Ketua FPPP DPRD Medan : Kita Awasi Kinerja 100 Hari Walikota

Ketua Fraksi Patriot Pembangunan (PPP) DPRD Kota Medan Ir H Ahmad Parlindungan mengatakan akan melakukan pemantauan kinerja Walikota Medan terkait program 100 hari kerja. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang merupakan tugas legislatif. Misalkan terkait penertiban hiburan malam di Kota Medan menjelang masuknya bulan suci Ramadhan 1431 H. Jika Walikota mengatakan mulai 8 Agustus mendatang tidak ada lagi hiburan malam yang beroperasi, kecuai fasilitas hotel dan itupun dibatasi jam operasinya, kita akan pantau dan awasi. Hal itu dikatakannya Jum’at (30/7) pada acara peringatan Isra’ Mi’raj dan Dzikir Akbar menyambut Ramadhan, di Jl STM Medan, menjawab wartawan. Dalam rangka efektifitas pengawasan kata Lindung, Fraksi PPP DPRD Medan dalam waktu dekat akan mendorong dibentuknya tim pengawasan di DPRD Medan. Pembentukan tim ini bisa dilakukan melalui lintas fraksi atau lintas komisi. “Semacam tim Adhoc, yang bertugas melakukan pengawasan terkait kinerja 100 Walikota Medan,”jelasnya. Tim itu nantinya lanjut Lindung, selain melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemko Medan menertibakan hiburan malam selama bulan Ramadhan, juga akan mengawasi harga sembilan bahan pokok. Ini juga bagian penting diawasi, dalam rangka menghadapi bulan Ramadhan dan hari raya idul fitri. Termasuk melakukan pengawasan terhadap tuslah atau tarif resmi angkutan lebaran. “Beberapa persoalan ini penting dilakukan pengawasan dari DPRD Medan, mengingat besarnya kepentingan masyarakat di dalamnya,”ucap Lindung. Ketika ditanya sering terjadi sweeping yang dilakukan organisasi tertentu terhadap hiburan malam apalagi memasuki bulan suci Ramadhan. Menurut Lindung hal itu terjadi sebagai bukti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, termasuk di dalamnya Kepolisian. “Jika masyarakat sudah tidak percaya, maka itu yang terjadi,” katanya. Tapi, kita dari FPPP DPRD Medan menghimbau siapapun dan organisasi manapun yang melakukan sweeping hendaknya tidak melebihi batas aturan yang ada. Jangan melakukan tindakan pengrusakan apalagi anarkisme, karena hal itu juga melanggar aturan. Menenggakkan aturan jangan dilakukan dengan melanggar aturan pula. “Tapi sepanjang tindakan sweeping itu dilakukan untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar,FPPP pasti mendukung,”tegas Lindung. Tidak Tepat Ketika ditanya soal adanya wacana perombakan cabinet yang akan dilakukan Walikota dan Wakil Walikota Medan yang baru. Menurut Lindung yang juga ketua DPC PPP Kota Medan, untuk saat ini rencana itu tidak tepat. Alasannya, pelaksaan anggaran masih berjalan. Kemudian saat ini sedang berjalan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Perubanan tahun anggaran 2010. Jika perombakan cabinet dilakukan sekarang, dikhawatirkan kinerja Pemko Medan akan banyak yang terkendala. Selain itu yang tidak kita ingin, pergantian pimpinan di SKPD akan jadi alasan di kemudian hari ketika ada program yang tidak memenuhi target. “Ya, menurut saya, tidak tepat waktunya dilakukan perombakan kabinet saat ini. Sebaiknya dilakukan evaluasi pertahun anggaran. Bagi SKPD yang dinilai tidak mampu, silahkan diganti,”ujar Lindung.

