FPPP DPRDSU Usulkan Pembentukan Pansus PT Inalum

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus), terkait pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang masa kontraknya akan berakhir pada 2013. Usulan pembentukan Pansus ini, kata Ketua F-PPP DPRD Sumut, H Fadly Nurzal, S.Ag, sedang ditawarkan kepada fraksi lainnya dan selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan dewan. “Yang pasti F-PPP DPRD Sumut setuju dibentuknya Pansus pengelolaan PT Inalum, dan ada beberapa fraksi yang menyetuji usulan pembentukan pansus tersebut,” katanya kepada wartawan di Medan, belum lama ini. Menurut Fadly, pembentukan Pansus Inalum ini sangat penting, karena pansus ini salah satu pokok pembahasannya terkait pengelolaan PT Inalum. Selain itu, alasan pembentukan pansus ini, karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Sumut. “Sebenarnya keinginan agar pengelolaan Inalum dikembalikan kepada pemerintah Indonesia sudah lama menjadi impian masyarakat Sumut. Mengingat selama ini Inalum menggali sumber daya alam di Sumut,” ujarnya. Dalam pansus nanti, lanjut Fadly, pihaknya akan membahas soal metode pengambilalihan dan pengelolaan Inalum yang paling menguntungkan bagi masyarakat Sumut. “Apakah akan diambil alih oleh pemerintah pusat atau Pemprovsu,” katanya. Jelasnya kata Fadly, dalam pembentukan pansus ini kita tidak gegabah mengambil keputusan. “Kita harus benar-benar mempelajari klausul kontrak kerjasama Inalum. Bagaimana kemungkinan pengambilalihannya, serta pengelolaannya ke depan,” ujar Fadly. Lebih lanjut Fadly mengungkapkan, potensi sumber daya alam yang selama ini di kelola PT Inalum, belum begitu terasa manfaatnya secara langsung bagi kehidupan masyarakat Sumut. Padahal, apa yang dihasilkan PT Inalum jika lakukan sharing manfaat, sangat membantu masyarakat, misalkan terkait energi listrik. “Memang dalam pengambilan keputusan nantinya harus arif dan bijaksana, karena kita tak mengharapkan dikemudian hari terjadi hal-halnya yang justru kembali tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Seperti apapun keputusannya nanti, yang jelas ini harus tetap diperjuangkan agar keberandaan PT Inalum lebih bermanfaat bagi masyarakt. Dan PPP masuk dalam bagian untuk memperjuangkan hal itu,”ujarnya.