Kekayaan SBY Dicurigai

Kekayaan SBY Dicurigai JK Capres Terkaya, Harta Mega Bertambah Rp60 M Rendahnya kekayaan harta capres SBY, mendapat sorotan dari masyarakat. ''Kekayaan SBY perlu dicurigai karena sangat kecil. Masa berkuasa sejak 2004, namun kenaikan kekayaannya hanya sekitar Rp3 miliar (kekayaan SBY dilaporkan Rp 7,144 miliar dan USD 44.887). KPK harus kerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki aliran dana para capres,'' papar Sekjen GOWA, Andi W Syahputra. Karena itu, kekayaan mereka harus diusut. Bukan tak mungkin, ada harta mereka yang dititipkan melalui keluarga dekat atau teman. ''Jadi, dibutuhkan bantuan PPATK agar ada aliran dana yang mencurigakan kepada keluarga maupun teman dekat mereka. Maklum, semakin maju peradaban, bertambah canggih pula tindak kejahatan," jelasnya Tim KPK yang melakukan klarifikasi harta kekayaan SBY dipimpin Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Eko S Tjiptadi, yang melakukan klarifikasi harta SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Tim tidak bertemu SBY karena sedang bertugas di Istana Negara. Peningkatan harta kekayaan SBY sekitar 20 persen. Berdasarkan LHKPN, per 2 Juli 2007 tercatat Rp 7,144 miliar dan 44.887 dolar AS. SBY tercatat memiliki dua tanah dan bangunan di Bogor, serta empat tanah juga terletak di Bogor. Pada tahun 2007 pula, SBY melaporkan memiliki lima mobil dan satu sepeda motor. Sementara klarifikasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), capres JK yang diusung Golkar dan Hanura tercatat sebagai capres terkaya. “Angkanya (total kekayaan) sekitar Rp300 miliar. Kekayaannya bertambah Rp50 miliar (dibanding laporan pada 2007),” tegas Direktur Gratifikasi KPK Lambok. Kekayaan JK pada 31 Mei 2007 tercatat Rp 253.911.839.662 dan 14.928 dolar AS, Dengan bertambah Rp 50 miliar, kini kekayaan JK sekitar Rp300 miliar. Penambahan kekayaan JK Rp 50 miliar terhitung sejak Mei 2007. Penambahan harta JK, 50 persennya berasal dari nilai saham di beberapa perusahaan yang dimilikinya. Di kediaman JK, terlihat delapan mobil dan satu motor besar yang terparkir di garasi dan halaman. Tim KPK yang bergerak ke rumah Megawati Soekarnoputri mendapati harta kekayaan Capres tercantik ini pun mengalami peningkatan sejak 2004. Jumlah peningkatannya diperkirakan sekitar Rp60 miliar. Peningkatan kekayaan Megawati, menurut Sigit, akibat peningkatan nilai jual rumah dan tanah di Jalan Teuku Umar. Perubahan paling signifikan terletak pada tanah dan bangunan, terutama di Teuku Umar satu dan dua. Megawati juga sudah melaporkan memiliki 31 jenis barang tidak bergerak dan 33 jenis harta bergerak atau kendaraan. Muhammad Sigit mengatakan, tim KPK berhasil melakukan klarifikasi terhadap 31 item harta tidak bergerak dan 33 item harta yang bergerak. Harta Mega, kata Sigit mengalami kenaikan cukup signifikan, terutama pada harta tak bergerak seperti rumah dan tanah. Ini disebabkan adanya penambahan nilai terhadap semua nilai jual objek pajak (NJOP), terutama NJOP rumah di Jalan Teuku Umar nomor 27 dan 29 yang kini ditaksir mencapai Rp 60 miliar. Selain harta tidak bergerak, harta bergerak Mega juga mengalami penambahan cukup besar. Untuk kendaraan, mobil Mega bertambah 6 unit dari sebelumnya 27 mobil. Tambahan mobil itu seperti Mercedes Benz. Sigit mengatakan. klarifikasi terhadap SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) milik Mega akan lebih rumit. Hal tersebut bisa terjadi karena perubahan status usaha dalam SPBU tersebut. “Dulu SPBU itu milik pribadi, jadi marginnya dicatat di aktiva tetap, tapi sekarang SPBU-nya berupa badan usaha. Jadi, marginnya dicatat di saham”, tuturnya. Dari laporan kekayaan Megawati pada 9 Desember 2004, tercatat Rp 86.264.593.824, atau 10 kali lipat kekayaan SBY. Sumber di KPK menyebutkan, laporan kekayaan Megawati untuk maju sebagai capres saat ini mencapai sekitar Rp 168 miliar, termasuk karena ada tambahan dari taksiran harga tanah/bangunan kediaman Mega di Jl Teuku Umar Jakarta. Sementara itu kekayaan cawapres Wiranto, sampai tahun 2007 yang dilaporkan ke KPK, jumlah kekayaannya Rp46,5 milyar Dan cawapres Budiono memiliki Harta tidak bergerak sebesar Rp5,8 milyar. Surat berharga dan lain-lain senilai Rp12,86 milyar dan Total harta Boediono senilai Rp18,66 Milyar