Read More

Pemerintah tidak Cepat Tanggap Soal Ahmadiyah

Aksi ummat Islam yang terus meminta aliran Ahmadiyah dibubarkan terus berulang dan seringkali menimbmulkan kerugian materi dan non materi. Kondisi ini terjadi, karena pemerintah tidak cepat tanggap terhadap aspirasi umat Islam. Karena sesungguhnya di hati nurani seluruh umat Islam mengingkan aliran Ahmadiyah dibubarkan. Disebutkan Hasrul, keberadaan Ahmadiyah telah menciderai hati dan kenyakinan umat Islam. Sebab, aliran tersebut mengaku-ngaku Islam, tapi menyakini ada Rasul terakhir selain Nabi Muhammad Saw. Ada al-Qur’an dibalik kitab suci al-Qur’an. “Bahkan bekas orang yang shalat di masjid Ahmadiyah, itu selalu di cuci. Apa meraka menganggap kita ini najis,”katanya. Lalu, terus berlangsungnya gelombang penolakan terhadap kehadiran Ahmadiyah, sesungguhnya menurut Hasrul itu karena kesalahan pemerintah yang tidak cepat tanggap akan aspirasi dan keinginan umat Islam. Harusnya pemerintah bertindak tegas, menyatakan bahwa alirah Ahmadiyah dilarang atau Ahmadiyah menyatakan diri bukan Islam. Umat Islam lanjut Hasrul, tidak akan marah jika Ahmadiyah menyatakan bukan Islam. Tapi akan sangat tersinggung jika menamakan Islam tidak tidak mengikuti ajaran dan aturan Islam secara umum. “Ini semua salah pemerintah. Saya sudah pernah menyarakan kepada Presiden SBY, agar Ahmadiyah dibubarkan saja. Jika tidak gerakan penolakan terhadap Ahmadiyah tidak akan pernah padam. Bahkan malam ini (Jum’at, 30/7) saya mendapat kabar terjadi kerusuhan di Kuningan Jakarta terkait keberadaan Ahmadiyah,”imbuhnya. Lagi pula, kata Hasrul, Ahmadiyah ini tidak pada konteks kebebasan berkenyakinan atau Hak Azasi Manusia (HAM). Sebab Ahmadiyah telah menciderai hati dan kenyakinan serta HAM umat Islam. “Kuncinya, bubarkan Ahmadiyah atau nyatakan sebagai agama di luar Islam,”tegasnya sembari mengatakan pemerintah harus menghapus atau mengubah SKB tiga menteri yang ada sekarang ini. Ikuti Fatwa MUI Terkait arah kiblat yang belakangan ini ramai diperbincangkan, kata Hasrul, arah kibat terkait ibadah. Karena itu harus ada langkah konkrit dari pemerintah agar tidak terjadi keresahan di tengah-tengah umat. Sebaiknya, segera dilakukan pengukuran dan penghitungan ulang arah kiblat masjid-masjid yang ada di Indonesia, apakah ke arah barat atau barat laut. Juga harus dilakukan kajian ilmiyah, apakah terjadi pergeseran kiblat akibat adanya pergeseran lempengan bumi. “Tanpa itu, jangan mengubah arah kiblat,”saran Hasrul. Untuk melakukan kajian ilmiyah adalah ahli di bidang ilmu pengetahuan fiqh, sunnah dan falak. Sebab merekalah yang ahlinya dan kita ikuti saja apa hasil dari kajian yang mereka lakukan. Terkait alasan pendanaan pengukuran dan penghitungan ulang arah kiblat yang dikeluhkan masyarakat. Menurut Hasrul, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI Drs H Suryadharma Ali M.Si harus turun tangan. Termasuk ormas Islam dan para agniya (orang kaya). “Jika kemudian ada perubahan, maka konsekwensi arah masjid juga harus diubah,”ucapnya. Menyinggul soal vaksin meningitis, Hasrul mengatakan sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yakni fatwa terakhir MUI telah menghalalkan pemakaian vaksin tersebut. Karena itu pula tidak ada keraguan bagi jamaah haji yang berangkat untuk menggunakannya. Vaksi tersebut memang sangat diperlukan, mengingat perubahan cuaca di Mekah dan Madinah, bisa terjadi ekstrim. Artinya pemberian vaksin itu bertujuan demi kelancaran pelaksaan haji. “MUI telah menghalalkan, maka harus kita ikuti. Sama seperti fatwa haramnya infoteimen dan menukar kelamin dengan sengaja,”ujar Hasrul.

