Jauh Saling Serang, Dekat Saling Dukung

Jauh Saling Serang, Dekat Saling Dukung Tiga calon presiden dan wakil presiden bisa dikatakan memiliki sikap ibarat kentang. Sebelum dimasak keras dan bulat sehingga tampak gagah. Namun begitu dimasak, kentang menjadi lembek dan dengan mudah dibentuk menjadi apapun. Dari tiga capres itu, tidak satupun yang bersikap kesatria, jauh dan dekat yang salah tetap dikatakan salah dan yang benar adalah benar. Buktinya, saat ketiga capres itu berkampanye di tempat berbeda, tanpa sungkan melontarkan kritikan tajam kepada capres lain. Bahkan kritikan itu dijadikan bahan utama kampanye, tidak peduli apakah kritikan tersebut menambah simpatik rakyat atau malah membuat rakyat muak. Sungguh tidak diduga, pada debat capres yang mengusung tema hukum, tidak satupun dari ketiga capres itu yang melontarkan ktirikan pedas. Arena debat yang diperkirakan akan seru dengan argumen dan saling kritik, ternyata melempem. Tak ada sindiran SBY untuk Mega dan Jusuf Kalla, serta minus nyinyiran Mega dan JK untuk SBY. Bantat! Debat yang diselenggarakan KPU tadi malam bukan debat seperti yang diharapkan masyarakat. Debat yang terjadi tidak lebih dari tontonan para calon presiden yang menjawab pertanyaan moderator. Tak ada debat di acara debat capres itu. Debat sesungguhnya lebih terlihat ketika ketiga capres saling berjauhan. Jusuf Kalla bisa saling bersahutan dengan SBY menyerang slogan masing-masing. Begitu juga SBY dengan Megawati. Sindir menyindir jarak jauh lebih beraroma debat ketimbang ketiganya bertemu di sebuah arena debat. Yang ada hanya menjadi acara moderator bertanya, capres menjawab. Hampir dari ketiganya seia sekata, saling mendukung, setuju 200%, terkait soal tanggapan mereka ke depan akan penyelesaian masalah TKI, HAM, dan sebagainya. Akur! "Ya, masyarakat Indonesia tampaknya belum bisa menikmati para calon pemimpinnya yang melakukan debat dan saling melontarkan ide-ide orisinal seperti yang terjadi pada debat calon presiden di Amerika Serikat," komentar pengamat politik UI Iberamsjah. Hambarnya debat capres dituding karena dihilangkannya sesi saling bertanya antar capres. Ini diduga Iberamsjah karena adanya pesanan dari para capres yang memang tidak berani melakukan debat dalam arti yang sesungguhnya. Acara debat dinilainya tidak tepat, dan lebih cocok disebut dialog capres. Bagaimana tidak disebut dialog, Megawati yang mendapat kesempatan 'menghajar' SBY pada pertanyaan terkait alutsista dan lumpur lapindo malah tidak memaparkan solusi. Mega malah mengatakan seharusnya pemerintah bisa memiliki early warning system dalam penanganan bencana alam seperti Lapindo. Dengan begitu pemerintah dapat memprediksikan adanya bencana yang bisa membahayakan rakyat. Padahal, kata peneliti LSI Burhanudin Muhtadi, jawaban SBY bersifat defensif dan normatif. SBY hanya mengatakan akan me-review masalah penanggulangan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebab, capres nomor urut dua ini berpendapat telah melakukan segala upaya dalam menangani luapan lumpur tersebut. Burhanudin malah memuji jawaban capres Jusuf Kalla yang terlihat agresif. Capres nomor tiga ini mengatakan harus cari teknologi yang paling baik untuk menghentikan semburan lumpur itu. Penangganan bencana alam harus cepat dan segera. Sementara Jusuf Kalla yang biasanya bicara mantap, terlihat 'ngeper'. Di awal-awal bicaranya seringkali terpatah-patah. Ia terlihat ragu-ragu dan tidak fokus. Sikap Jusuf Kalla yang berbeda itu dinilai pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Tjipta Lesmana, karena untuk pertamakalinya berada dalam satu panggung bersama SBY, sebagai sesama capres. Malam debat capres itu dari segi kepercayaan diri terlihat menjadi milik SBY. Capres Demokrat itu terlihat lebih siap dengan konsep, seolah-olah seperti sudah mengetahui pertanyaannya. Sayangnya, jawaban dia masih bersifat normatif, beda dengan Jusuf Kalla yang sudah pada tahap memberikan solusi. Lucunya, SBY sering kali melihat kertas catatan yang dibawanya, makanya jawaban yang diberikan sistematis. Pakar komunikasi UI Ade Armando menduga paparan pertama SBY telah dipersiapkan betul oleh tim suksesnya. Tidak hanya itu, SBY sangat baik menggunakan rujukkannya dengan menambahkan pernyataan dari dua capres lainnya. Kekompakan jawaban ketiga capres memang jauh dari harapan sebuah acara yang berjudul debat. SBY menilai hal tersebut sebagai permulaan