Read More

Kisruh Ditubuh Parpol Bermunculan

Pasca Pileg 2009 Kisruh Ditubuh Parpol Bermunculan MEDAN – Pasca pemilihan legislatif 2009, kisrus ditubuh partai politikpun bermunculan. Berbagai issu sengaja dimunculkan dalam rangka mendongkel kepengurusan partai politik yang dinilai gagal mendongkrak perolehan suara partai masing-masing. Konflik ditubuh partai politik juga dipicu koalisi yang dibangun para elit politik di pusat. Persoalan seperti ini sudah menjadi tradisi lima tahunan. Salah seorang warga mengatakan pertentangan ditubuh partai politik selalu muncul setelah selesai hajaran besar. Tidak saja pada momen pemilu legislatif, tapi juga pilkada, dan agenda sukses partai. “Saya tidak heran, pasca pemilu legislatif terjadi konflik ditubuh partai. Bahkan bagi kami masyarakat biasa, itu lumrah dan sudah menjadi tradisi bahkan bosan sudah kami mendengarnya. Justru itu kepercayaan masyarakat pada partai politik terus mengalami penurunan,”ucap warga tersebut. Anehnhya lagi, setiap muncul persoalan pro kontra pun tidak terelakkan. Ironisnya, pro kontra itu bukan bertujuan memperbaiki citra dan kinerja partai, tapi malah memperebutkan kursi kekuasaan. Misalkan apa yang dilontarkan Latifah Hanum yang mengaku mantan Wakil Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Medan. Dalam pemberitaan media, Latifah Hanum menyatakan harusnya DPC-CPD PPP se-Sumatera Utara meminta dilakukannya Musyawaral Wilayah Luar Biasa (Muswillub). Alasannya kata Latifa Hanum, karena H Hasrul Azwar MM caleg PPP untuk DPR RI gagal memperoleh kursi. Termasuk turunnya perolehan suara PPP di Sumatera Utara pada pemilu legislatif 2009 lalu. Sekretaris Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Sumut Irsal Fikri S, Sos yang juga wakil sekretaris DPW PPP Sumut, menyikapi pernyataan Latifa Hanum mengatakan desakan itu tidak relevan. Sebab selain status Latifa Hanun bukan pengurus partai, juga pelaksanaan Muswillub punya aturan main. “Apa Latifah Hanum tidak mengerti organisasi. Yang berhak mengusulkan Muswilub adalah pengurus partai bukan pribadi, apalagi pribadi yang tidak di struktural partai,” tegas Irsal menjawab wartawan, kemarin di Medan. Dijelaskan Irsal jika turunnya suara PPP pada Pemilu legislatif 2009 dijadikan alasan meminta pelaksanaan muswillub, tapi harus tetap mengnikuti prosedur dan AD/ART partai. Perlu dipahami, turunnya suara PPP pada pemilu legislatif lalu, bukan hanya kesalahan DPW PPP Sumut. Sebab penurunan suara PPP juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan secara nasional. Termasuk partai-partai lain juga mengalami nasib yang sama Justru itu, menurut Irsal, pernyataan Latifa Hanum tersebut bukan semata-mata atas dasar keprihatinan pribadi atas nasib PPP. Kemungkinan besar ada kekuatan politik dibelakang Latifa Hanum. “Ada kekuatan politik tertentu dibalik pernyataan Latifah Hanum ini, dan saya yakin Latifah Hanum tidak sendiri ingin mengobok DPW PPP Sumut yang selama ini sudah kondusif,”kata Irsal. Menurut Irsal, jika Latifa Hanum ingin PPP besar, mestinya dia memberikan masukan dan ikut berjuang langsung membesarkan PPP. Mengumbar statemen di media dan terkesan mencari cari kesalahan, itu bukan tidak yang mampu membawa PPP lebih baik. Justru sebaliknya PPP akan lebih terpuruk. “Selama ini DPW PPP Sumut kondusif dan telah melakukan berbagai program kegiatan, jangan itu dirusak dengan mencari-cari kesalahan,”ucap Irsal dan menambahkan sekarang ini yang penting dilakukan konsolidasi partai dalam rangka memenangkan capres cawapres yang didukung PPP berdasarkan koalisi