Read More

Soal Anggota DPR RI Sering Bolos Hasrul Azwar : Saya “Rewel” Soal itu

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Drs H Hasrul Azwar MM, mengaku sangat rewel soal kehadiran anggota dewan dari FPPP pada rapat-rapat Paripurna, Badan dan Komisi. Sebagai ketua Fraksi, Hasrul mengaku melakukan berbagai cara mengingatkan. “Menurut kawan-kawan di FPPP, saya rewel atau terkesan sibuk untuk mengingatkan rapat-rapat, meskipun mengingatkan bagian dari tugas ketua fraksi. Rapat paripurna sering dilaksanakan pada Selasa, hari Senin, seluruh anggota fraksi sudah disurati agar hadir tepat waktu. Tidak itu saja, secara lisan atau melalui telepon juga tetap saya ingatkan,”jelas Hasrul. Disebutkan Hasrul, Bahkan sebut Hasrul, jauh-jauh hari seluruh anggota Fraksi tetap dingatkan agar tidak bolos dalam setiap rapat-rapat alat kelengkapan dewan. Bukan soal tingkat kehadiran saja, banyak juga anggota dewan yang tidak mematuhi Tata Tertib (Tatib), misalkan pada tataran berbusana. Setiap rapat paripurna, busana dewan sudah diatur dalam Tatib, yakni pakai jas dan dasi. “Itupun masih banyak yang tidak mematuhi,”katanya. Disebutkan Hasrul, sebagai politisi, rakyat selalu memperhatikan seperti apa tingkah laku politik para anggota dewan. Karena, sebagai ketua fraksi ia tidak bosan mengingatkan seluruh anggota fraksi agar hadir. Apalagi jumlah anggota dewan dari PPP hanya 34 orang. Jika ada yang tidak hadir, itu sangat terlihat dengan jelas. “Jangan gara-gara tingkah laku politik yang tidak baik, nanti tidak dipilih rakyat. Karena memang rakyatlah yang mengangkat kita menjadi anggota DPR RI.Itu harus diingat,”ucap Hasrul. Juga terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), lanjut Hasrul, sampai saat ini fraksi PPP 96 persen telah melapoprkannya pada KPK. Artinya dari 34 anggota fraksi PPP, tinggal empat orang lagi yang belum melaporkan. Ketika ditanya nama, Hasrul mengatakan sebagai ketua fraksi ia tidak etis menyampaikan itu. Lagipula, katanya, nama-nama anggota DPR RI termasuk dari mana partainya sudah banyak beredar di internet. “Saya tidak mau sebut nama, lagi pula informasi soal itu sudah ada di internet,”ucapnya. Di tanya keinginan masyarakat yang lebih mengharapkan kualitas disbanding kuantitas. Hasrul mengatakan, dari satu sisi itu benar. Kinerja anggota dewan diukur dari kualitasnya, bukan kuantitasnya. Misalkan tinggkat kehadiran baik tapi kualitas buruk, kan percuma juga. Dan itu sama seperti tudingan, anggota dewan kerjanya “Datang, Duduk, Diam dan Duit”. “Karena sangat penting kualitas dewan dalam melaksanakan tiga tugasnya, yakni legislasi, control dan bageting,”jelasnya. Namun lanjut Hasrul, terkadang kesal juga melihat ruang paripurna kosong. Bahkan sering kali rapat paripurna harus mundur dari jadwal awal. Ironisnya lagi, ada juga anggota dewan yang tidak hadir, tapi absensinya ditandatangani. Atas dasar pertimbangan itu, maka pimpinan dewan telah sepakat membuat aturan main. Yakni jika seorang anggota dewan 6 kali tidak mengikuti rapat paripurna atau rapat kelengkapan dewan, sudah bisa dibawa ke sidang badan kehormatan (BK). “Aturan ini telah disepakati pimpinan dewan,”terangnya. Terkait menjalarnya ke DPRD Sumatera Utara akan rendahnya tingkat kehadiaran dewan. Hasrul mengaku ia sangat prihati. “Sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Sumut dua periode, saya sangat prihatin atas kondisi itu. Apalagi sampai dua kali sidang paripurna diskor, gara-gara tidak korum,” katanya. Hasrul juga mengingatkan seluruh anggota Fraksi PPP di DPRD Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Utara agar jangan bolos. “Cukuplah kejadian dua kali skor sidang gara-gara tidak korum yang kemarin, yang pertama dan terakhir,”imbuhnya.

