GP Ansor Sumut Imbau Warga Junjung Tinggi Asas Praduga Tak Bersalah

Soal Kasus Gubsu GP Ansor Sumut Imbau Warga Junjung Tinggi Asas Praduga Tak Bersalah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumatera Utara sebagai bagian dari pemuda di Sumatera Utara ikut prihatin atas apa yang menimpa Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE. Dugaan korupsi yang disangkakan kepada sabahat semua suku itu terkesan terlalu dibesar-besarkan. Apalagi adanya tindakan kelompok tertentu yang cenderung menyudutkan dan menafikan asas hukum praduga tak bersalah. “Semua pihak harus menghormati dan mentaati asas hukum praduga tak bersalah, agar proses hukum atas dugaan korupsi Gubsu yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar menjunjung tinggi rasa keadilan dan persamaan hak di muka hukum serta sesuai aturan hukum yang berlaku”. Pernyataan ini disampaikan Ketua GP Ansor Sumut H Fadli Yasir didampingi Sekretaris dan seluruh pengurus PW GP Ansor Sumut, Minggu (25/4) berdasarkan keputusan rapat pengurus PW GP Ansor Sumatera Utara, di Medan. Dikatakan Fadli, GP Ansor sangat menghormati KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena memang Korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas dalam upaya mendorong perwujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun perlu dipahami, siapapun tidak boleh mengintervensi hukum dan harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seseorang dinyatakan bersalah atau tidak, setelah ada proses di persidangan. Artinya jangan kemudian ada pihak tertentu yang sengaja melakukan pembunuhan karakter atas persoalan hukum yang menimpa Gubsu. “Sepanjang sesuai koridor, GP Ansor sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi,”ucap Fadli. Untuk itu GP Ansor menghimbau seluruh masyarakat Sumatera Utara agar tidak terpancing isu-isu yang negatif. Suasana kondusif yang selama ini terbangun di Sumatera Utara harus tetap dijaga dan dipelihara. Biarkan KPK melakukan tugas dan wewenangnya sesuai aturan yang ada. Namun situasi kondusif harus tetap kita jaga agar proses pembangunan tetap berjalan dengan baik. Karena itu pula, GP Ansor sangat menyesalkan jika ada upaya-upaya mendiskriditkan atau upaya pendzoliman terhadap Gubsu sekaitan denan persoalan hukum yang menimpanya. Sebab GP Ansor khawatir, upaya-upaya itu akan mendorong terciptakan suasana tidak kondusif, dan jika itu terjadi dampaknya langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Itulah alasan GP Ansor sangat berkepentingan mengajak masyarakat agar tetap menjaga suasana kondusif seperti yang selama ini diciptakan Gubsu,”ujar Fadli. Sebagai wujud dari keperihatinan atas apa yang menimpa pemimpin Sumatera Utara itu lanjut Fadli, GP Ansor akan melaksanakan dzikir dan do’a bersama. Acara dzikir dan doa bersama itu juga rangkaian dari kegiatan menuju pelantikan pengurus PW GP Ansor Sumatera Utara, sekaligus memperingati Hari Lahir (Harlah) GP Ansor yang ke-76 tahun. “Dzikir dan doa bersama itu akan dilaksanakan pada 29 April 2010, mengambil tempat di pelataran parkir Masjid Agung Medan Jl P Diponegoro Medan,” kata Fadli.