Read More

Curi Strat Kampanye dan Saling Serang

Capres Cawapres Curi Strat Kampanye dan Saling Serang Calon presiden dan calon wakil presiden pasca mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan gerilya dalam rangka sosialisasi diri. Gerakan kader dari pada pendukung capres dan cawapres juga merayap dengan berbagai cara guna menyakinkan rakyat untuk memilih capres dan cawapres yang mereka dukung. Para capres dan cawapres, misalkan berlomba-lomba menemui para ulama, tokoh masyarakat, termasuk mengumpulkan para purnawiran TNI/ABRI. Para tokoh ini juga rajib mengunjungi pasar tradisional dan berbagai kegiatan lainnya. Dimata masyarakat, tindakan itu sudah melanggar aturan pemilu presiden yakni melakukan curi start kampanye. Meskipun di mata UU itu belum masuk kategori kampanye, karena belum memenuhi unsur yang ditetapkan UU. Atas dasar itupula, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilumengambil sikap tidak mau tahu, dengan menutup mata dan telinga mereka rapat-rapat. Sikap diam KPU ini yang kemudian dimanfaatkan capres dan cawapres. Setelah penetapan capres-cawapres harus seluruh kegiatan pemilu presiden harus mematuhi tahapan yang telah ditetapkan. Namun bagi capres dan cawapres itu tidak jadi soal. Buktinya pasca penetapan capres cawapres, tetap saja ada kegiatan pengumpulan massa meskipun dibalut dengan nama kegiatan tertentu. Misalkan Ibu Ani Yudhoyono dan Menkes Kompak 'Kampanye' Lanjutkan pada saat membukia pertemua Posyandu 2009 di Hptel Mercure, Ancol Jakarta, Jumat. Di depan ibu-ibu pengurus Posyandu, Ani Yudhoyono "berkampanye" lanjutkan. "Lanjutkan apa yang baik, jangan terlena dengan hasil yang sudah dicapai," katanya. "Kampanye sisipan" itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh Ani saja. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari juga memberikan pesan khusus untuk ibu-ibu yang hadir. "Kalau Pak SBY terus, kita akan lanjutkan," kata Fadilah yang disambut tepuk tangan dan tawa hadirin yang berjumlah sekitar 1.200 orang itu. Padahal KPU telah melarang semua capres dan cawapres melakukan kampanye dalam bentuk apapun hingga 2 Juni mendatang. Termasuk distopnya iklan dari tiga bakal calon presiden dan wapres ramai menghiasa media cetak dan elektronik tidak boleh terlihat atau terdengar lagi. Sejak 29 Mei, iklan-iklan kampanye pemilu presiden dilarang beredar oleh KPU Mulai saat ini, pasangan-pasangan yang akan berlaga pada Pilpres 2009 itu harus stop kampanye. "Mulai detik ini maka pasangan capres dan cawapres tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kampanye," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Nuansa kampanye yang dimaksud Hafiz meliputi banyak hal misalnya saja iklan-iklan di media massa seperti televisi. "Dan semua yang termasuk dalam kriteria kampanye," lanjut Hafiz. Lalu bagaimana dengan pejabat negara yang melakukan kunjungan-kunjungan? "Kalau tugas negara dan melakukan tugas negara asal tidak menyampaikan program, visi dan misi (boleh)," kata Hafiz. Selain izin melakukan kunjungan dalam rangka tugas negara, capres SBY dan Jusuf Kalla (JK) juga mendapat keistimewan yakni diperbolehkan tetap menggunakan mobil dinas. “Capres dan cawapres dan para menteri dilarang menggunakan fasilitas negara seperti mobil dinas. Kecuali untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). "Kalau Presiden (SBY) dan wapres (JK) melekat dari segi keamanan. Tapi selain yang melekat itu tetap tidak boleh (pakai fasilitas negara)," kata anggota KPU Syamsulbahri, di Jakarta, Jumat. Syamsul mengatakan, peraturan itu sudah dijelaskan dalam undang-undang. Bagi yang melanggar, pasti ada sanksinya. Lalu bagaimana dengan mobil bantuan dari negara untuk mantan presiden seperti Megawati? "Kalau diberikan sudah tentu boleh kalau itu statusnya masih milik negara, nggak boleh. Kalau