Silaturrahmi PPP dan MUI Medan : Pasangan Islam-Islam Harga Mati

Pemilihan Waikota dan Wakil Walikota Medan berjalan terus dengan segala dinamika politik. Sejumlah pasangan calon dari jalur perseorangan maupun partai politik yang diperkirakan akan muncul, juga terus melakukan atrobatik politik. Suhu politik memanas apalagi pasca Komisi Pemiluhan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan mengumumkan hasil verifikasi administrasi dan faktual dukungan pasangan calon perseorangan. Dari sejumlah bakal pasangan calon, moyoritas yang muncul adalah pasangan calon yang berlatar belakang agama Islam. Padahal berdasarkan komposisi, umat Islam di Kota Medan hanya tinggal sekitar 67 persen. Situasi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran dan keresahan di tengah-tengah umat Islam, sebab jika para bakal pasangan calon itu benar-benar maju maka bisa dipastikan suara umat islam akan terpecah. Menyikapi keresahan umat Islam ini, DPC PPP Kota Medan sebagai rumah politik umat islam melakukan berbagai upaya menyatukan suara umat. Di antaranya meminta nasehat para ulama, tokoh masyarakat, kaum intlektual dan tokoh ormas dan OKP Islam. Seperti pertemuan Senin 8 Februari 2010 dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Pada kesempatan itu, secara tegas Ketua MUI Medan Prof Dr H Mohammad Hatta mengatakan untuk menyelematkan umat maka pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Medan ke depan harus Islam-Islam dan itu sudah harga mati. “Pasangan Islam-Islam harga mati,”tegasnya diamini pengurus MUI yang hadir di antaranya H Nizar Syarif, Prof Dr H Pagar Hasibuan, DR H Hasan Mansyur Nasution MA, H Zulfikar Hajar LC, Drs Zulkarnain Sitanggang. Namun Kata Hatta, MUI secara kelembagaan tidak ikut berpolitik praktis, artinya dukung mendukung para bakal calon, baik jalur perseorangan dan partai politik bukan urusan MUI. Karena itu MUI hanya masuk pada kepentingan umat Islam, karena memang MUI ada payungnya umat Islam. “MUI tidak berpolitik praktis, tapi MUI konsen mengurusi kepentingan umat Islam,”jelasnya. Untuk pula, kata Hatta, seluruh umat Islam, baik tokoh partai politik, masyarakat, ormas dan OKP Islam harusnya satu kata menyelamatkan kepentingan dan harga diri Umat Islam di Kota Medan. Selain itu, juga perlu dipikirkan penyelamatan akidah umat Islam, jangan sampai dikemudian hari terjadi saling menyalahkan. “Jangan setelah ada hasil Pilkada nanti, baru umat saling menyalahkan antara satu dengan yang lain,” kata Hatta mengingatkan. Hatta juga menekankan, kriteria calon pemimpin yang harus diperjuangkan adalah yang memiliki integritas akhlakul karimah yang kuat, jelas komitmen keummatannya dan lebih besar manfaatnya daripada mafsadarnya. Dibagian lain Nizar Syarif menyerukan kepada seluruh elit umat Islam dari berbagai lembaga untuk satu pemahaman dalam menyikapi Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Medan. Artinya lebih mendahulukan kepentingan dan penyelamatan umat islam daripada kepentingan kelompok atau golongan. Dan disarankan Pagar Hasibuan, hendaknya PPP menjadi pelopor dan pembawa gerbong umat islam ke arah persatuan. Sementara Hasan Mansyur mengkategorikan pasangan calon yang akan muncul pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Medan mendatang menjadi empat. Yakni Pasangan calon Islam-Islam, Islam-Non Islam, Non Islam-Islam dan Non Islam- Non Islam. “Yang terbaik dari kategori itu adalah Islam-Islam dan itu harus diperjuangkan seluruh umat Islam,”katanya. Pada sisi lain, Zulfikar Hajar mengatakan umat Islam di Kota Medan memandang Pilkada tahun ini jangan main-main. Sebab, dalam Al-Qur’an telah menetapkan garis dan aturan secara tegas bagaimana umat Islam memilih pemimpin. “Jika dalam pilkada tahun ini yang bertarung pasangan Islam-Islam dan pasanga Pasangan diluar Islam, maka hukumnya fadhu’ain bagi umat islam untuk memenangkan pasangan calon Islam-Islam,”jelasnya. Diingatkan Zulfikar Hajar, kalau kerena terlalu memetingkan kelompok dan ego pribadi, kemudian Medan dipimpin orang yang tidak berakidah Islam, maka kita seluruhnya bertanggungjawab atas musibah tersebut. “Termasuk bertanggungjawab atas harga diri Islam di Kota Medan,”ujarnya sembari menyebutkan ini bukan berarti MUI sudah masuk ranah politik praktis, tapi dalam rangka menjaga kepentingan umat Islam. Sementara itu Ketua DPC PPP Kota Medan Ir H Ahmad Parlindungan, didampingi Abdul Rani SH, Drs M Yusuf, S.Pdi, Mursal Harahap, S.Ag, Ahmady Syahputra Purba SE dan M Setia Budi Pandia, SP menyampaikan berbagai perkembangan politik jelang Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Medan. Dia juga menyampaikan kedatangan PPP ke MUI Medan dalam rangka meminta nasehat para ulama sesuai amanah Rapimcab PPP belum lama ini. Selain itu sebut Parlindungan, jauh sebelum muncul keresahan di tengah masyarakat, PPP sudah melakukan berbagai upaya menyatukan suara umat Islam, baik secara formal maupun non formal. Namun hingga saat ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. “Untuk itulah, PPP merasa perlu meminta nasehat kepada para ulama, tokoh masyarakat dan berbagai elemat umat Islam,”ujarnya menjelaskan kedatangan menemui MUI Kota Medan.