Ketua FPPP DPRD Medan : Kita Awasi Kinerja 100 Hari Walikota

Ketua Fraksi Patriot Pembangunan (PPP) DPRD Kota Medan Ir H Ahmad Parlindungan mengatakan akan melakukan pemantauan kinerja Walikota Medan terkait program 100 hari kerja. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang merupakan tugas legislatif. Misalkan terkait penertiban hiburan malam di Kota Medan menjelang masuknya bulan suci Ramadhan 1431 H. Jika Walikota mengatakan mulai 8 Agustus mendatang tidak ada lagi hiburan malam yang beroperasi, kecuai fasilitas hotel dan itupun dibatasi jam operasinya, kita akan pantau dan awasi. Hal itu dikatakannya Jum’at (30/7) pada acara peringatan Isra’ Mi’raj dan Dzikir Akbar menyambut Ramadhan, di Jl STM Medan, menjawab wartawan. Dalam rangka efektifitas pengawasan kata Lindung, Fraksi PPP DPRD Medan dalam waktu dekat akan mendorong dibentuknya tim pengawasan di DPRD Medan. Pembentukan tim ini bisa dilakukan melalui lintas fraksi atau lintas komisi. “Semacam tim Adhoc, yang bertugas melakukan pengawasan terkait kinerja 100 Walikota Medan,”jelasnya. Tim itu nantinya lanjut Lindung, selain melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemko Medan menertibakan hiburan malam selama bulan Ramadhan, juga akan mengawasi harga sembilan bahan pokok. Ini juga bagian penting diawasi, dalam rangka menghadapi bulan Ramadhan dan hari raya idul fitri. Termasuk melakukan pengawasan terhadap tuslah atau tarif resmi angkutan lebaran. “Beberapa persoalan ini penting dilakukan pengawasan dari DPRD Medan, mengingat besarnya kepentingan masyarakat di dalamnya,”ucap Lindung. Ketika ditanya sering terjadi sweeping yang dilakukan organisasi tertentu terhadap hiburan malam apalagi memasuki bulan suci Ramadhan. Menurut Lindung hal itu terjadi sebagai bukti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, termasuk di dalamnya Kepolisian. “Jika masyarakat sudah tidak percaya, maka itu yang terjadi,” katanya. Tapi, kita dari FPPP DPRD Medan menghimbau siapapun dan organisasi manapun yang melakukan sweeping hendaknya tidak melebihi batas aturan yang ada. Jangan melakukan tindakan pengrusakan apalagi anarkisme, karena hal itu juga melanggar aturan. Menenggakkan aturan jangan dilakukan dengan melanggar aturan pula. “Tapi sepanjang tindakan sweeping itu dilakukan untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar,FPPP pasti mendukung,”tegas Lindung. Tidak Tepat Ketika ditanya soal adanya wacana perombakan cabinet yang akan dilakukan Walikota dan Wakil Walikota Medan yang baru. Menurut Lindung yang juga ketua DPC PPP Kota Medan, untuk saat ini rencana itu tidak tepat. Alasannya, pelaksaan anggaran masih berjalan. Kemudian saat ini sedang berjalan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Perubanan tahun anggaran 2010. Jika perombakan cabinet dilakukan sekarang, dikhawatirkan kinerja Pemko Medan akan banyak yang terkendala. Selain itu yang tidak kita ingin, pergantian pimpinan di SKPD akan jadi alasan di kemudian hari ketika ada program yang tidak memenuhi target. “Ya, menurut saya, tidak tepat waktunya dilakukan perombakan kabinet saat ini. Sebaiknya dilakukan evaluasi pertahun anggaran. Bagi SKPD yang dinilai tidak mampu, silahkan diganti,”ujar Lindung.