sudah diberikan itu hak masing-masing," kata Syamsul Menurut UU, 3 hari setelah penetapan capres-cawapres digelar kampanye yaitu pada 2 Juni. Sebelum itu, peserta pilpres harus puasa kampanye. Sekaitan dimulainya tahapan pilpres, KPU dan Bawaslu menyatakan akan berkerjasama mengawasi kampanye-kampanye nakal. "Tidak hanya KPU yang mengawasi tapi juga Bawaslu," ucap Abdul Hafiz Anzhary. Hafiz menambahkan untuk para Menteri yang menjadi juru kampanye diwajibkan untuk mengajukan cuti, apabila jadwal kampanye mereka tidak jatuh pada hari libur. "Di dalam UU itu mengatakan bahwa pejabat negara yang akan kampanye harus cuti. Jadi nanti suratnya (surat cuti) akan diterima KPU. Yang jelas ketika terkena jadwal kampanye yang bersangkutan harus cuti," tegas Hafiz. Saling Serang Selain masih terjadinya pelanggaran terhadap aturan pilpres, ternyata para capres dan cawapres juga doyan saling “serang” dalam berbagai statemen politk yang mereka sampaikan. Demi menjatuhkan lawan, berbagai issu pun sengaja diblowup kepermukaan. Tidak penting bagi mereka apakah issu itu berdampak negative pada masyarakat atau tidak. Yang jelas para capres dan cawapres serta pendukungnya mendapat kenikmatan menjatuhkan lawan. Issu soal jilbab misalnya, yang harusnya masuk bahasan para ulama dan tokoh muda dan wanita islam di Indonesia. Namun, kini hal itu menjadi perbicangan hangat dikalangan masyarakat. Belum lagi bumbu politik yang disampaikan sejumlah pengamat politik, menambah asam garam pembicaraan seputar jilbab. Lalu soal sistem ekonomi neoliberal yang kresn disebut neolib dan ekonomi kerakyatan juga seperti dua mata pisau yang saling menghunjam. Beodiono saat ditetapkan SBY sebagai pendamping, persoalan sistem ekonomi neoliberal mencuat dan dikaitkan dengan Beodiono. Padahal disisi lain, mereka yang mengaku akan menerapkan ekonomi kerakyatan juga tidak punya konsep rill. Intinya neolib dan ekonomi kerakyatan hanya senjata menghantam lawan politik. Yang paling menyedihkan capres dan cawapres serta pendukung masing-masing tidak merasa bersalah dan bahkan bangga menjadikan masyarakat sebagai dagangan politik. Artinya masyarakat dipolitisasi guna menjustifikasi bahwa keberhasilan dan perubahan di negeri ini adalah buah kerja keras mereka. Inilah gambaran gamblang dari capres dan cawapres yang akan memimpin negeri ini. Mereka hanya mampu saling serang, menjelekkan dan mengaku merekalah yang terbaik. Padahal masyarakat sesungguhnya sudah tau siapa mereka sebenarnya. Kampanye, Nina Bobo Rakyat! Masa kampanye pilpres tinggal menghitung hari. Meski diyakini tak bakal ada kampanye jor-joran, rakyat harus tetap cerdas dan jangan menikmati kampanye yang meninabobokan pemilih. "Kalau sasarannya cuma model iming-iming semua dikasih harapan, tim suksesnya bisa seenaknya memainkan. Kampanye ini hanya untuk meninabobokan rakyat cuma mengataksnamakan rakyat saja," kata pengamat politik UI Arbi Sanit di Jakarta, Jumat. Arbi mengatakan itu karena miris melihat cara strategi timses capres yang bermain saling serang dan menguak kebobrokan masing-masing. Ia mengungkapkan selama ini strategi timses yang katanya membela rakyat, tidak sama dengan praktiknya. "Mereka gembar-gemborkan sendiri atas nama rakyat katanya. Sementara rakyatnya masa bodo (tak peduli). Mereka harus melakukan strategi pencerahan, pengertian, lalu dukungan," paparnya. Menurut pria berkuncir ini si capres dan cawapres harus bekerja untuk rakyat bukan mengatasnamakan rakyat saja. Sebaiknya head to head memberikan pendidikan dan sosialisasi program-program calon. "Kalau targetnya haya iming-iming ya beri saja artis, tapi kalau strategi pencerahan ini door to door, head to head komunikasi yang intens. Supaya 10 tahun reformasi kemajuan kita itu tidak berkembang sangat minim. Ini program yang harus dilakukan semua calon," pungkasnya

