Curi Strat Kampanye dan Saling Serang

Capres Cawapres Curi Strat Kampanye dan Saling Serang Calon presiden dan calon wakil presiden pasca mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan gerilya dalam rangka sosialisasi diri. Gerakan kader dari pada pendukung capres dan cawapres juga merayap dengan berbagai cara guna menyakinkan rakyat untuk memilih capres dan cawapres yang mereka dukung. Para capres dan cawapres, misalkan berlomba-lomba menemui para ulama, tokoh masyarakat, termasuk mengumpulkan para purnawiran TNI/ABRI. Para tokoh ini juga rajib mengunjungi pasar tradisional dan berbagai kegiatan lainnya. Dimata masyarakat, tindakan itu sudah melanggar aturan pemilu presiden yakni melakukan curi start kampanye. Meskipun di mata UU itu belum masuk kategori kampanye, karena belum memenuhi unsur yang ditetapkan UU. Atas dasar itupula, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilumengambil sikap tidak mau tahu, dengan menutup mata dan telinga mereka rapat-rapat. Sikap diam KPU ini yang kemudian dimanfaatkan capres dan cawapres. Setelah penetapan capres-cawapres harus seluruh kegiatan pemilu presiden harus mematuhi tahapan yang telah ditetapkan. Namun bagi capres dan cawapres itu tidak jadi soal. Buktinya pasca penetapan capres cawapres, tetap saja ada kegiatan pengumpulan massa meskipun dibalut dengan nama kegiatan tertentu. Misalkan Ibu Ani Yudhoyono dan Menkes Kompak 'Kampanye' Lanjutkan pada saat membukia pertemua Posyandu 2009 di Hptel Mercure, Ancol Jakarta, Jumat. Di depan ibu-ibu pengurus Posyandu, Ani Yudhoyono "berkampanye" lanjutkan. "Lanjutkan apa yang baik, jangan terlena dengan hasil yang sudah dicapai," katanya. "Kampanye sisipan" itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh Ani saja. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari juga memberikan pesan khusus untuk ibu-ibu yang hadir. "Kalau Pak SBY terus, kita akan lanjutkan," kata Fadilah yang disambut tepuk tangan dan tawa hadirin yang berjumlah sekitar 1.200 orang itu. Padahal KPU telah melarang semua capres dan cawapres melakukan kampanye dalam bentuk apapun hingga 2 Juni mendatang. Termasuk distopnya iklan dari tiga bakal calon presiden dan wapres ramai menghiasa media cetak dan elektronik tidak boleh terlihat atau terdengar lagi. Sejak 29 Mei, iklan-iklan kampanye pemilu presiden dilarang beredar oleh KPU Mulai saat ini, pasangan-pasangan yang akan berlaga pada Pilpres 2009 itu harus stop kampanye. "Mulai detik ini maka pasangan capres dan cawapres tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kampanye," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Nuansa kampanye yang dimaksud Hafiz meliputi banyak hal misalnya saja iklan-iklan di media massa seperti televisi. "Dan semua yang termasuk dalam kriteria kampanye," lanjut Hafiz. Lalu bagaimana dengan pejabat negara yang melakukan kunjungan-kunjungan? "Kalau tugas negara dan melakukan tugas negara asal tidak menyampaikan program, visi dan misi (boleh)," kata Hafiz. Selain izin melakukan kunjungan dalam rangka tugas negara, capres SBY dan Jusuf Kalla (JK) juga mendapat keistimewan yakni diperbolehkan tetap menggunakan mobil dinas. “Capres dan cawapres dan para menteri dilarang menggunakan fasilitas negara seperti mobil dinas. Kecuali untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). "Kalau Presiden (SBY) dan wapres (JK) melekat dari segi keamanan. Tapi selain yang melekat itu tetap tidak boleh (pakai fasilitas negara)," kata anggota KPU Syamsulbahri, di Jakarta, Jumat. Syamsul mengatakan, peraturan itu sudah dijelaskan dalam undang-undang. Bagi yang melanggar, pasti ada sanksinya. Lalu bagaimana dengan mobil bantuan dari negara untuk mantan presiden seperti Megawati? "Kalau diberikan sudah tentu boleh kalau itu statusnya masih milik negara, nggak boleh. Kalau sudah