membuka wacana tentang sosok pemimpin. "Ini budaya kita, menjaga solidaritas dan subtansi masing-masing pasangan tanpa harus melakukan perdebatan seperti di luar negeri," kata SBY. Jusuf Kalla pun menyampaikan alasan yang sama, mengapa tampil tidak gereget di acara debat tersebut. "Kan baik-baik tidak saling serang, hanya menjelaskan," ucapnya. Ya, ketiganya cukup bagus bekerjasama di atas panggung semalam. Kompak, saling mendukung, minus debat seperti namanya. KPU hanya menyiapkan malam debat sebagai acara pemaparan visi misi. Silat lidah Mega, SBY, dan Jusuf Kalla hanya ada di luar panggung, kala mereka berjauhan. Capres Tutupi Soal HAM? Meski tema debat capres salah satunya membahas soal HAM, para kandidat seolah menutupi persoalan itu. Jawaban yang tidak memuaskan dari ketiga kandidat itu menyesakkan dada para korban pelanggaran HAM. "Saya melihat ada aura semangat Korps TNI sangat terlihat tadi malam. Mereka yang menuntut soal HAM kecewa dengan jawaban capres. Itu sangat menyesakkan mereka yang menuntut the real justice," Rocky. Para capres, lanjut dia, tidak memberikan jawaban yang memuaskan seputar persoalan HAM dalam debat capres putaran pertama itu. Padahal dengan tema mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta menegakkan supremasi hukum itu sangat dinantikan oleh masyarakat. "Mereka semua (capres) menghindar soal HAM. Mereka seolah menutup aura itu, dan memilih menyudahi persoalan HAM di masa lalu itu," ujar Rocky. Rocky mengatakan, penyebabnya adalah ketakutan para capres terhadap pencitraannya di mata publik. Sehingga Mega, SBY, JK memilih untuk berdebat secara santun. "Tapi kesantunan itu berlebihan. Kalau mereka takut untuk dikritik dan terpancing emosi kan bisa melontarkan kritik balik secara cerdas, elegan, dan menarik. Bukan diartikan meluap-luap," ujarnya. Kamuflase Turunkan Tensi Seperti diduga sebelumnya, perubahan format di detik-detik terakhir pelaksanaan debat capres menjadikan ajang itu hambar. Substansi debat justru tak dijumpai. Inikah 'persenkongkolan' elit untuk menurunkan tensi politik jelang hari H pencontrengan Pengamat politik Fadjroel Rahman menilai, forum yang disebut debat capres tersebut sejatinya tidak ada debat di antara tiga kandidat. “Tidak ada debat antar tiga capres, karena tidak bersedia mengambil posisi tertentu atas persoalan birokrasi dan HAM. Terutama soal HAM paling tidak jelas apa program mereka,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (19/6) di Jakarta. Meski demikian, Fadjroel menilai, pertanyaan yang dilontarkan moderator Anies Baswedan sejatinya ditujukan kepada capres incumbent baik SBY dan JK. “Pertanyaan Anies sebenarnya menyatakan: Mengapa semua problem ini tidak diselesaikan di SBY-JK sekarang juga?” ujar aktivis yang sempat mencalonkan capres independent ini. Sedangkan Mega, menurut Fadjroel seperti biasanya tidak fokus dalam menyampaikan persoalan. Posisi moderator yang tak aktif semakin melengkapi kehambaran debat capres yang rencananya akan digelar dalam dua sesi lagi. “Kalau moderator dibolehkan aktif menggali problem tentu hasilnya akan berbeda, yang pasti tadi tak ada debat,” tegasnya. Fadjroel pun menilai jika terdapat skor 1-10 untuk cara penyajian, SBY dan JK mendapat poin 6 dan Mega mendapat poin 5. Debat yang diharapkan publik ini jelas membuat kecewa calon pemilih. Teori bahwa debat akan mempengaruhi pemilih pemula sepertinya tak berlaku di debat capres ala KPU ini. Jika memang debat capres ini diformat untuk mengurangi tensi politik, sepertinya debat seperti ini bukanlah wadah yang tepat Tak Alami Bahasa tubuh Mega, SBY, JK bahkan tidak alami. Citra ketiganya usai debat capres pun tenggelam. "Bahasa tubuh tidak natural. Saya kira citranya mereka itu tadi malam tenggelam ketiga-tiganya," ujar pengamat filsafat politik UI Rocky Gerung dalam dialog 'Setelah debat pertama' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin. Seharusnya, lanjut dia, capres harus belajar menikmati bahasa yang indah dan bahasa yang logis saat berdebat. Namun yang terjadi, ketiganya malah mengalami defisit pikiran. "Bahasa tubuh mereka bukan bahasa tubuh politisi. Itu tubuh birokrat yang terlihat di situ. Mereka birokrat berpikir apa yang diarahkan timnya. Mega dan SBY terlihat berdiri kaku dan lebih sering mengarahkan tubuh dan pandangan ke arah hadirin. Sedangkan JK terlihat kerap berdiri menyamping memandang ke kedua rivalnya