Read More

SBY, JK, & Mega Ditolak Jadi Capres

SBY, JK, & Mega Ditolak Jadi Capres Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Barat menolak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK), dan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden 2009. Pasalnya, ketiga calon nama itu dianggap gagal memimpin Indonesia pada masa jabatannya. KAMMI mencatat kegagalan para pemimpin antara lain penjualan aset-aset strategis bangsa, kasus pelanggaran HAM, dan keterlibatan mereka dalam agenda pemiskinan rakyat. Ditambah kasus fenomenal seperti kasus Lapindo yang hingga kini belum terselesaikan. Ketua KAMMI Jabar Andriyana mengatakan, SBY juga gagal memilih pasangan yaitu Boediono yang terlibat kasus pengemplangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Kita takutkan bila Boediono menjadi cawapresnya akan memperluas intervensi asing di Indonesia, karena dia merupakan kepanjangan IMF yang menyebabkan krisis global di tahun 2008," tegas Andriyana. Selain itu, SBY dan JK juga gagal mensejahterakan rakyat. Menurut mereka, hutang Indonesia saat ini mencapai Rp80 miliar selama SBY-JK berkuasa. "Tidak hanya SBY saja tetapi mantan pemimpin Indonesia, Megawati, JK pun dianggap gagal. (MH)

Read More

Nilai Sebuah Waktu

Temans, Kita punya waktu 24 jam sehari, sama dengan bangsa2 lain. Ada bangsa yg lebih sejahtera, ada yg tidak. Ada yg mau dan cepat belajar, ada yg tidak ingin. Ada yg bekerja untuk memenuhi kewajiban, ada yg sedang bersuka cita membuat "master piece" yg layak dibanggakan di hadapan Tuhan? Dimanakah masing2 kita? Hidup memang soal pilihan2. Berikut ada renungan soal Nilai Sebuah Waktu dari milis sebelah, baik utk kita renungkan. NILAI SEBUAH WAKTU Untuk mengetahui nilai dari 1 tahun, tanyakan pada seorang siswa yang tidak lulus ujian akhir. Untuk mengetahui nilai dari 1 bulan, tanyakan pada seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. Untuk mengetahui nilai dari 1 minggu, tanyakan pada seorang editor majalah mingguan. Untuk mengetahui nilai dari 1 jam, tanyakan pada sepasang kekasih yang berjanji untuk bertemu. Untuk mengetahui nilai dari 1 menit, tanyakan pada seseorang yang baru saja ketinggalan kereta atau pesawat. Untuk mengetahui nilai dari 1 detik, tanyakan pada orang yang baru saja terhindar dari kecelakaan. Untuk mengetahui nilai dari 1/10 detik, tanyakan pada atlit peraih medali perak

Read More

SUDAHKAH KITA BERSYUKUR HARI INI SAHABATKU???

