PNS Diminta Netral, Benarkah???

PNS Diminta Netral, Benarkah??? Kalau di negeri impian, mungkin perintah yang melarang keras pegawai negeri sipil (PNS) menjadi tim sukses capres-cawapres bisa terwujud. Tapi kalau di negeri bernama Indonesia, dinilai banyak orang itu sesuatu hal yang mustahil. Memang tidak ada PNS yang berani secara terang-terangan ikut terdaftar sebagai tim sukses. Namun dibelakang tidak sedikit yang melakukan berbagai upaya mendukung salah satu pasangan. Karena itu pula, setiap suksesi kepemimpinan di negeri ini, netralitas PNS, pejabat BUMN/BUMD dan pejabat negara terus dipertanyakan. Contoh dekat terjadi di Sumatera Utara, dimana oknum pajabat Bank Sumut yang notabenaya BUMD masuk dalam tim pemenangan salah satu pasangan capres cawapres yang bernama Indonesia Bisa. Meskipun belakangan dibantah dan dianulir masuk nama pejabat tersebut dalam tim sukses. Belum lagi banyaknya kepada daerah yang masuk jadi tim sukses pasangan calon SBY-Boediono atau kedua pasangan capres dan cawapres lainnya. Memang PNS harus menjaga kenetralan dalam pilpres dengan tidak terjun ke dalam politik praktis. ''Saya minta agar PNS menyadari peran mereka, yaitu menjadi pelayan masyarakat dan bukan melayani kepentingan partai tertentu,''tegas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufik Effendi di Jakarta, belum lama ini. Menpan mengatakan dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2009, PNS harus memegang komitmen netralitas serta mengingatkan kewajiban PNS sebagai pelayan publik dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. "Siapa pun presidennya, PNS harus mendukung penuh dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan lima tahun mendatang. Mensukseskan Pilpres adalah kewajiban bersama dan yang penting jangan golput," kata Menpan. Mantan Ketua Pansus RUU Pemilihan Presiden Ferry Mursyidan Baldan menambahkan selain PNS, keterlibatan pejabat badan usaha milik negara (BUMN) dalam tim kampanye pasangan capres-cawapres juga sangat berbahaya. Karena kinerja pejabat BUMN tidak maksimal juga BUMN pun bisa menjadi sapi perahan capres-cawapres untuk kepentingan kampanye Pilpres. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menindak tegas pejabat BUMN, termasuk komisaris, yang menjadi bagian tim sukses capres-cawapres ini. Bawaslu jangan ragu menindak PNS dan pejabat BUMN jadi tim sukses. Mengingat, dalam UU Pemilu maupun UU Pilpres sudah jelas dinyatakan seseorang yang memiliki jabatan PNS dan BUMN tidak diperbolehkan terlibat dalam kampanye pemilu. Bila tetap ingin maju dalam kancah politik, pejabat BUMN harus mengundurkan diri terlebih dahulu. "Pejabat tersebut tentu memiliki peran dalam proses penentuan keputusan di dalam badan yang dia pimpin. Karena itu, keterlibatannya sebagai tim sukses capres-cawapres dikhawatirkan mendorong penyalahgunaan kekuasaan," tegas Ferry. Karena itu DPR sendiri akan memantau kemungkinan keterlibatan pejabat BUMN dalam kegiatan tim kampanye capres-cawapres ini, terutama menyangkut penggunaan dana dan fasilitas BUMN. "Aset-aset BUMN tak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Itu bertentangan dengan semangat kita dalam menegakkan pemilu sebagai proses demokrasi," papar anggota DPR. Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy meminta pejabat BUMN mengambil pilihan antara tetap berkiprah di BUMN atau beralih menjadi tim sukses capres-cawapres. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karenanya KPU dan Bawaslu bertindak tegas dengan mencoret komisaris dan pejabat BUMN yang terlibat dalam tim sukses capres-cawapres. Memang, komisaris BUMN yang menjadi tim sukses capres-cawapres karena bisa menimbulkan iklim tidak sehat. ''Saya khawatir keterlibatan komisaris dalam tim sukses capres-cawapres membuat kinerja komisaris BUMN terganggu atau tidak maksimal. Yang lebih mencemaskan lagi adalah kemungkinan penyalahgunaan dana BUMN untuk kepentingan pemenangan capres-cawapres yang didukung pejabat BUMN. Jadi, BUMN jangan sampai menjadi sapi perah capres-cawapres. BUMN itu milik rakyat, sehingga harus digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. BUMN tidak boleh dimanfaatkan untuk pendukung kepentingan capres-cawapres," ujar Noorsy. Pejabat BUMN yang bergabung dengan Tim sukses Capres-cawapres, seperti Komisaris Utama Pertamina Sutanto dan Komisaris Utama Indosat Soeprapto menjadi tim kampanye pasangan capres-cawapres SBY-Boediono. Sutanto yang mantan Kapolri itu menjabat sebagai Ketua Gerakan Pro-SBY (GPY) yang berupa kelompok relawan pendukung capres SBY-Boediono. Sementara Soeprapto adalah Ketua Tim Sekoci yang menyokong Partai Demokrat dan bertugas mengonsolidasi tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani, dan nelayan