Ketua FPPP DPRD SU : Pencabutan Subsidi Premium Pada Sepeda Motor, Sengsarakan Rakyat

Rencana pemerintah untuk menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada masyarakat menengah ke bawah, seperti pengguna sepeda motor, perlu pertimbangan dan analisa komprehensif terkait dampak yang akan muncul. Penilaian ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag, Jum’at di Medan menjawab KPK Pos. Menurut Fadly, jika kebijakan itu tetap diterapkan pemerintah, maka sama artinya pemerintah tidak berpihak dan tidak peduli pada nasib rakyat kecil. Sebab, sebagian besar yang pengguna sepeda motor, baik untuk pribadi maupun untuk mencari nafkah itu adalah masyakat kecil. “Sepeda motor itu identik dengan masyarakat kelas bawah, bukan identik dengan masyarakat yang mampu. Untuk itu kita minta pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengkaji ulang dan menganalisis dampak dari pemangkasan subsidi BBM premium untuk sepeda motor tersebut,”kata Fadly. Lebih lanjut Fadly menyebutkan, jika pemerintah memaksakan penerapan kebijakan tersebut, dikhawatirkan terjadi gejolak sosial, dan tentu hal itu juga akan berdampak tidak baik bagi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Lagi pula sebut Fadly masih ada alternative subsidi yang bisa dicabut pemerintah dalam rangka mendukung rencana pembatasan penggunaan BBM jenis premium. Karena BBM jenis premium yang digunakan sepeda motor erat kaitannya dengan kehidupan rakyat kecil. “Harusnya di tengah kondisi perekomian rakyat yang masih terpuruk, pemerintah meluncurkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sebalinya,”tegas Fadly. Ketika ditanya apakah kebijakan ini memiliki kaitan persaingan usaha, sebab saat ini Pertamina memiliki pesaing dari perusahaan internasional di bidang perminyakan. Kata Fadly, penilaian kearah itu bisa saja. Artinya ketika Pertamina menjadi penguasa tunggal penyalur BBM, kesan yang muncul pelayanannya sesuka hati. Namun setelah ada saingan, diakui atau tidak pelayanan pertamina semakin hari semakin baik. “Harusnya ruang seperti ini dibuka lebar, agar Pertamina tetap bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Bukan membuat kebijakan mencabut subsidi BBM untuk sepeda motor,” ujar Fadly. Kebijakan-kebijakan terkait BBM, sebut Fadly, sering kali tidak memberikan stimulasi lahirnya sebuah kebaikan persaingan dan dukungan kepada rakyat kecil. “Dikhawatirkan kebijakan-kebijakan pemerintah akan berpengaruh kepada perekonomian rakyat kecil dan akan terjadi biaya tinggi di sektor rakyat kecil. Ini kenapa tidak dipikirkan,” kata Fadly. Sebelumnya Pemerintah berencana membatasi pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin bersubsidi dengan mewajibkan sepeda motor wajib menggunakan BBM jenis pertamax. Kebijakan ini akan diterapkan terhitung 1 Agustus 2010 mendatang. Direktur Jenderal Minyak dan Gas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo mengatakan, pembatasan tersebut merupakan salah satu pilihan/opsi yang sedang dalam kajian pemerintah. Sepeda motor bakal diarahkan untuk menggunakan bahan bakar jenis pertamax nonsubsidi, yang harganya saat ini Rp7.300 per liter–lebih mahal Rp2.800 daripada harga bensin yang kini Rp4.500 per liter. Pemerintah juga sedang mengkaji opsi lain yakni PT Pertamina mengurangi jumlah dispenser BBM bersubsidi di SPBU-SPBU, dan sebaliknya menambah jumlah dispenser nonsubsidi. Dengan demikian, pembeli `setengah dipaksa’ untuk membeli BBM bersubsidi