Read More

Balon Pengganti Afifuddin

Balon Pengganti Afifuddin? Dua nama bakal calon pengganti Pj Wali Kota Medan, Drs H Afifuddin Lubis MSi, tidak lama lagi akan menduduki gedung perkantoran Balai Kota Medan. Kedua nama calon kuat tersebut adalah Drs H Rahudman Harahap saat ini menjabat sebagai Asisten IV Pemprovsu dan Ir H Djaili Azwar Asisten II Pemprovsu. Kedua nama pejabat itu belum lama ini santer dibicarakan dikalangan Pemko Medan. Mengingat Pj Wali Kota Medan, Drs H Afifuddin Lubis MSi, tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya Juli 2009 mendatang. Menanggapi pergantian tersebut, anggota Fraksi PPP DPRD Medan Drs Zainuddin Nst MAP kepada wartawan mengatakan sudah semestinya pengganti Pj Wali Kota Medan nantinya merupakan dari kalangan internal Pemko Medan sendiri. Dimana calon Pj Wali Kota tersebut mengetahui persis kondisi Kota Medan. Jika Pj Wali Kota Medan yang masuk dari luar Pemkom Medan akan memakan waktu untuk melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri lagi. Sementara waktu yang tersisa hingga pemilihan Wali Kota defenitif hanya beberapa bulan saja. Zainuddin sangat mendukung bila kandidat Pj Wali Kota Medan tersebut dari kalangan internal pemerintah kota. Dari kedua nama kandidat tersebut, satu di antaranya pernah bertugas di jajaran Pemko Medan. Pergantian Pj Wali Kota Medan ini menaruh harapan besar bagi masyarakat Kota Medan umumnya. Harapan tersebut ialah mendapatkan perhatian khusus seperti pelayanan publik dalam hal pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK). Begitu juga dengan pelayanan kerusakan infrastruktur yang terjadi di masyarakat belakangan ini, sehingga perlu diambil tindakan konkrit dari pejabat tersebut untuk mengatasinya. Pernyataan serupa juga dilontarkan anggota Fraksi PAN DPRD Medan, Zulkifli Husein. Ia meminta Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, dalam menghunjuk pengganti Drs H Afifuddin Lubis, MSi kelak, merupakan pejabat yang memahami betul kondisi Kota Medan. Mengingat Kota Medan merupakan barometer kota ketiga terbesar Indonesia yang mana penduduknya heterogen. Karena itu, pengganti Afifuddin diharapkan yang dapat memahami karakter dan permasalahan masyarakatnya Berkaitan dengan hal itu Gubsu H Syamsul Arifin SE disebut-sebut telah mengajukan dua nama pejabat pengganti ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Rahudman Harahap salahsatu nama yang diusulkan ketika ditemui KPK Pos belum lama, menanggapi isu dirinya masuk dalam jajaran balon Pj Wali Kota Medan mengatakan kabar itu masih bersifat issu dan sebatas dugaan saja. “Itu baru issu dan masih sebatas dugaan saja. Saya tidak ingin berasumsi berlebihan dan akhirnya membuat sensasi,” katanya. Pria bersahaja dan bersahabat ini mengatakan kalau memang nantinya ada perintah dari Gubsu kepadanya melaksanakan tugas sebagai PJ Wali Kota Medan, ia mengaku siap dan bersedia. “Kalau memang ada perintah dari pimpinan (Gubsu,red), ya saya siap. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa,” ungkapnya santai. Dikatakanya, sebagai staf yang baik dirinya harus mematuhi perintah dari pimpinan. Sebagai staf kita harus menunjukkan loyalitas dan siap ditugaskan dimanapun. Lalu sebagai abdi negara, dalam melakukan pengabdian tidak boleh memilih, tugas dan tangggungjawab apa yang harus dilaksanakan. Seperti diketahui, kapasitas Rahudman Harahap untuk mengemban tugas sebagai Pj Wali Kota tidak diragukan lagi. Rahudman sudah malang melintang dan memiliki pengalaman yang tidak sedikit dalam memimpin. Sebelum dipercaya sebagai salahsatu asisten di kantor Gubernur, Rahudman merupakan Sekretaris Daerah Pemkab Tapanuli Selatan. Karirnya sebagai PNS juga dimulai dari titik awal dan selama menjadi PNS dia sudah pernah menduduki berbagai jabatan di Pemkab Tapanuli Selatan. Artinya sosok ini diajukan sebagai salahsatu Balon pengganti Afifuddin rasanya tidak berlebihan dan bahkan tepat. Afifuddin Gagal, Benarkan ? Sejak menjabat sebagai Pj Wali Kota Medan, Afifuddin tidak menunjukkan kinerja membanggakan. Roda pembangunan Kota Medan berjalan stagnan bahkan mengalami kemunduran. Karena itu, tidak salah banyak kalangan Afifuddin telah gagal. Penilaian itu ternyata didukung pernyataan sekaligus pengakuan yang disampaikan sendiri oleh Afifuddin. Pengakuan menghebohkan atau ekstrimnya memalukan itu, terkait pengelolaan keuangan daerah. Masa jabatan Afifuddin yang akan berakhir Agustus mendatang telah ternoda dengan keluarnya pengakuan ketidakmampuan. Namun bagi sebagain orang, terutama yang kenal baik pribadi dan sosok Afifuddin meragukan pengakuan tersebut, seperti disampaikan S Lubis salah seorang warga Medan. “Saya tidak percaya Afifuddin tidak mampu, sebab Afifuddin adalah seorang pamong yang sudah banyak memegang jabatan. Bahkah menurut saya, mungkin karena terlalu banyak tekanan, Afifuddin kemudian melontarkan pernyataan tersebur,”ucapnya menjawab KPK Pos. Lalu siapa yang menekan Afifuddin? S Lubis mengatakan tidak mengetahuinya. Yang jelas dibalik pengakuan Afifuddin itu pasti ada sesuatu. Sampai berakhirnya masa pemerintahan penjabat walikota Medan, Afifuddin Lubis belum memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan Medan. Kurangnya kontribusi tersebut lebih terasa lagi karena Afifuddin dinilai belum berani membuat berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. "Masyarakat Medan sendiri telah menunggu Afifuddin untuk membuat berbagai kebijakan mengenai pelayanan masyarakat. Namun hingga kini, Afifuddin sama sekali belum memberikan kontribusi berarti bagi masyarakat,"ujar analis sosial dari Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi. Misalkan kebijakan untuk memperbaiki infrastruktur seperti jalan yang ada di Kota Medan. Namun, hingga kini, harapan adanya perbaikan tersebut belum terpenuhi hingga sekarang. "Sebelum membuat