Read More

AHLAN WA SAHLAN YA RAMADHAN...

Hutang Piutang secara aturan harus diselesaikan. Meskipun Islam mengajarkan bahwa orang yang memberi kelonggaran kepada yang memiliki utang untuk membayarnya adalah perbuatan mulia dan disukai Allah SWT. Hutang akan tetap menjadi tanggungjawab orang berhutang sampai ia mampu membayarnya atau sampai orang yang memberi hutang mengikhlaskan hutang tersebut. Manusia memiliki dua jenis hutang. Pertama hutang antar sesama manusia dan kedua hutang pada Allah SWT. Hutang kepada Allah yang harus dibayar di antaranya : Hutang Shalat, Puasa, Zakat, Haji dan nazar. SHALAT bagi kaum muslimin merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan pada waktunya, dalam kondisi apapun. Jika tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tiduran. Tidak bisa tiduran, isyarat mata. Tidak bisa isyarat mata, dengan hati. Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, disebutkan para ulama sepakat bahwa melunasi hutang shalat yang ditinggalkan, hukumnya wajib, baik karena lupa ataupun tertidur. Seperti pernah disampaikan Rasul: Tertidur itu bukan kelengahan karena yang dikatakan lengah itu bila seseorang tidak tidur. Apabila ia lupa atau tertidur dan tidak mengerjakan shalat, shalatlah ketika teringat. Ada dua cara yang disebutkan cara membayar hutang shalat. Pertama dilunasi keluarganya, dan kedua dengan membayar fidyah (denda). Yaitu 1 waktu shalat yang ditinggalkan sama dengan 6 ons beras atau makanan pokok lainnya, yang diberukan kepada fakir miskin. Selain Fidyah Islam juga mengenal hukum qadha atau mengganti. PUASA, juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah baligh atau dewasa. Sama dengan shalat, hutang puasa juga harus dilunasi. Dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad Saw bersabda. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ‘anhumaa : Datang seseorang pada Nabi saw dan berkata : Wahai Rasulullah Saw, sungguh ibuku wafat dan ia mempunyai hutang puasa satu bulan, apakah aku membayarnya untuknya?, sabda Rasulullah saw : “Betul, dan Hutang pada Allah SWT lebih berhak untuk ditunaikan” (Hadist Shahih Bukhari). ZAKAT sebagai salah satu rukun Islam wajib ditunaikan bagi yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Jika tidak, maka zakat akan menjadi hutang yang akan ditagih Allah Swt. Orang-orang yang memiliki harta dan sudah sampai nisab dan haulnya, harus menunaikannya. Selain menjadi hutang, dalam ajaran Islam orang yang tidak menunaikan zakat berdosa. Demikian juga hal dengan HAJI. Jika ada orang yang sudah mampu tapi tidak melaksanakannya, maka itu akan menjadi hutang yang harus dibayar dan juga mendapat dosa. Bagi Muslim yang masih hidup masih memiliki kesempatan untuk melunasi seluruh utangnya kepada Allah SWT. Meskipun secara matematis, agak sulit untuk melaksanakannya. Ilustrasi kesulitan membayar hutang tersebut adalah jika seseorang berusia 60 tahun, dipotong dispensasi sebelumnya dewasa 18 tahun, dan ia baru melaksanakan kewajiban sebagai muslim di 20 tahun terakhir hidupnya, maka ia mempunyai hutang shalat 22 tahun. Jika shalat wajib dilaksanakan 5 X sehari semalam, maka 5 x 354 hari (jumlah hari dalam setahun) sama dengan 1770 kali shalat selama setahun. Jika dikalikan 22 tahun, maka hutang shalat yang harus dibayar adalah 38940 shalat. Sekarang tinggal kita hitung, sudah berapa tahun dalam hidup kita tidak melaksanakan shalat? Datangnya, bulan suci ramadhan merupakan momentum penting bagi umat muslim untuk meraih rahmad, pengampunan dosa dan kelepasan dari azab api neraka serta membayar hutang kepada Allah SWT. Di bulan suci ramadhan Allah memberikan penawaran istimewa kepada umat muslim. Yakni kelipatan pahala ibadah baik yang wajib maupun yang sunnat. Muslim yang melaksanakan ibadah sunnat pada bulan suci ramadhan pahalanya sama seperti ibadah wajib. Lalu Ibadah wajib pahalanya dilipatgandakan sebanyak 700 kali. Untuk itu, tidaklah pantas dan rugi besar jika seorang muslim menyianyikan kesempatan beribadah dibulan suci ramadhan. Padahal penawaran ini hanya datang sekali dalam setahun. Dan bila dikaitkan dengan umur, tidak satu manusiapun yang dapat memastikan ia akan sampai pada ramadhan tahun depan. “Siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan mengharap keridhoan dari Allah SWT, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (Al-Hadits). Mari bersih hati dan diri menyambut bulan suci yang penuh dengan pengampunan. Semoga kita menjadi golongan umat yang beruntung, amin ya robbal alamin. By : Mursal Harahap. S.Ag.

