Partai Ka'bah Mencari ‘Kiblat’

Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP), merupakan perhelatan akbar lima tahunan bagi seluruh kader partai berlambang Ka'bah. Perhelatan yang sama tentu juga dialami partai politik lainnya bahkan seluruh rakyat Indonesia, lalu apa yang menarik untuk diamati dari pesta akbar yang akan diselenggarakan PPP pada 3-7 Juli 2011 di Kota Bandung provinsi Jawa Barat tersebut. Detik-detik pemilihan ketua umum, mungkin satu dari sekian banyak yang patut untuk disimak, karena bagi sebagian kader, inti dari pelaksanaan Muktamar terletak pada agenda pemilihan ketua umum. Atau mungkin prosesi pembukaan yang akan dihadiri ribuan kader-kader PPP dari seluruh penjuru Indonesia, sejumlah pejabat tinggi negara sampai Presiden RI serta berbagai pernak pernik yang terjadi sepanjang pelaksanaan Muktamar tersebut. Bila itu yang terjadi, maka sesungguhnya menjadi sebuah ironi, pelaksanaan Muktamar dilangsungkan hanya karena amanah AD/ART yang membatasi masa kepengurusan. Juga sangat menyedihkan, Muktamar hanya mampu melahirkan ketua umum baru, sekretaris jenderal baru dan jajaran pengurus yang baru. Hasil-hasil seperti itu terasa tidak sebanding dengan besarnya tenaga, pikiran, waktu dan materi yang telah dihabiskan seluruh kader PPP dari Sabang sampai Merauke. Padahal di satu sisi, kondisi PPP di tengah pentas politik nasional dan lokal, terus mengalami kemerosotan. PPP secara perlahan tapi pasti terus tergerus, kepercayaan umat kepada partai politik yang katanya tinggal satu-satunya yang tetap kokoh mempetahankan azas Islam, di Indonesia, terus menipis. Di sisi lain, sederet permasalahan umat islam dan rakyat Indonesia, membutuhkan kerja keras partai politik tertua ini. Apakah kemudian, elit dan pertinggi partai berlambang ka'bah berazaskan Islam ini hanya memetingkan egoisme diri sendiri dan larut dalam kubangan masalah internal dengan menafikan asa dan harapan masyarakat Islam Indonesia. Padahal sesungguhnya, Muktamar yang di gelar di Kota Pahlawan tersebut diharapkan mampu melahirkan pemimpin partai ka'bah dengan 'arah kiblat' yang jelas dan terang benderang serta memiliki semangat juang yang tinggi. Menurut penulis untuk tidak mengecewakan asa umat Islam, paling tidak ada tiga point penting yang harus di tuntaskan seluruh muktamirin pada Muktamar VII PPP tersebut. Pertama, dari sisi Internal, harus ada kesepakatan bersama menyangkut arah dan kebijakan partai yang dituangkan dalam program kerja strategis dan rekomendasi politik. Sikap PPP harus totalitas ketika berhadapan dengan kepentingan masyarakat, mulai dari kebijakan lembaga kepartaian maupun kebijakan partai di lembaga legislatif. PPP harus menunjukkan sikap yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan umat Islam, jika PPP masih mengingkan rakyat dan umat Islam tetap berada dalam satu kekuatan dengan PPP. Selain kebijakan, sikap dan prilaku seluruh kader PPP juga harus satu padu di seluruh tingkatan. Untuk mewujudkannya, di Muktamar VII nanti harus dirumuskan aturan tegas yang dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Termasuk aturan main dalam kepemimpinan PPP di seluruh tingkatan, harus lebih dipertegas sehingga tidak muncul multitafsir yang pada akhirnya bisa 'dimanfaatkan' demi kepentingan tertentu. Sinergitas aturan main dan kebijakan tersebut mutlak harus sejalan, bila memang PPP ingin bangkit dan tidak hanya berkutat dengan menghabiskan energi, pikiran dan materi hanya untuk menyelesaikan persoalan internal. Upaya konkritnya bisa dilakukan dengan memangkas birokrasi dalam pengambilan keputusan antar tingkatan partai. Juga harus mengubah pola suksesi dari botton up menjadi top dawn. Pola ini yang selama ini diberlakukan di PPP, dinilai membuka peluang untuk berpolemik dan menggunakan kekuatan struktur partai yang lebih tinggi demi jabatan dan kekuasaan. Kedua, yang harus dituntaskan seluruh muktamirin dalam Muktarmar VII adalah terkait kebijakan eksternal PPP. Berhasil atau gagalnya politik eksternal yang dijalankan PPP sangat tergantung pada etalase PPP yang disajikan ke publik. Politik eksternal PPP, jika tidak terkelola dengan baik akan memunculkan dampak tidak baik bagi masyarakat dan menjadi bias bagi kader PPP. Untuk itu PPP ke depan membutuhkan satu lembaga advice yang khusus menangani kebijakan-kebijakan