Read More

PPP Larang Kadernya Teken HMP

PPP Larang Kadernya Teken HMP Dibagian lain Sekjen PPP Irgan Chairil Mahfidz menyatakan PPP melarang anggotanya di Fraksi DPR untuk menandatangani Hak Menyatakan Pendapat. "Sudah diinstruksikan terhadap anggota PPP untuk tidak menandatangani usulan hak menyatakan pendapat," ujar Irgan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis lalu. Pasalnya, rekomendasi DPR dari hasil pansus Angket Bank Century ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim Pengawas Rekomendasi. Lagipula, kata dia KPK sudah melakukan pengusutan. "Itu sekarang masuk ranah hukum. Di DPR kita anggap sudah selesai," kata dia. Irgan melanjutkan, jika nantinya ada anggota Fraksi dari PPP yang ternyata melanggar keputusan tersebut, maka DPP akan menjatuhkan sanksi. Seperti apa sanksinya, "Nanti," jawab Irgan. Wakil Ketua Komisi IX ini juga membantah kalau dilarangnya penggunaan hak menyatakan pendapat untuk meredam sikap PPP yang sempat keras dalam Pansus Angket Bank Century. Kata dia, pelarangan ini tidak ada kaitannya dengan koalisi partai. Menurut Irgan, masih banyak kasus yang perlu ditangani. Seperti carut marut pajak, kasus Gayus, penggusuran, konflik di tengah masyarakat satpol PP, pengangguran dan lainnya. "Habis energi masyarakat kalau hanya mengurusi Century. Padahal di masing-masing komisi ada problem," tandas dia.

Read More

Fadly Nurzal : MaRI Pemimpin Sederhana

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara membutuhkan sosok pemimpin yang sederhana, berkualitas, berkomitmen dan tentunya memiliki akhlak dan etika yang teruji. Kesederhanaan akan menciptakan aspirasi masyarakat dan program pemerintah tersinergikan dengan baik. “Itulah salah satu alasan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung pasangan calon Maulana Pohan-Ahmad Arif (MaRI),”kata Ketua Tim Pemenangan pasangan MaRI, H Fadly Nurzal, S.Ag pada acara sosialisasi pemantapan tim 8 PPP di Kecamatan Medan Labuhan belum lama ini. Acara ini dihadiri Maulana Pohan, Ahmad Arif, Ketua DPC PPP Ir H Ahmad Parlindungan, Sekretaris DPC PAN Medan Aripai Tambunan, dan Tim Sukses MaRI Zulkarnain Nasution. Menurut Fadly, aspirasi masyarakat didengar dan ditindaklanjuti, jika pemimpinnya memiliki kepekaan dan kepedulian. Tanpa itu, maka aspirasi masyarakat akan sia-sia, seperti orang butuh beras diberikan tali. Kepekaan dan kepedulian terhadap aspirasi masyarakat hanya akan bisa tertampung jika pemimpinnya memiliki kesederhaan dan itu dimiliki Mualana Pohan dan Ahmad Ariff. “PPP ingin kehidupan masyarakat dan pembangunan Kota Medan berjalan menuju arah lebih baik. Karena itu PPP komit mengusung dan memenangkan Maulana Pohan dan Ahmad Arif,”jelasnya. Pada kesempatan itu Fadly juga menyinggung soal ada tindakan-tindakan oknum tertentu yang bertujuan menghadang laju MaRI. Menurutnya, itu bukti dari kekhawatiran dan kegelisahan dari kelompok tertentu yang melihat peluang MaRI untuk menang semakin besar. Untuk itu pula Fadly mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP untuk tetap bekerja keras dan bersama-sama masyarakat mengawasi tahapan pilkada. Dibagian lain, Maulana Pohan mengaku salut dan bangga pada PPP. Alasanya, sebagai partai politik sudah seharusnya PPP mencalonkan kadernya. Tapi itu tidak dilakukan, karena PPP memang tidak haus dengan kekuasaan. Apa yang dilakukan PPP pada Pilkada Kota Medan ini, sudah pernah dilakukan pada Pilgubsu 2008 lalu. “Dengan dukungan PPP yang tidak haus kekuasaan, saya yakin MaRI akan memangkan Pilkada kali ini,”ucap Maulan. Maulana juga mengamini apa yang sering disampaikan Ketua DPW PPP Sumut yang juga ketua Tim Pemanangan MaRI Fadly Nruza. Bahwa memang PPP saat didirikan para ulama itu dengan niat tulus. Para ulama tidak pernah berpikir dengan mendirikan PPP, akan menjadi Presiden/Wakil Presiden, Menteri, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati. PPP didirikan ulama murni untuk menciptakan wadah aspirasi dan rumah politik umat Islam. Hal senada juga disampaikan calon Wakil Walikota Medan Ahmad Arif. Baginya, pengorbanan yang dilakukan PPP merupakan ‘hutang’ politik. Jika pasangan MaRI menang pada pilkada nanti, sudah menjadi tanggungjawab moral pasagan ini memperhatkan PPP. Lebih jauh Arif mengatakan ke depan PPP dan PAN akan bersama-sama membangun Kota Medan lebih baik. Sebelumnya Ahmad Parlindungan menjelaskan sosialisasi pemantaan tim 8 PPP Kota Medan adalah bagian dari upaya memenangkan MaRI. Tim 8 yang dibentuk lanjut Parlindungan akan melaksanakan program aksi peduli pemilih dengan melakukan pendataan pada masyarakat. Program ini secara serentak dilaksanakan di 151 kelurahan di Kota Medan.