SUDAHKAH KITA BERSYUKUR HARI INI SAHABATKU??? Berikut satu kisah inspiratif; Khalifah Harun Ar Rasyid sedang dalam sebuah perjalanan melintasi gurun pasir dengan seorang penasihat yang bijak, Ibnu As Samak. Perjalanan panjang di siang yang panas. Terik matahari membuat dehidrasi dan sang khalifah pun kehausan. Pada satu tempat yang teduh, Harun Ar Rasyid menepi. Ibnu Samak menawarkan segelas air sambil berujar, "Khalifah... dalam kondisi panas dan tenggorokan kering, andaikata kau tidak dapatkan air untuk minum kecuali dengan mengeluarkan separuh kekuasaanmu, sudikah engkau membayarnya?". Tanpa pikir panjang khalifah Harun Ar Rasyid menjawab, "Saya bersedia membayarnya asal tidak mati kehausan!". Ibnu Samak memberikan segelas air dan khalifah pun tidak lagi kehausan. Kemudian Ibnu Samak melontarkan pertanyaan lagi, "Khalifah..., andai air segelas yang kau minum tadi tidak bisa keluar dari lambungmu selama beberapa hari, tentulah amat sakit dan perutmu jadi gak keruan. Andaikata kau berobat demi mengeluarkan air itu dan harus menghabiskan separuh lagi kekayaanmu, akankah kau sudi membayarnya?" Mendengar itu sang khalifah merenung dan kemudian menjawab, "Saya akan membayarnya meski juga dengan separuh harta saya!" Mendengar jawaban sang khalifah, Ibnu Samak sang penasehat bijak berkomentar, "Kalau begitu seluruh kekayaan dan kekuasaan yang khalifah miliki sama nilainya dengan segelas air....!" "Air yang segelas itu adalah nikmat yang tak ternilai. Jika kamu menghitung-menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya (menghitungnya). Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang." ( QS An Nahl : 18) "Dan... Berapa ribu nikmat yang telah kita dustakan? Astaghfirulloh... Ya Robb-ku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu-bapakku, dan untuk mengerjakan amal sholeh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang sholeh.” ( QS An Naml : 19)