kebijakan tampaknya sudah ada keragu-raguan atau ketakutan, sehingga kebijakan yang harus dibuat Afifuddin belum dapat terlaksana," katanya. Agus beranggapan alasan mengapa hingga saat ini mantan sekretaris Daerah Kota Medan tersebut belum membuat kebijakan, karena ingin dianggap masyarakat ia pemimpin bersih yang tidak tersangkut persoalan keuangan. Padahal kalau kebijakan itu dilakukan sesuai prosedur dan kententuan perundang-undangan, Afifuddin harusnya tidak perlu takut. Harus Diganti Buruknya kinerja Pemko Medan utamanya menindak lanjuti program-program pembangunan yang menyentuh langsung ke masyarakat terus menjadi sorotan dikalangan masyarakat. APBD TA 2009 telah disahkan, namun program pembangunan belum juga terelasisasi, padahal masyarakat sudah banyak mengeluhkan hal itu. Berdasarkan fakta itu tidak sedikit masyarakat yang bersuara agar Afifuddin harus diganti. Salahsatunya Analis pemerintahan dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan, Edy Sofyan. Menurutnya Pj walikota Medan Afifiuddin Lubis, layak diganti. Sepanjang menjadi nakhoda mengendalikan kota Medan, praktis kota terbesar ketiga di Indonesia ini tidak ada perubahan yang signifikan. "Padahal tugasnya hanya tinggal melanjutkan program dari kepemimpinan terdahulu, jangankan pembangunan, tanda-tandanya saja tidak tampak. Bayangkan, sudah beberapa kadis digantinya, tapi tak ada satupun yang menunjukkan kinerja yang cukup signifikan membangun kota Medan," katanya Memang tidak berapa lama lagi, Afifuddin akan pensiun dan diganti oleh yang baru. Dalam hal ini, Sofyan meminta Gubsu harus menempatkan figur yang tepat. "Kendati itu hak proregatif Gubsu menentukan penggantinya, namun diharapkan calon penggantinya itu mampu menjalankan tugas dengan baik," sarannya. Desy Syafrida Yani, mahasisiwi Fisipol USU juga memiliki penilaian yang sama atas kinerja Afifuddin Lubis. Ada beberapa hal kegagalan dari pemerintahan Afifudin Lubis. Pertama tidak aspiratif, yaitu Afifudin tidak mampu mengakomodir aspirasi warga Medan. Kedua, Afifudin tidak mampu mengatur penataan kota Medan. Akibatnya pembangunan yang ada menambah panjang penyebab banjir dan macet. “Akibatnya kota Medan menjadi kota yang sangat tidak nyaman, “ ujarnya. Mike yang berprofesi sebagai penjual minman ringan juga mengamini kedua pendapat di atas. “Aduh, saya tidak tahu lagi harus ngomong apa, rasanya Medan sekarang menjadi kota yang tidak nyaman lagi untuk didiami. Keaadan sekarang jauh lebih buruk dari masa Abdillah masih jadi Wali Kota,”ujarnya membandingkan. Pembantu Dekan I UMSU Rudianto MSi, juga mengatakan Afifuddin gagal. Afifudin bukanlah orang yang tepat untuk memberi nuansa pembangunan dan perubahan. “Ke depan seharusnya Medan memiliki pemimpin yang benar-benar kredibel, pemimpin yang mampu mengatur anggaran, menjaga kondusifitas, dan mengatur tata letak kota agar Medan menjadi kota yang sesuai slogan Medan Kota Metropolitan,”jelasnya menutupi pembicaraan. Menuju Medan 1 Terlepas dari pro kontra atas kepemimpinan Afifuddin yang dinilai gagal, konstalasi politik di Kota Medan terus mengalami peningkatan. Selain saat ini proses pilpres sedang berjalan, juga dikarenakan tidak beralam lama lagi suksesi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan akan digelar yang diperkirakan April 2010. Para bakal calon (balon) yang akan tampil juga sudah mulai bergerak. Diantara mereka ada yang masih malu-malu tapi juga yang blak-blakan melakukan sejumlah pendekatan pada masyarakat. Data yang dihimpun KPK Pos, perebutan kursi Wali Kota Medan akan diramaikan figur dari berbagai kalangan. Ada dari politisi, birokrasi, akademisi bahkan TNI/Polri dan tentunya pengusaha. Diantara para balon itu adalah HM Yunus Rasyid yang diperkirakan akan bertarung lewat jalur independent, Prof M Arief Nasution (Dekan Fakultas Fisipol USU), HT Erry Nuradi (Bupati Sergai, sekarang), Surianda Lubis SAg (Ketua DPD PKS Kota Medan), Sofyan Tan (pengusaha yang juga bendahara PDIP Sumut), Deny Ilham Panggabean (Ketua DPD Partai Demokrat Kota Medan). Ahmad Arief (Ketua DPD PAN Kota Medan), Parlindungan Purba (anggota DPD RI), Azhari Am Sinik, Safwan Hayat (Wakil Direktur Satlantas) Polda Sumut, Mantan Direktur RSUP Syarial Anas, dan Gus Irawan (Direktur PT Bank Sumut). Bahkan Wali Kota Binjai, Ali Umri juga disebut-sebut akan maju bertarung memperebutkan kursi Wali Kota Medan. Terkait pemilihan langsung Wali Kota Medan, masyarakat memiliki pandangan beragam. Ada yang beranggapan pencitraan calon Wali Kota memang harus segera dilakukan setahun sebelum masa pemilihan. Sehingga, masyarakat mengetahui sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan lebih baik. Sebagian lain, tidak perduli dengan pemilihan tersebut. Desy Syafrida Yani, ibu rumah tangga yang masih berkuliah mengaku ia tidak mengetahui kalau Medan akan melaksanakan pemilihan Wali Kota. “Pemilihan Wali Kotanya saja saya tidak tahu kapan, “ katanya. Pernyataan yang sama juga diakui oleh Mike, seorang penjual minuman ringan. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang ia tidak mengetahui kalau kota Medan akan melaksanakan Pilkada Wali Kota, ia juga tidak tahu siapa-siapa saja yang bakal maju menjadi bakal calon Wali Kota Medan. Mereka berdua hanya tahu bahwa Wali Kota yang sekarang hanyalah seorang Pj Wali Kota yaitu afifudin Lubis yang menggantikan Abdillah yang tengah tersandung kasus korupsi dan sedang ditahan di Jakarta. Pernyataan yang sedikit berbeda terlontar dari Fauzi Nur atau biasa dipanggil Buyung Kapi. Ia mengatakan kalau ia telah mengetahui bahwa Medan akan melakukan Pilkada Wali Kota dan ia juga mengetahui beberapa nama yang bakal maju menjadi bakal calon Wali Kota. “Pemilihan Wali Kota Medan berlangsung sekitar April 2010, beberapa bakal calonnya antara lain, Drs Rahudman Harahap, Ir Dzaili Azwar,” terangnya