Read More

Menangkan MaRI, PPP Medan Gelar Aksi Simpatik Peduli Pemilih

DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan, sebagai salah satu pengusung pasangan calon Ir H Maulana Pohan, MM dan H Ahmad Arif SE, MM menggelar aksi simpatik peduli pemilih. Program ini dikemas dengan melakukan pendataan kepada warga Kota Medan sebagai pemilih pada Pilkada Walikota/Wakil Walikota Medan 2010-2015. Demikian disampaikan Ketua DPC PPP Kota Medan Ir H Ahmad Parlindungan pada acara sosialisasi aksi simpatik peduli pemilih, Jum’at malam lalu di Gedung Dharma Wanita Medan. Hadir pada acara itu, Maulana Pohan dan Ahmad Arif sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan, pengurus DPW, DPC, PAC dan Ranting PPP serta petugas pendata pemilih. Jelaskan Parlindungan, aksi simpatik pendataan pemilih ini dilakukan di 151 kelurahan di Kota Medan dan dilaksanakan hingga 10 April 2010. Tiap-tiap kelurahan ditenjurkan 8 orang petugas ditambah 8 orang kordinator. Dan masing petugas ditarget menemui atau mendata 800 orang warga. “Kita bermain di angka 8, karena memang pasangan calon yang kita dukung bernomor urut 8,”kata Parlindungan. Pada kesempatan itu, Parlidungan juga mengungkapkan optimismenya bahwa pasangan MaRI (Mualana-Arif) yang didukung PPP, PAN dan Patriot akan memenangkan Pilkada Kota Medan tahun 2010 ini. Optimisme itu lanjut lindung didasarkan fakta di lapangan bahwa pasangan ini memiliki elektabilitas yang tinggi. Seperti hasil survey yang dilakukan beberapa lembaga, pasangan ini tetap masuk dua besar bahkan menjadi pillihan utama masyarakat Kota Medan. Atas dasar itu pula, Parlindungan meminta seluruh pengurus dan kader PPP untuk berjuang dan bekerja keras meraih simpatik masyarakat. “Kita harus bekerja keras untuk meraih simpatik dari warga, agar pasangan calon yang kita usung menang,”katanya. Sementara Maulana Pohan dalam sambutannya mengakui bahwa apa yang dilakukan PPP merupakan terobosan baru dan sangat positif. Program aksi simpatik peduli pemilih ini menurut Maulana akan memberi sentuhan tersendiri bagi masyarakat. Hal yang sama lanjut Maulana juga dilakukannya bersama Ahmad Arif. Mulai subuh hingga malam, keduanya berupaya menemui sebanyak-banyaknya warga Medan. “Kami juga melakukan hal yang sama, karena itu saya yakin program ini akan mendapat respon positif dari masyarakat,”ucapnya. Maulana juga menyebutkan berdasarkan informasi yang diterimanya, dia dan pasangannya tidak memiliki resistenti di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kata Maulana, di semua jajaran masyarakat, pasangan MaRI diterima dengan baik bahkan di kelompok masyarakat yang berstatus PNS. “Hanya sebagian kecil PNS yang menduduki jabatan tidak begitu baik responnya, itupun menurut saya karena yang bersangkutan mendapat tekanan atau diming-imingi sesuatu oleh orang lain,”jelasnya. Dibagian lain Sekretaris Deks Pilkada DPC PPP Kota Medan Mursal Harahap, S.Ag memberikan penjelasan tata cara melakukan pendataan pemilih kepada seluruh petugas pendata yang hadir pada acara tersebut.

Read More