dan kepercayaan kaum perempuan tidak boleh dikerdilkan, apalagi dinapikan. Karena dalam setiap ruh pembangunan terdapat semangat dan keikhlasan kaum perempuan,”ucap Tuti.
Postingan