Read More

HUT I KPK Pos

HUT I KPK Pos Jangan Takut Ungkapkan Kebenaran Dalam mengungkap dan menyampaikan sebuah kebanaran, tugas wartawan bisa disamakan dengan tugas para nabi. Kalau para nabi menyampaikan kebenaran terkait akidah, wartawan menyampaikan kebenaran dalam kehidupan manusia. Wartawan menyampaikan dan mengungkapkan kebenaran walaupun pahit. Tausiyah ini disampaikan Nursarianto S.Pdi pada syukuran ulang tahun I KPK Pos, Selasa (16/6) di kantor KPK Pos Jl T Amir Hamzah Komplek Ruko Griya Riatur Indah Medan. Hadir pada HUT I KPK Pos itu, Dirut Star Indonesia Iskandar ST, Pimpinan Umum H Baharuddin, Pimpinan Redaksi Safaruddin Lubis, Penesehat Hukum KPK Pos Syahril SH, S.Pn, Pimpinan Perusahaan Harian Andalas Hasan Chandra dan segenap keluarga besar KPK Pos. Sebagai tanda syukur pada HUT I Itu KPK Pos juga menyantuni anak yatim dari Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayan Medan. Lebih lanjut Nursarianto menyampaikan kondisi saat ini tidak jauh beda ketika masa kekuasaan Raja Fir’aun yang berani mengaku sebagai Tuhan. Dalam konteks ke Indonesia, para penguasa menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Tidak peduli apakah harus mengutak atik UU, aturan mapun kebijakan. “Di masa Fir’aun Allah SWT menurunkan Nabi Musa untuk mengingingatkan dan menyampaikan kebenaran. Saat ini lahir KPK Pos mengingatkan penguasa, pejabat, elit politik dan masyarakat tentang kebenaran,”kata Nursarianto. Untuk itu, KPK Pos tidak perlu takut mengungkapkan dan menyampaikan kebenaran, karena tugas yang mulia. Tugas yang dilakukan para nabi-nabi. Dibagian lain, Pimpinan Redaksi KPK Pos Safaruddin Lubis menyampaikan banyak rintangan dan godaan yang datang dalam setahun perjalanan KPK Pos. Namun, KPK Pos yang mengusung slogan Merdeka Dalam Berita, tidak menggadaikan kebenaran dengan kepentingan sesaat. Pada umur yang baru setahun jagung, tentunya disana sini terdapat kelemahan dan kekurangan. Tapi hal itu jangan membuat kita lemah, justru terus memperbaiki kinerja dalam rangka memperjuangkan hak masyarakat mendapat informasi. “ Tahun berikutnya kita harus lebih baik dari tahun ini,”kata Safaruddin memotivasi kru KPK Pos. Sementara Pimpinnan Umum KPK Pos H Baharuddin menyampaikan pada HUT I ini, KPK Pos tidak melakukan perayaan besar-besaran. Sebab bagi KPK Pos masih banyak saudara-saudara kita yang perlu dan butuh uluran tangan. “Insya Allah kalau KPK Pos tetap berlanjut dan berkembang, ulang tahun berikutnya direncanakan tidak sekedar menyantuni anak yatim. Tapi KPK Pos akan berupaya memberikan bea siswa kepada anak kurang mampu,”ucapnya dan menambahkan untuk itu mohon doa dan dukungannya. Syukuran HUT I KPK Pos ditandai penyantunan anak yatim juga memotong nasi tumpeng. Acara senderhana itu berlangsung dengan penuh rasa kekeluargaan dan kebersamaan.

Read More

DPP PPP KADER PEMBELOT DIKENAI SANKSI

Partai Persatuan Pembangunan mulai geram dengan sikap sejumlah kader yang tidak loyal kepada keputusan partai. Partai berlambang Kabah tersebut segera mengeluarkan surat peringatan kepada sejumlah kader yang membangkang. Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyatakan, aksi pembelotan dari sejumlah kader sudah dibahas dalam rapat DPP. Pihaknya mengaku sudah mendapat informasi pembelotan tersebut dari media. Karena itu, pihaknya akan segera mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. "Kalau dari media sudah kita dengar, tapi kita harus klarifikasi kepada yang bersangkutan. Jika nantinya terbukti, kita beri surat peringatan," kata Romahurmuziy, Jumat (12/6). Rommy, panggilan akrab Romahurmuziy menambahkan, secara organisasi PPP solid mendukung pasangan SBY-Boediono. Karena itu, ketika ada kader yang tidak patuh maka DPP PPP harus segera mengambil tindakan. "Tak ada perubahan dukungan politik dari PPP. Kami masih komitmen mendukung SBY-Boediono. Kalau ada kader-kader PPP yang mendukung pasangan lain, akan kami bahas dalam rapat DPP," ujarnya. Sesuai ketentuan organisasi, nantinya ada sanksi kepada setiap anggota yang melanggar. Mengenai sanksi yang bakal dijatuhkan akan dilihat dari tingkat kesalahannya. Seperti diberitakan, dukungan kader PPP terpecah dalam Pilpres mendatang. Secara resmi PPP berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mendukung SBY-Boediono. Sedangkan, Wakil Ketua Majelis Pakar Lukman Hakiem memilih bergabung dengan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win). Di sisi lain, 16 pengurus harian DPP dan 27 DPW mendirikan Front Persatuan Pendukung Prabowo (F-PPP). Bahkan, kubu Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Bachtiar Chamsyah juga bergabung dengan F-PPP. Hal itu terlihat dari masuknya Lukman Hakim Hasibuan di struktur F-PPP. Padahal, Lukman selama ini sangat lantang bersuara agar PPP berkoalisi dengan Demokrat untuk mendukung SBY-Boediono. Ketua F-PPP Rusdi Hanafi mengaku sudah siap dengan segala konsekuensi yang diambil DPP PPP. Hanya saja, Ketua DPP PPP ini mengingatkan bahwa F-PPP bukanlah bagian dari struktur partai. Selain itu, keterlibatan kader di F-PPP atas inisiatif pribadi bukan organisasi. "Dukungan kami ini bersifat pribadi, tidak membawa atribut partai," ungkapnya.

Read More

MARI KITA RENUNGKAN......

Seorang pria bangun pagi-pagi buta untuk sholat subuh di Masjid. Dia berpakaian, berwudhu' dan berjalan menuju masjid. Di tengah jalan menuju masjid, pria tersebut jatuh dan pakaiannya kotor. Dia bangkit, membersihkan bajunya dan pulang kembali ke rumah. Di rumah, dia berganti baju, berwudhu' dan, lagi, berjalan menuju masjid. Dalam perjalanan kembali ke masjid, dia terjatuh lagi. Dia, sekali lagi, bangkit, membersihkan dirinya dan kembali ke rumah. Di rumah, dia, sekali lagi, berganti baju, berwudhu' dan kembali berjalan menuju masjid. Di tengah jalan menuju masjid dia bertemu seorang pria yang membawa lampu. Dia bertanya kepada pria tersebut dan pria itu menjawab, "Saya melihat anda jatuh dua kali dalam perjalanan menuju masjid, jadi saya bawakan lampu untuk menerangi jalan anda." Pria pertama mengucapkan terima kasih dan mereka berdua berjalan ke masjid. Sesampai di masjid, pria pertama mengajak pria yang membawa lampu untuk masuk agar mereka bisa sholat subuh bersama. Pria kedua menolak. Pria pertama mengajak lagi hingga berkali-kali dan, lagi, jawabannya sama, ajakan itu tetap ditolak. Pria pertama bertanya kenapa pria kedua itu menolak ajaknnya untuk masuk masjid dan sholat. Pria kedua menjawab, "Aku adalah Setan!!!". Pria pertama sangat terkejut dengan jawaban pria kedua. Setan kemudian menjelaskan, "Saya melihat kamu berjalan ke masjid, dan sayalah yg membuat kamu terjatuh. Ketika kamu pulang ke rumah, membersihkan badan dan kembali ke masjid, Allah telah memaafkan semua dosa-dosamu. Saya membuatmu jatuh lagi, dan bahkan itupun tidak membuatmu merubah pikiran untuk tinggal di rumah saja. Kamu tetap memutuskan kembali masjid. Karena itu Allah telah memaafkan dosa-dosa seluruh anggota keluargamu. Saya khawatir, jika saya membuat kamu jatuh utk ketiga kalinya, jangan-jangan Allah akan memaafkan dosa-dosa seluruh penduduk desamu. Jadi saya harus memastikan kamu sampai di masjid dengan selamat!!!." Jadi, jangan pernah biarkan Setan mendapatkan keuntungan dari setiap aksi kita. Jangan melepaskan sebuah niat baik yg hendak kamu lakukan, karena kamu tidak akan pernah tau ganjaran apa yang akan akan kamu dapatkan dari segala kesulitan yang kamu temui dalam usahamu utk melaksanakan niat baik mu tersebut!!!.