diberikan itu hak masing-masing," kata Syamsul Menurut UU, 3 hari setelah penetapan capres-cawapres digelar kampanye yaitu pada 2 Juni. Sebelum itu, peserta pilpres harus puasa kampanye. Sekaitan dimulainya tahapan pilpres, KPU dan Bawaslu menyatakan akan berkerjasama mengawasi kampanye-kampanye nakal. "Tidak hanya KPU yang mengawasi tapi juga Bawaslu," ucap Abdul Hafiz Anzhary. Hafiz menambahkan untuk para Menteri yang menjadi juru kampanye diwajibkan untuk mengajukan cuti, apabila jadwal kampanye mereka tidak jatuh pada hari libur. "Di dalam UU itu mengatakan bahwa pejabat negara yang akan kampanye harus cuti. Jadi nanti suratnya (surat cuti) akan diterima KPU. Yang jelas ketika terkena jadwal kampanye yang bersangkutan harus cuti," tegas Hafiz. Saling Serang Selain masih terjadinya pelanggaran terhadap aturan pilpres, ternyata para capres dan cawapres juga doyan saling “serang” dalam berbagai statemen politk yang mereka sampaikan. Demi menjatuhkan lawan, berbagai issu pun sengaja diblowup kepermukaan. Tidak penting bagi mereka apakah issu itu berdampak negative pada masyarakat atau tidak. Yang jelas para capres dan cawapres serta pendukungnya mendapat kenikmatan menjatuhkan lawan. Issu soal jilbab misalnya, yang harusnya masuk bahasan para ulama dan tokoh muda dan wanita islam di Indonesia. Namun, kini hal itu menjadi perbicangan hangat dikalangan masyarakat. Belum lagi bumbu politik yang disampaikan sejumlah pengamat politik, menambah asam garam pembicaraan seputar jilbab. Lalu soal sistem ekonomi neoliberal yang kresn disebut neolib dan ekonomi kerakyatan juga seperti dua mata pisau yang saling menghunjam. Beodiono saat ditetapkan SBY sebagai pendamping, persoalan sistem ekonomi neoliberal mencuat dan dikaitkan dengan Beodiono. Padahal disisi lain, mereka yang mengaku akan menerapkan ekonomi kerakyatan juga tidak punya konsep rill. Intinya neolib dan ekonomi kerakyatan hanya senjata menghantam lawan politik. Yang paling menyedihkan capres dan cawapres serta pendukung masing-masing tidak merasa bersalah dan bahkan bangga menjadikan masyarakat sebagai dagangan politik. Artinya masyarakat dipolitisasi guna menjustifikasi bahwa keberhasilan dan perubahan di negeri ini adalah buah kerja keras mereka. Inilah gambaran gamblang dari capres dan cawapres yang akan memimpin negeri ini. Mereka hanya mampu saling serang, menjelekkan dan mengaku merekalah yang terbaik. Padahal masyarakat sesungguhnya sudah tau siapa mereka sebenarnya. Kampanye, Nina Bobo Rakyat! Masa kampanye pilpres tinggal menghitung hari. Meski diyakini tak bakal ada kampanye jor-joran, rakyat harus tetap cerdas dan jangan menikmati kampanye yang meninabobokan pemilih. "Kalau sasarannya cuma model iming-iming semua dikasih harapan, tim suksesnya bisa seenaknya memainkan. Kampanye ini hanya untuk meninabobokan rakyat cuma mengataksnamakan rakyat saja," kata pengamat politik UI Arbi Sanit di Jakarta, Jumat. Arbi mengatakan itu karena miris melihat cara strategi timses capres yang bermain saling serang dan menguak kebobrokan masing-masing. Ia mengungkapkan selama ini strategi timses yang katanya membela rakyat, tidak sama dengan praktiknya. "Mereka gembar-gemborkan sendiri atas nama rakyat katanya. Sementara rakyatnya masa bodo (tak peduli). Mereka harus melakukan strategi pencerahan, pengertian, lalu dukungan," paparnya. Menurut pria berkuncir ini si capres dan cawapres harus bekerja untuk rakyat bukan mengatasnamakan rakyat saja. Sebaiknya head to head memberikan pendidikan dan sosialisasi program-program calon. "Kalau targetnya haya iming-iming ya beri saja artis, tapi kalau strategi pencerahan ini door to door, head to head komunikasi yang intens. Supaya 10 tahun reformasi kemajuan kita itu tidak berkembang sangat minim. Ini program yang harus dilakukan semua calon," pungkasnya