Fadly Nurzal : Kita Terkejut SBY tak Singgung Penangkapan Staf KKP :

Pidato kenegaraan Presiden Ri Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia masih menjadi perbincangan banyak kalangan. Pidato itu tidak menjawab keresahan masyarakat, juga terkesan seperti air laut asin sendiri alias memuji diri sendiri. Faktanya banyak persoalan bangsa yang tidak tercantum dalam pidato tersebut. “Catatan saya, ada tiga persoalan penting, tapi tidak disunggung SBY pada pidato kenegaraan waktu itu,”ucap Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Sumatera Utara, H Fadly Nurzal, S.Ag, saat diminta tanggapannya terkait pidato kenegaraan Presiden RI. Pertama kata Fadly terkait kasus yang baru-baru ini terjadi di perairan Selat Malaka. Dalam kasus itu, terkesan pemerintah tidak berdaya melawan tirani pemerintahan Negara tetangga Malaysia. Jika dilihat dari kasus yang terjadi, staf Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah Batam, menangkap basah nelayan Malaysia sedang mencuri ikan di perairan Indonesia. Staf Kementerian Kelautan dan Perikanan yang notabenya menegakkan kedaulatan perairan Indonesia, malah ditangkap Polisi Diraja Malaysia. Anehnya lagi, Pidato Kenegaraan Presiden SBY, malah tidak menyinggung kasus tersebut. Padahal pidato tersebut disampaikan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI. “Yang membuat kita miris, marwah Indonesia sebagai sebuah Negara yang berdaulat tidak berdaya dalam kasus itu. Ditambah lagi tidak ada perhatian serius dari pemerintah, terbukti sama sekali tidak disebutkan dalam pidato kenegaraan,”ucap Fadly. Kedua lanjut Fadly yang juga ketua DPW PPP Sumut, yakni bidang pendidikan. Bidang ini, berdasarkan amanah dan perintah undang-undang mendapat porsi terbesar dalam struktur APBD dan APBD yakni 20 persen. Kalau kemudian bidang ini tidak disinggung Presiden SBY pada pidato kenegaraan, kita sungguh terkejut. “Kita sesunggungnya sangat terkejut, ada SBY tidak menyinggung bidang pendidikan,”katanya. Disebutkan Fadly, lahirnya UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengamankan alokasi anggaran 20 persen, dilatar belakangi karena rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) rakyat Indonesia. Penyebabnya, adalah kualitas dan daya pendidikan masih rendah. “Atas dasar dan pertimbangan itu, maka Negara bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan. Salah satu upaya mendorong ke arahnya itu dengan memberikan porsi anggaran yang jelas dan tidak sedikit. Lalu ini tidak disinggung, kita tentu heran dan terkejut,” katanya. Ketiga terkait kasus tabung gas 3 kilo gram yang belakangan ini menjadi momok bagi masyarakat. Dijelaskan Fadly, diterapkan pemakaian gas sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah terkait konversi minyak tanah ke gas. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengurangi beban subsidi yang ditanggung APBN. Termasuk pemulihan perekonomian nasional. Atas kebijakan itu, sebut Fadly, kini muncul dampak yang menguntungkan bagi masyarakat. Sudah banyak rakyat yang jadi korban atas kebijakan itu. Terlepas apakah karena tabung yang bocor, regulasi tabung yang rusak dan tidak berstandar SNI. Faktanya kebijakan ini telah berdampak luas di tengah-tengah masyarakat. “Terkejutnya kita, persoalan ini sama sekali tidak disinggung Presiden SBY dalam pidato kenegaraan yang disampaikannya,”imbuhnya dan menambahkan tidak disebutnya beberapa permasalahan masyarakat patut dipertanyakan. Meskipun, lanjut Fadly, dari pidato itu tergambar sejumlah pencapaian di masa pemerintahan SBY. Misalkan terkait hutang luar negeri, jumlah dana yang dikucur ke Provinsi, Kab dan Kota terus mengalami peningkatakan. “Kita juga akui ada beberapa sector yang mengalami pertumbuhan signifikan dan berdampak positif dalam memacu pembanguan,”kata Fadly.