KPK POS DI PALUTA

Tingkatkan Kualitas dan Profesionalisme KPKPOS Gelar Pelatikan Jurnalistik di Paluta KPK Pos sebagai salah satu media di Sumatera Utara yang konsen memberitakan tentang Korupsi Politik dan Kriminal terus melakukan pembenahan dengan peningkatan kualitas para wartawan di daerah. Upaya itu antara lain pembinaan wartawan dengan melakukan pelatihan jurnalistik. Seperti yang digelar di Kantor Biro KPK Pos Padang Lawas Utara (Paluta), Senin-Rabu (11-13) Juli 2010 lalu. “Pelatihan ini bentuk keseriusan KPK Pos menciptakan wartawan berkualitas dan professional,”kata Pemimpin Redaksi (Pemred) KPK Pos Syafaruddin Lubis di Wakili Redaktur Politik Mursal Harahap, pada pembukaan pelatihan jurnalistik tersebut. Pelatihan ini diikuti seluruh wartawan KPK Pos yang ada di Kabupaten Paluta dan Labuhanbatu Selatan (Labusel). Menampilkan nara sumber antara lain Redaktur Politik, Redaktur Korupsi Mealeanda Lubis dan Sekretaris Redaksi KPK Pos Lindawati. Lebih lanjut disampaikan, di era tekhnologi dan informasi sekarang ini, peran wartawan sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat masih sangat strategis. Termasuk sebagai kontrol sosial serta kontrol perbangunan yang dilaksanakan pemerintahan. Untuk itu, sangat dibutuhkan wartawan yang berkulitas dan berwawasan luas serta memahami kode etik jurnalistik dengan baik. “Dengan kualitas, wawasan luas dan mematuhi kode etik dalam melaksanakan tugas, diharapkan muncul wartawan-wartawan professional,”katanya. Dibagian, Redaktur Korupsi Mealeanda Lubis menyampaikan, meski tantangan dalam melaksanakan tugas-tugas jurlistik sangat berat, tetap saja dituntut wartawan bermoral dan berprilaku santun. Artinya selain untuk menghindari delik aduan yang berujung pada proses hukum, juga meningkatkan harkat dan martabat wartawan itu sendiri. “Kita harapkan seluruh wartawan KPK Pos di daerah tetap memperhatikan moral, berprilaku santun serta bekerja sesuai kode etik jurnalistik,”ucapnya. Untuk itu, lanjut Mei panggilan akrab Mealeada, dalam setiap berita data dan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Jangan sekali-kali membuat yang belum jelas kebenarannya. Selain menimbulkan fitnah juga merusak nama baik KPK Pos,”tegasnya. Misalkan terkait dugaan atau indikasi korupsi, baik dalam bentuk penyelewengan anggaran APBD, maupun pengerjaan proyek pembangunan yang amburadul. Data dan informasi terkait kasus-kasus tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan, agar tidak menimbulkan fitnah atau berita bohong. Sementara itu, berdasarkan informasi di tengah masyarakat, KPK Pos telah mendapat tempat di hati masyarakat. Selain berani mengiritisi pemerintahan di Kabupaten pemekaran itu, KPK Pos juga dikenal berani membela masyarakat. Seperti diutarakan Rambe salah seorang warga Paluta korban dari oknum pelaksana proyek pembangunan jalan. “Saya merasa terbantu dengan pemberitaan KPK Pos,”ucapnya.