eksternal, misalkan dalam pengusaan media massa. Lembaga advice itulah nantinya yang akan melakukan kajian, analisis dan penelitian, kebijakan seperti apa yang harus diambil dalam rangka membangun citra PPP di tengah-tengah rakyat Indonesia. Oleh karena itu pula, para muktamirin sudah harus memiki ide, gagasan dan pemikiran strategis untuk disampaikan sebagai bahan masukan bagi lembaga advice, agar kemudian dirumuskan menjadi formula program dan kebijakan yang harus dilaksanakan seluruh jajaran partai di seluruh tingkatan. Kemudian, harus ada koordinasi yang linier dan sinergis antara DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting menyangkut seluruh kebijakan eksternal yang akan dijalankan. Koordinasi tersebut sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang pada akhirnya hanya menghasilkan penilaian negatif masyarakat dan umat Islam kepada PPP. Terutama kebijakan eksternal berhubungan dengan issu sensitif dan strategis menyangkut kehidupan beragama, sosial dan politik nasional. Ketiga, yang harus dituntaskan seluruh muktamirin adalah menyangkut kepemimpinan ditingkat pusat. Saya berharap para muktamirin tidak terjebak dalam artian bahwa dipahamkan abhwa muktamar diselenggarakan hanya memilih ketua DPP PPP. Padahal lebih dari itu muktamar diamanatkan untuk memilih seorang pemimpin. Sebab jika muktamirin hanya memilih Ketua DPP, sesungguhnya itu hanya menyelesaikan rutinitas 5 tahunan yang hanya mampu mengubah struktur kepengurusan, tapi tidak mampu mengubah kondisi PPP yang sudah di bibir jurang kehancuran dan kematian. Dari sisi agama Islam restrukturisasi dan estafet kepemimpinan merupakan sunnahtullah. Setelah Rasulullah Saw wafat kemudian digantikan Abu Bakar Sidiq, dilanjutkan Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib. Pelajaran inilah yang diberikan Islam dalam melaksanakan proses demokrasi setelah wafatnya Rasulullah Saw, karena memang dalam Islam melihat posisi lebih dari sekedar tugas dan tanggung jawab, melainkan amanah yang harus diemban sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pemimpin dalam Islam haruslah mampu menjadi panutan masyarakat yang dipimpin. Peran dan fungsi pemimpin secara kongkrit dapat dilihat pada imam sholat. Kriteria Imam sholat ialah lebih berilmu atau lebih fasih bacaannya. Begitu selektifnya, mengingat beratnya tanggung jawabnya seorang pemimpin, sehingga tidak menjadikan posisi Imam sebagai ajang perebutan kekuasaan. Seorang imam juga tidak sunyi dari koreksi ma’mum, bilamana ia lupa atau salah maka imah bersedia diingatkan. Oleh karena itu, jika kita melaksanakan sholat, tepat dibelakang posisi imam biasanya didampingi orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi pula agar dapat mengingatkan apabila terjadi kesalahan gerakan dan bacaan. Berkaca dari itu, maka seorang pemimpin dituntut memiiki kemampuan untuk membenahi sistem yang lebih baik dan mengarah kepada perbaikan. Seorang leader yang berpengalaman dalam memimpin anak buahnya, memahami benar prinsip-prinsip leadership karena kelak akan bertanggung jawab terhadap nasib orang yang dipimpinnya. Pemimpin juga harus mengerti betul kebutuhan-kebutuhan dasar yang bersifat kekinian dan berorientasi masa depan serta selalu berempati terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Justru itu, seorang pemimpin harus sering berada di tengah-tengah rakyatnya, sehingga tahu dan mengerti apa yang diinginkan rakyatnya. Mungkin figur peminpin seperti inilah yang dibutuhkan dan dirindukan PPP ke depan, dan figur seperti inilah yang harus dipilih dan didukung seluruh muktamirin. Momentum Muktamar VII ini, sesungguhnya membawa angin segar untuk perubahan, sehingga PPP mampu terlepas dari jerat kehancuran. Dengan do'a seluruh kader PPP di Nusantara, semoga Muktamar VII PPP ini berhasil menentukan arah kiblat yang tepat dan benar serta memilih imam yang memenuhi kriteria yang disyaratkan agama Islam. Semoga PPP bangkit kembali demi umat Islam dan demi agama Allah, Agama Islam serta demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan tulisan singkat ini bermanfaat bagi seluruh muktamirin dan kemajuan serta kejayaan PPP di masa yang akan datang, amin ya robbal alamin.... (Penulis adalah Mursal Harahap S.Ag Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Medan periode 2010-2015)