Read More

Independensi KPU Tergerus Kepentingan

Jadwal Pemilu Sering Molor Independensi KPU Tergerus Kepentingan Mundur… tunda… dijadwal ulang atau istilah lain, menjadi gambaran nyata kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) inkonsisten. Sederet tahapan pemilu yang sejak dini telah dijadwalkan dan disepakati, ternyata bisa saja berubah. Situasi ini membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah konsistensi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah tergerus kepentingan. Tidak konsistennya KPU dalam mengeksekusi setiap tahapan pemilu, memunculkan tudingan dan cibiran macam-macam. Mulai dari anggapan KPU telah susupan kepentingan kelompok, tudingan KPU cenderung mendukung salah satu parpol atau pasangan capres dan cawapres dan penilaian miring lainnya. Data yang terekam redaksi KPK Pos ada beberapa pengunduran yang dilakukan KPU terkait tahapan pemilu legislatif dan pemilu presidenen. Misalkan jadwal hari H pemungutun suara pemilul legislatif, awalnya ditentukan pada 5 April lalu diundur menjadi 9 April. Pengunduran penetapan DPT pemilu legislatif bahkan terjadi beberapa kali. Pengumuman dan penetapan hasil perolehan suara partai politik dan caleg sampai pada pengunduran jadwal kampanye damai pemilu presiden. Rapot buruk lain KPU dalam penyelenggaran pemilu legislatif terlihat dari banyaknya tingkat pelanggaran aturan pemilu, baik legislatif maupun presiden. Pelanggaran-pelanggaran itu terus berulang dan KPU terkesan tidak mampu berbuat banyak. Padahal Kewenangan KPU dalam menyelenggaran pemilu sepenuhnya dilindungi undang-undang. Tentunya berbagai pelanggaran itu membuat masyarakat marah, kehilangan kepercayaan, jengkel dan berteriak meminta pertanggungjawab KPU. Soal DPT menjadi bola salju yang terus bergulir yang hingga DPR RI sedang menjalankan hak angket. Hak konstitusi warga terabaikan hanya karena KPU tidak maksimal melakukan validasi pemilih. Ironisnya KPU bukannya malu dan melakukan evaluasi demi perbaikan lebih baik. KPU tidak mau disalahkan sendiri, lalu berdalih bahwa data potensial pemilih atau data awal bersumber dari pemerintah dalam hal ini Mendagri. Ibarat telur dan ayam, seperti itulah gambaran siapa sebenarnya yang bertanggungjawab soal DPT. Menanggapi inkonsistenya KPU melaksanakan tahapan pemilu, Humas Panwaslu Sumut Maizen Saptana SH menyebutkan jika tindakan KPU mengundur jadwal pelaksanaan pemilu cenderung memberi keuntungan pada salah satu pasangan capres dan cawapres. Partai-partai pendukung capres dan cawapres lain berhak mempertanyakan hal itu ke KPU. Dikatakan Maizen, menurut UU pejabat yang maju menjadi capres dan cawapres harus mundur dari jabatannya tanpa pengecualian. Memang ada pertimbangan khusus bagi presiden dan wakil presiden yang kembali maju mencalonkan diri. Kalau terjadi situasi darurat yang mewajibkan presiden harus cepat mengambil keputusan dan tindakan. seperti menyelematkan keutuhan bangsa. “Hal-hal seperti ini bisa dimaklumi setiap orang,”ujarnya saat ditemui KPK Pos di kantornya Jln R.A Kartini Medan. Fungsionaris PDI-P yang juga tim pemenangan pasangan Mega-Pro Effendi S Napitupulu mengatakan biarlah, kalau memang ada indikasi memberikan kelonggaran pada salah satu pasangan, itu belum tentu bisa memberi kemenangan. “Kalau Tuhan berkata mereka harus berhenti sekarang, pasti mereka berhenti. Dan kalau Tuhan mengatakan akan ada pasangan lain yang memimpin bangsa ini, pasti terwujud,” ucapnya. Pengamat politik Universitas Medan Area (UMA), Drs Irfan Simatupang MSi, berpendapat sejauh ini KPU masih tergolong netral. Keputusan yang diambil KPU harusnya dimaklumi berbagai pihak. Tidak saja partai, juga kita sebagai rakyat, karena itu sebenarnya sangat manusiawi. Apalagi SBY saat ini masihlah presiden Indonesia yang memiliki tugas yang berat. “Semoga saja KPU mampu menjalankan tugasnya dengan baik,”ujarnya. Mega-Pro : KPU Tak Independen Deklarasi kampanye damai Pilpres 2009 yang pelaksanaannya diundur dari 2 Juni menjadi 10 Juni dinilai diintervensi oleh pasangan calon tertentu. KPU sebagai penanggung jawab acara pun dinilai sudah tidak lagi independen. "Kami menyesalkan KPU yang tiap hari mengubah-ubah waktu. Ini menunjukkan betapa tidak independennya KPU," kata Sekjen PDIP yang juga penasehat Tim Sukses Mega-Prabowo, Pramono Anung di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat. Terakhir, kata Pram, pihaknya mendapat kabar deklarasi 10 Juni yang sedianya dilaksanakan pagi hari juga diubah menjadi malam hari. Ia menengarai ini dilakukan KPU karena Presiden SBY akan meresmikan jembatan Suramadu, Jawa Timur pada pagi harinya. Namun demikian, lanjut Pram, pasangan Mega-Prabowo tetap akan menghadiri acara deklarasi tersebut. Sebab, pasangan nomor urut 1 tersebut adalah pasangan yang patuh dan taat azas. "Tapi ini menjadi catatan berupa strong warning agar KPU independen," tegasnya. Pram menjelaskan, pihaknya pun akan melakukan antisipasi terhadap wacana pengurangan jumlah TPS di beberapa daerah oleh KPU. "Kami akan menjaga agar pengurangan tidak dilakukan di basis massa PDIP dan Gerindra," pungkasnya.