Pemerintah tidak Cepat Tanggap Soal Ahmadiyah

Aksi ummat Islam yang terus meminta aliran Ahmadiyah dibubarkan terus berulang dan seringkali menimbmulkan kerugian materi dan non materi. Kondisi ini terjadi, karena pemerintah tidak cepat tanggap terhadap aspirasi umat Islam. Karena sesungguhnya di hati nurani seluruh umat Islam mengingkan aliran Ahmadiyah dibubarkan. Disebutkan Hasrul, keberadaan Ahmadiyah telah menciderai hati dan kenyakinan umat Islam. Sebab, aliran tersebut mengaku-ngaku Islam, tapi menyakini ada Rasul terakhir selain Nabi Muhammad Saw. Ada al-Qur’an dibalik kitab suci al-Qur’an. “Bahkan bekas orang yang shalat di masjid Ahmadiyah, itu selalu di cuci. Apa meraka menganggap kita ini najis,”katanya. Lalu, terus berlangsungnya gelombang penolakan terhadap kehadiran Ahmadiyah, sesungguhnya menurut Hasrul itu karena kesalahan pemerintah yang tidak cepat tanggap akan aspirasi dan keinginan umat Islam. Harusnya pemerintah bertindak tegas, menyatakan bahwa alirah Ahmadiyah dilarang atau Ahmadiyah menyatakan diri bukan Islam. Umat Islam lanjut Hasrul, tidak akan marah jika Ahmadiyah menyatakan bukan Islam. Tapi akan sangat tersinggung jika menamakan Islam tidak tidak mengikuti ajaran dan aturan Islam secara umum. “Ini semua salah pemerintah. Saya sudah pernah menyarakan kepada Presiden SBY, agar Ahmadiyah dibubarkan saja. Jika tidak gerakan penolakan terhadap Ahmadiyah tidak akan pernah padam. Bahkan malam ini (Jum’at, 30/7) saya mendapat kabar terjadi kerusuhan di Kuningan Jakarta terkait keberadaan Ahmadiyah,”imbuhnya. Lagi pula, kata Hasrul, Ahmadiyah ini tidak pada konteks kebebasan berkenyakinan atau Hak Azasi Manusia (HAM). Sebab Ahmadiyah telah menciderai hati dan kenyakinan serta HAM umat Islam. “Kuncinya, bubarkan Ahmadiyah atau nyatakan sebagai agama di luar Islam,”tegasnya sembari mengatakan pemerintah harus menghapus atau mengubah SKB tiga menteri yang ada sekarang ini. Ikuti Fatwa MUI Terkait arah kiblat yang belakangan ini ramai diperbincangkan, kata Hasrul, arah kibat terkait ibadah. Karena itu harus ada langkah konkrit dari pemerintah agar tidak terjadi keresahan di tengah-tengah umat. Sebaiknya, segera dilakukan pengukuran dan penghitungan ulang arah kiblat masjid-masjid yang ada di Indonesia, apakah ke arah barat atau barat laut. Juga harus dilakukan kajian ilmiyah, apakah terjadi pergeseran kiblat akibat adanya pergeseran lempengan bumi. “Tanpa itu, jangan mengubah arah kiblat,”saran Hasrul. Untuk melakukan kajian ilmiyah adalah ahli di bidang ilmu pengetahuan fiqh, sunnah dan falak. Sebab merekalah yang ahlinya dan kita ikuti saja apa hasil dari kajian yang mereka lakukan. Terkait alasan pendanaan pengukuran dan penghitungan ulang arah kiblat yang dikeluhkan masyarakat. Menurut Hasrul, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI Drs H Suryadharma Ali M.Si harus turun tangan. Termasuk ormas Islam dan para agniya (orang kaya). “Jika kemudian ada perubahan, maka konsekwensi arah masjid juga harus diubah,”ucapnya. Menyinggul soal vaksin meningitis, Hasrul mengatakan sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yakni fatwa terakhir MUI telah menghalalkan pemakaian vaksin tersebut. Karena itu pula tidak ada keraguan bagi jamaah haji yang berangkat untuk menggunakannya. Vaksi tersebut memang sangat diperlukan, mengingat perubahan cuaca di Mekah dan Madinah, bisa terjadi ekstrim. Artinya pemberian vaksin itu bertujuan demi kelancaran pelaksaan haji. “MUI telah menghalalkan, maka harus kita ikuti. Sama seperti fatwa haramnya infoteimen dan menukar kelamin dengan sengaja,”ujar Hasrul.