Read More

Dua Jenderal Hanya Jadi Banper

Pilpres 2009 Dua Jenderal Hanya Jadi Banper Dua jenderal TNI, ternyata hanya menjadi bamper politik pada pemilihan presiden 2009. Miris, ironis dan mengecewakan, seakan mengiringi nasib tragis kedua jenderal yang begitu disegani saat masih memegang tongkat komando di jajaran TNI. Jenderal TNI (Pur) H Wiranto terpaksa legowo menerima pinangan menjadi wakil presiden H Jusuf Kalla. Sementara Mayjen TNI (Pur) Prabowo Subianto dengan berat hati menerima tawaran capres tercantik pada pilpres kali ini yakni Megawati Soekarnoputri diposisi cawapres. Wiranto lahir di Yogyakarta, 4 April 1947 anak keenam dari sembilan bersaudara. Tak seperti kelahiran bayi lelaki umumnya, yang diberi nama oleh sang ayah. Wiranto memperoleh nama dari sang ibu. Dalam bahasa Jawa namanya berasal dari dua suku kata: wira dan anto, yang berarti anak yang berani. Tak diragukan lagi, sebagai tentara Wiranto memiliki prestasi cemerlang. Karirnya mulus dan mencapai puncak sebagai Panglima ABRI. Pada 10 Juni 1997, dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan 16 Februari 1998, menjadi Panglima ABRI. Selesai berkarir di TNI, pada 2004 silam Wiranto maju menjadi Calon Presiden dari Partai Golkar setelah memangkan konpensi. Sayangnya ketika itu Wiranto yang berpasangan dengan Solahuddin Wahid keok. Tahun ini, Wiranto kembali meniti karir politik setelah mendirikan Partai Hanura. Sayangnya kegemilangan karir di militer dan kegarangannya saat menjadi pimpinan TNI, tidak seperti di politik. Wiranto harus rela turun pangkat jadi calon wakil presiden dan hanya menjadi banper. Mantan menantu penguasa orde baru Alm Soeharto, Prabowo Subianto juga mengalami nasib yang sama yakni hanya menjadi banper. Jendaral TNI yang pernah menjabat Pangkostrad dan Komjen Kopassus ini telah melakukan berbagai upaya untuk menjadikannya calon presiden. Upaya itu kandas, setelah anak proklamator Indonesia Megawati Soekarnoputri ngotot maju sebagai capres. Prabowo memang sangat mafhum, menjadi capres tidaklah mudah. Dibutuhkan dukungan politik dan rakyat sebagai pemegang hak pilih. Alasan itu jugalah yang membuat Prabowo tidak bisa berbuat banyak untuk menggolkan dirinya dipinang menjadi capres. Pada masanya, Prabowo dikenal sebagai the brightest star, bintang paling bersinar di jajaran militer Indonesia. Dialah jenderal termuda yang meraih tiga bintang pada usia 46 tahun. Tak berbeda di militer, karier Prabowo di dunia usaha pun melesat cepat. Kini, lima tahun setelah pensiun, ia telah memimpin armada bisnis di bawah payung Nusantara Group. Wilayah usahanya terentang dari Kalimantan Timur hingga Kazakhstan. Dari kelapa sawit, perikanan, pertanian, bubur kertas (pulp) hingga minyak dan pertambangan. Namun itu semua tidak berlaku diranah politik, sebab Prabowo hanya dijadikan banper. Sebelum mendaftar resmi, dua jendaral TNI yang kini menjadi banper JK dan Mega, terus melakukan lobi-lobi politik. Manuver politik dengan membangun opini publik bahwa keduanya merupakan calon presiden dari partai masing-masing, tetap saja tidak membauhkan hasil. Wiranto lebih dahulu keok dan mengalah dengan menerima tawaran menjadi cawapres JK. Dan “perkawainan” keduanya satu-satunya perkawinan yang dilandasi cinta suci, di mana keduanya sama-sama cinta. Bersatunya Golkar dan Hanura berjalan cukup mulus. Tidak ada gontok-gontokan dan saling ngotot memperebutkan siapa presidennya dan siapa wakil presidennya. Lain halnya dengan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo. Pasangan ini bak pengantin yang 'kawin paksa'. Besanan PDIP dengan Gerindra itu tak mulus lantaran keduanya sengit tarik-menarik menjadi capres. Tapi Mega-Prabowo sadar, jika tak bersatu keduanya tidak akan bisa berpartisifasi pada pilpres 2009. Alhasil, dari pada tidak sama sekali, lebih baik kawin paksa, kalaupun hal itu tidak baik. Beda lagi dengan pasangan SBY-Boediono. Jika menambil perumpamaan pernikahan. SBY-Boediono adalah pasangan yang tidak direstui. Meskipun perkawinan mereka memang relatif mulus dan tanpa diketahui banyak pihak. Bukti tidak direstuinya pilihan SBY, ketika undangan disebarkan. Para pihak dalam hal ini partai politik mitra koalisi sudah melakukan kritikan berujung penolakan. Ya, SBY-Boediono itu kawin tanpa persetujuan. PPP, PKS, PAN dan PKB secara tegas menolak pilihan SBY. Bahkan PKS sebagai partai peraih suara terbanyak ketiga, sempat mengancam menarik dukungan, termasuk parpol lainnya. Lalu pasangan manakah yang lebih harmonis maraih suara rakyat, dan bagaimana selanjutnya nasib dua jenderal tersebut, kita tunggu tanggal mainnya. (***)

Read More