Read More

KPK POS DI PALUTA

Tingkatkan Kualitas dan Profesionalisme KPKPOS Gelar Pelatikan Jurnalistik di Paluta KPK Pos sebagai salah satu media di Sumatera Utara yang konsen memberitakan tentang Korupsi Politik dan Kriminal terus melakukan pembenahan dengan peningkatan kualitas para wartawan di daerah. Upaya itu antara lain pembinaan wartawan dengan melakukan pelatihan jurnalistik. Seperti yang digelar di Kantor Biro KPK Pos Padang Lawas Utara (Paluta), Senin-Rabu (11-13) Juli 2010 lalu. “Pelatihan ini bentuk keseriusan KPK Pos menciptakan wartawan berkualitas dan professional,”kata Pemimpin Redaksi (Pemred) KPK Pos Syafaruddin Lubis di Wakili Redaktur Politik Mursal Harahap, pada pembukaan pelatihan jurnalistik tersebut. Pelatihan ini diikuti seluruh wartawan KPK Pos yang ada di Kabupaten Paluta dan Labuhanbatu Selatan (Labusel). Menampilkan nara sumber antara lain Redaktur Politik, Redaktur Korupsi Mealeanda Lubis dan Sekretaris Redaksi KPK Pos Lindawati. Lebih lanjut disampaikan, di era tekhnologi dan informasi sekarang ini, peran wartawan sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat masih sangat strategis. Termasuk sebagai kontrol sosial serta kontrol perbangunan yang dilaksanakan pemerintahan. Untuk itu, sangat dibutuhkan wartawan yang berkulitas dan berwawasan luas serta memahami kode etik jurnalistik dengan baik. “Dengan kualitas, wawasan luas dan mematuhi kode etik dalam melaksanakan tugas, diharapkan muncul wartawan-wartawan professional,”katanya. Dibagian, Redaktur Korupsi Mealeanda Lubis menyampaikan, meski tantangan dalam melaksanakan tugas-tugas jurlistik sangat berat, tetap saja dituntut wartawan bermoral dan berprilaku santun. Artinya selain untuk menghindari delik aduan yang berujung pada proses hukum, juga meningkatkan harkat dan martabat wartawan itu sendiri. “Kita harapkan seluruh wartawan KPK Pos di daerah tetap memperhatikan moral, berprilaku santun serta bekerja sesuai kode etik jurnalistik,”ucapnya. Untuk itu, lanjut Mei panggilan akrab Mealeada, dalam setiap berita data dan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Jangan sekali-kali membuat yang belum jelas kebenarannya. Selain menimbulkan fitnah juga merusak nama baik KPK Pos,”tegasnya. Misalkan terkait dugaan atau indikasi korupsi, baik dalam bentuk penyelewengan anggaran APBD, maupun pengerjaan proyek pembangunan yang amburadul. Data dan informasi terkait kasus-kasus tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan, agar tidak menimbulkan fitnah atau berita bohong. Sementara itu, berdasarkan informasi di tengah masyarakat, KPK Pos telah mendapat tempat di hati masyarakat. Selain berani mengiritisi pemerintahan di Kabupaten pemekaran itu, KPK Pos juga dikenal berani membela masyarakat. Seperti diutarakan Rambe salah seorang warga Paluta korban dari oknum pelaksana proyek pembangunan jalan. “Saya merasa terbantu dengan pemberitaan KPK Pos,”ucapnya.

Read More

Memaknai Hidup Lewat Sepakbola

Secara manusiawi, kehidupan di dunia sangat menggiurkan, menjanjikan dan penuh kenikmatan sesaat. Manusia yang tinggal dan menjalani kehidupan di dunia, tentu dan pasti berkeinginan menaklukkan dunia agar dapat mereguk segala kenikmatan yang tersaji. Sama dengan permainan sepakbola, seluruh penonton pasti ingin menikmati kebahagian yang tersaji dari permainan sepakbola. Para offisial, pelatih, maneger juga punya asa yang sama ingin mencicipi kebahagiaan dengan melihat timnya menang. Para pemain yang berjibaku di tengah lapangan mengolah sikulit bundar juga punya keiinginan yang sama, menciptkan gol dengan permainan indah menuju kemenangan. Intinya kenikmatan dan kebahagiaan yang dapat tersaji lewat permainan sepakbola sangat pasti ingin dimiliki penonton, offisial, pelatih, manager serta para pemain. Sakin besarnya harapan setiap orang atas permainan sepakbola, dapat membius penikmatnya untuk sejenak melupakan sagala lika liku, suka dan duka kehidupan di luar lapangan hijau. Dalam kehidupan riil, manusia juga memainkan peranan seperti para pemain sepakbola. Ada yang berperan sebagai pencetak gol, pemberi umpan, penyerang, dan pemain bertahan. Fakta itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Manusia ada yang kerjanya menyerang orang lain, adapula yang setiap saat mengumpan, bahkan ada yang terpaksa terus bertahan dari kejamnya serangan kehidupan. Aneh dan ironisnya, segala riak-riak kehidupan itu ada yang menginstruksikan ada pula yang selalu mengambil keuntungan pribadi dari seluruh arus kehidupan, tidak jauh beda dengan permainan sepakbola. So... sebagai insan yang arif dan bijaksana, dari sisi positif indahnya permainan sepakbola dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan catatan ini bisa menjadi inpirasi dalam kehidupan ini... semoga.

Read More

Calon PPP Menang di Beberapa Pemilukada

Calon kepala daerah yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menang dan unggul dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang digelar disejumlah daerah di Sumatera Utara. Sebelumnya calon yang diusung PPP menang di Kabupaten Labuhan Batu. Ketua DPW PPP Sumatera Utara, H Fadly Nurzal S.Ag kepada kepada KPK Pos, Sabtu, di Medan mengatakan Kali ini calon yang diusung PPP kembali menang pada Pemilukada Kota Binjai Putaran ke II yang digelar Sabtu 3 Juli 2010 lalu. “Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Binjai, Idaham-Timbas Tarigan merupakan pasangan calon kepala daerah yang diusung PPP memenangkan Pemilukada Kota Binjai,” kata H Fadly Nurzal menjawab wartawan via selulernya, Sabtu (3/7). Dari sejumlah daerah di Sumatera Utara yang menggelar pelaksanaan Pemilukada, ungkap Fadly, maka sudah enam daerah dimenangkan oleh calon yang diusung partai berlambang Ka’bah ini. Yakni, sebut Fadly Nurzal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) serta Kota Binjai. Menurut Fadly, pihaknya sangat bersyukur atas kemenangan para calon kepala daerah yang diusung oleh PPP dan Alhamdulillah hari ini (Sabtu-red), calon yang diusung PPP, Idaham-Timbas pada Pemilukada Kota Binjai juga menang. “Masyarakat meyakini calon yang diusung PPP, sehingga pasangan Idaham-Timbas Tarigan dapat memenangkan Pemilukada Kota Binjai. Kemenangan ini adalah kemenangan ummat, karena tanpa dukungan ummat, PPP tidak berarti apa-apa,” ujar Fadly. Dijelaskan Fadly, Pemilukada ini adalah proses untuk menentukan pemimpin, karena itu PPP mengharapkan kepada calon-calon kepala daerah yang sudah meraih kemenangan, khususnya bagi calon yang diusung PPP agar jangan sekali-kali melukai hati rakyat. “Karena beban yang ada di pundak para kepala daerah adalah kepercayaan rakyat dan sudah barang pasti rakyat memilih kita, tentu karena rakyat meyakini. Kita akan berjuang secara sungguh-sungguh untuk mensejahterakan rakyat, bukan membiarkannya,” tegas Fadly. Atas nama pimpinan partai, kata Fadly, dirinya mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada rakyat atas kepercayaan ini dan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tetap menjaga perasaan rakyat agar kerja yang kita lakukan dalam Pemilukada ini senantiasa mendapat barokah Allah SWT. “PPP juga berharap, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi, sehingga Idaham-Timbas Tarigan bisa segera dilantik sesuai jadwal sebagai Walikota dan Wakil Walikota Binjai agar mereka bisa segera berbuat sesuai dengan cita-cita yang telah mereka persiapkan sebelumnya,” kata Fadly. sementara itu Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution dinilai pelaksanaan pemilukad adi Kota Binjai berjalan aman dan tertib.Irham mengatakan, berlangsungnya Pilkada aman dan tertib dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara KPU Kota Binjai dengan 397 TPS yang tersebar diseluruh Binjai. "Hingga saat ini belum ada ditemukan kekurangan ataupun kerusakan kertas suara. Dan belum ada ditemukan laporan kecurangan dari salah satu Calon di TPS-TPS yang ada," ucapnya. Ditambahkan Irham, mengenai penghitungan hasil kertas suara kali ini dilakukan di tingkat TPS. Hal ini menurutnya untuk meminimalkan tingkat kecurangan. "Untuk hari ini hasil sementara perolehan kertas suara sudah bisa dipublikasikan, sedangkan masa tunggu 3 hari setelah proses rekapitulasi kertas suara untuk melihat apakah ada calon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," tambahnya. Ketika disinggung mengenai pemilih Golongan Putih (Golput), Irham Buana belum bisa memastikan, apakah meningkat atau malah berkurang, ia pun berharap agar seluruh masyarakat Binjai ikut menyukseskan Pilkada Binjai.

Read More