(DTC) Issu jilbab Tidak Jaminan Menangkan Pilpres Jelang pilpres 8 juli mendatang, perang urat saraf (psy war) telah berdengung dan membahana dari setiap pasangan capres dan cawapres yang bertarung. Terkadang hal-hal yang tidak sepantasnya masuk ranah politik, malah menjadi fenomena yang besar dan menyeruak mengundang kontroversi dan pro kontra dikalangan masyarakat. Issu jilbab adalah salah satunya. Jilbab seakan menjadi komoditi “jualan“ yang dianggap layak dan patut untuk diangkat, untuk mengangkat pamor dan popularitas serta mendongkrak perolehan suara. Pantas dan mampukan issu itu membawa kemenangan atau malah memberi kesan pen-diskredit-an dan menarik issu agama ke ranah politik?. Adlin Ginting mantan aktivis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengatakan hal itu biasa dan lumrah dalam kehidupan demokrasi bangsa ini di tengah kemajemukan masyarakatnya. “Sesunguhnya issu jilbab imbas dari kondisi masyarakat Indonesia yang plural,”ujarnya. Lebih lanjut disebutkan Ginting andai Indonesia negara islam issu tidak bisa dipungkiri akan menarik perhatian dan simpati rakyat. Dan pastinya akan berbanding lurus dengan perolehan suara pasangan capres dan cawapres yang menggelontorkan issu tersebut. “Kalau diperhatikan issu jilbab tidak menimbulkan efek positif dan malah mengundang efek negatif. Dan sangat naif apabila issu jilbab menjadi alat meraih simpati masyarakat “ tambahnya. Mestinya kata pria berkaca mata elite-elite politik lebih bersikap dewasa dan pandai memilih serta memilah apa yang layak dan pantas dimasukkan jadi issu politik yang lebih relevan. “Jangan buat agama menjadi issu karena bisa menimbulkan gesekan mengarah pada SARA,” jelasnya. Sosiolog dan pengamat politik Universitas Medan Area, Irfan Simatupang MSi menyebutkan issu jilbab santer terdengar konsekuensi dari masyarakat plural. Jilbab hanyalah sebuah simbol sebuah agama. Bagi wanita Islam jilbab merupakan sebuah keharusan. Sementara agama lain jilbab hanya bagian dari gaya berbusana. Lalu apakah harus dipaksakan agama lain mengikuti aturan tersebut. Lebih lanjut pria yang juga menjabat Pembantu Dekan III UMA ini menjelaskan ada 4 alasan penggunaan dan pemakaian jilbab. Pertama alasan teologis (agama), kedua faktor psikologis, ketiga karena tekanan, dan keempat alasan politis. Alasan politis ini dilatarbelakangi adanya keinginan mendapat penilaian dan pujian dari orang banyak. Dalam rangka pilpres alasan politis ini, digunakan untuk memunculkan emosional masyarakat dalam menilai dan memilih capres dan cawapres. Hubungan emosional diyakini mampu mempengaruhi pilihan masyarakat. Artinya masyarakat akan memilih orang yang memiliki kesamaan dengannya, misalnya kesamaan agama, etnis dan sebagainya. Irfan mengatakan apa yang terjadi sekarang merupakan dinamisasi politik dan itu dikarenakan Indonesia negara berkembang yang tengah belajar hidup berdemokrasi. “Kontroversi yang ada warna yang menghiasi perjalanan demokrasi,”ucapnya. ( ARI ) Dibagian lain, Seri (21) mahasiswi UMSU semester VI Jurusan Fisip menilai issu jilbab sah-sah saja dimunculkan dalam sebuah proses demokrasi. Karena itu pula istri capres cawapres tidak harus menggunakan jilbab karena Indonesia sudah demokrasi, ujar Seri. Bagi seri, adanya issu jilbab bukan merupakan alasan yang tepat untuk memperoleh suara di pemilu 8 juli mendatang. “Issu tidak akan mendongrak perolehan suara,”ucapnya berpendapat. Lebih lanjut Seri mengungkapkan seharusnya capres cawapres bersaing secara sprortif. Dilihat dari aspek manapun, ranah agama tidak bisa ditempatkan diranah politik dan sebaliknya. Seri menyarankan banyak yang harus dikupas oleh para capres dan cawapres yang lebih penting dari pada sekedar issu jilbab. Aci (21) mahasiswi methodist ini juga sangat tidak setuju dengan adanya issu jilbab salah satu psangan capres dan cawapres. “Memakai jilbab itukan pribadi masing-masing dan tidak selamanya yang berjilbab itu baik,”cetus Aci. Menurut Aci pun issu jilbab tidak siapapun akan memenangkan pemilu presiden mendatang. Lagi pula jangan agama dicampur adukkan denan politik. “Bersainglah dengan jujur dan adil, jangan menghalalkan segala cara,”ujar Aci. Ditempat terpisah, Kepala Kantor Departeman Agama (Kandepag) Kota Medan menyebutkan agama jangan dijadikan alat politik. Sebab agama adalah hubungan manusia dengan Allah SWT. Agama harus menjadikan umat hidup harmonis berdampingan, karena agama manapun tetap mengajarkan kebaikan. “Kita himbau agar agama tidak dijadikan sebagai alat politik, apalagi untuk mendulang suara,”katanya saat ditemui KPK Pos di Kantornya Jl Sei Batu Gingging Medan. MUI : Hindari Kampanye Bernuansa SARA Mencuatnya persoalan jilbab menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden ternyata membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak bisa diam. Kemarin di Jakarta MUI meminta para kandidat yang berlatar belakang militer tidak menggunakan cara-cara tidak sehat, termasuk isu SARA untuk memenangkan Pilpres. Cara-cara ini dinilai rentan terhadap konflik. "Sekarang ini persaingan para jenderal, mereka punya anak buah. Kalau tidak diwanti-wanti kampanye yang sehat, mereka dapat menggunakan apa saja termasuk SARA untuk memenangkan itu," ujar Ketua MUI Amidan di Kantor PP MUhammadiyah, Jakarta. Dia mensinyalir adanya kemungkinan terjadi konflik tersebut. "Misalnya, Babinsa, Kapolsek, Lurah, kalau tidak dilakukan netralitas yang sesungguhnya, ini tidak demokratis lagi," ujarnya. Dalam kenyataannya, kata Amidan, hal itu akan menguntungkan calon incumbent. "Icumbent itu tak SBY saja, tapi JK juga," imbuhnya. MUI juga mengingatkan pemerintah dan KPU untuk tidak memihak pada salah satu pasangan. Dia mencontohkan, kampanye damai yang pada awalnya dimulai tanggal 2 Mei, kemudian dimundurkan hingga 10 Mei. "Meskipun KPU bilang karena persiapannya kurang, tapi itu tidak profesional," ujar Amidan. KPU Akui 'Kompromi' Ubah Jadwal Kampanye Damai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui adanya 'kompromi' politik saat mengundur jadwal kampanye damai 10 Juni pekan depan. Namun, 'kompromi' ini ditujukan agar ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat menghadiri deklarasi kampanye damai tersebut. "Sebenarnya (soal ketetapan jadwal) terserah KPU. Tetapi kita lakukan kompromi dengan pasangan capres dan cawapres supaya semua bisa hadir," kata anggota KPU Syamsul Bahri. Pengunduran jadwal deklarasi damai yang semula dilakukan pagi hari ini, lanjut Syamsul juga dikarenakan ketidaksiapan KPU untuk menggelar acara itu. Kemudian, KPU berkoordinasi dengan tim sukses masing-masing pasangan sehingga diputuskan deklarasi damai digelar Rabu, 10 Juni 2009 sekira pukul 19.00 WIB. Namun, hingga saat ini KPU belum memutuskan lokasi acara tersebut. "Kita masih membicarakan hal itu," sambungnya.

Read More

PNS Diminta Netral, Benarkah???

PNS Diminta Netral, Benarkah??? Kalau di negeri impian, mungkin perintah yang melarang keras pegawai negeri sipil (PNS) menjadi tim sukses capres-cawapres bisa terwujud. Tapi kalau di negeri bernama Indonesia, dinilai banyak orang itu sesuatu hal yang mustahil. Memang tidak ada PNS yang berani secara terang-terangan ikut terdaftar sebagai tim sukses. Namun dibelakang tidak sedikit yang melakukan berbagai upaya mendukung salah satu pasangan. Karena itu pula, setiap suksesi kepemimpinan di negeri ini, netralitas PNS, pejabat BUMN/BUMD dan pejabat negara terus dipertanyakan. Contoh dekat terjadi di Sumatera Utara, dimana oknum pajabat Bank Sumut yang notabenaya BUMD masuk dalam tim pemenangan salah satu pasangan capres cawapres yang bernama Indonesia Bisa. Meskipun belakangan dibantah dan dianulir masuk nama pejabat tersebut dalam tim sukses. Belum lagi banyaknya kepada daerah yang masuk jadi tim sukses pasangan calon SBY-Boediono atau kedua pasangan capres dan cawapres lainnya. Memang PNS harus menjaga kenetralan dalam pilpres dengan tidak terjun ke dalam politik praktis. ''Saya minta agar PNS menyadari peran mereka, yaitu menjadi pelayan masyarakat dan bukan melayani kepentingan partai tertentu,''tegas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufik Effendi di Jakarta, belum lama ini. Menpan mengatakan dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2009, PNS harus memegang komitmen netralitas serta mengingatkan kewajiban PNS sebagai pelayan publik dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. "Siapa pun presidennya, PNS harus mendukung penuh dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan lima tahun mendatang. Mensukseskan Pilpres adalah kewajiban bersama dan yang penting jangan golput," kata Menpan. Mantan Ketua Pansus RUU Pemilihan Presiden Ferry Mursyidan Baldan menambahkan selain PNS, keterlibatan pejabat badan usaha milik negara (BUMN) dalam tim kampanye pasangan capres-cawapres juga sangat berbahaya. Karena kinerja pejabat BUMN tidak maksimal juga BUMN pun bisa menjadi sapi perahan capres-cawapres untuk kepentingan kampanye Pilpres. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menindak tegas pejabat BUMN, termasuk komisaris, yang menjadi bagian tim sukses capres-cawapres ini. Bawaslu jangan ragu menindak PNS dan pejabat BUMN jadi tim sukses. Mengingat, dalam UU Pemilu maupun UU Pilpres sudah jelas dinyatakan seseorang yang memiliki jabatan PNS dan BUMN tidak diperbolehkan terlibat dalam kampanye pemilu. Bila tetap ingin maju dalam kancah politik, pejabat BUMN harus mengundurkan diri terlebih dahulu. "Pejabat tersebut tentu memiliki peran dalam proses penentuan keputusan di dalam badan yang dia pimpin. Karena itu, keterlibatannya sebagai tim sukses capres-cawapres dikhawatirkan mendorong penyalahgunaan kekuasaan," tegas Ferry. Karena itu DPR sendiri akan memantau kemungkinan keterlibatan pejabat BUMN dalam kegiatan tim kampanye capres-cawapres ini, terutama menyangkut penggunaan dana dan fasilitas BUMN. "Aset-aset BUMN tak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Itu bertentangan dengan semangat kita dalam menegakkan pemilu sebagai proses demokrasi," papar anggota DPR. Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy meminta pejabat BUMN mengambil pilihan antara tetap berkiprah di BUMN atau beralih menjadi tim sukses capres-cawapres. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karenanya KPU dan Bawaslu bertindak tegas dengan mencoret komisaris dan pejabat BUMN yang terlibat dalam tim sukses capres-cawapres. