Insiden berdarah yang terjadi, Selasa kemarin, saat ribuan massa pendukung Provinsi Tapanuli menggelar unjukrasa dan menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat, harus diusut hingga tuntas. Kasus ini harus terang dan jelas bagi masyarakat karena bersifat sensitif. Untuk itu, pihak kepolisian harus bergerak cepat dalam menangkap pelaku, aktor intlektual dan apa motivasi dibalik aksi brutal tersebut. "Jika tidak tuntas, dikhawatirkan masyarakat akan bertanya sendiri lalu kemudian menjawab sendiri. Jika jawabannya benar tidak ada persoalan, tapi bila jawaban yang muncul salah, maka dampaknya akan meluas,"kata anggota DPRD Sumut H Fadly Nurzal S.Ag yang juga tokoh muda Sumatera Utara, kemarin pasca unjukrasa massa Protap kemarin. Untuk itu, pihak kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini sehingga terang bagi masyarakat. Dampak lain bila kasus ini tidak diusut tuntas, maka ke depan interaksi antara dewan dan masyarakat akan terganggu. Kemudian akan terbentuk opini bahwa gerakan masyarakat dan mahasiswa sangat menakutkan. Dan peristiwa ini juga telah mencoreng dan menciderai gerakan mahasiswa dan masyarakat. Menurut Fadly, hendaknya dipahami bahwa dalam pengambilan keputusan tentu ada mekanisme dan prosedural. Demikian juga DPRD Sumut, terkait desakan untuk melaksanakan paripurna pembentukan Protap juga ada mekanisme dan prosedurnya. Dijelaskanya, sebelumnya sudah ada panitia Kerja (Panja) Protap yang bekerja mengkaji dan menganalisa. Hasil panitia itu, tentu harus disampaikan kepada anggota dewan dalam rapat paripurna. Demikian juga hal panitia Khusus (pansus). Pimpinan Dewan pada posisi ini, sebelum mengambil kebijakan dan keputusan tentu terlebih dahulu mendengarkan hasil-hasil dari Panja dan Pansus. Dan itu harus dijadwal sesuai tata terbit dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, lanjut Fadly, jika niat pembentukan Protap adalah untuk kebaikan masyarakat, maka cara menyampaikannya juga harus secara baik. Sebab tidak bisa dicampurkan antara yang baik dengan yang tidak baik. "Ya gak bisa dicapurkan yang baik dengan yang tidak baik,"ucap Fadly. Terkait insiden tersebut,Fadly menurutkan, sebenarnya sosok ketua DPRD Sumut H Abdul Azis Angkat adalah orang yang akomodatif, aspiratif dan tidak ngotot-ngototan. Waktu kejadian itu, setelah pimpinan dewan dan pimpinan Fraksi DPRD Sumut melakukan rapat, hasilnya akan diumumkan bahwa paripurna Protap akan digelar pada hari Rabu (3/2). Tapi karena massa sudah tidak terkendali, sebelum diumumkan mereka memaksa agar paripurna dilakukan hari itu juga. Terkait lemahnya tingkat pengamanan yang dilakukan kepada ketua DPRD Sumut oleh pihak kepolisian. Kata Fadly pengamanan kepada ketua DPRD Sumut sebagai simbol pemerintahan di daerah ini harus dihormati. Termasuk para anggota dewan sebagai wakil rakyat dari seluruh masyarakat di Sumatera Utara. "Mestinya ketika pihak keamanan berupaya mengevakuasi ketua DPRD Sumut, para demonstran harus menghargainya. Bukan malah dipukuli dan cici maki,"imbuhnya. Menyikapi insiden itu, apakah kemudian dewan tidak takut untuk melaksanakan tugas pasca kerusuhan tersebut. Fadly mengatakan tentunya kita khawatir, sebab bisa bercermin dari insiden itu artinya jaminan keamanan bagi anggota dewan sangat minim. Lagipula bagaimana mau melaksanakan tugas, sarana dan fasilitas dewan sudah hancur dirusak. Oleh karena itu, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak. Agar ke depan tidak terjadi lagi peristiwa serupa dan hubungan antara masyarakat dan dewan tetap terjadi dengan baik.(Mursal Harahap)
0 komentar:
Posting Komentar
silahkan sampaikan komentar anda di sini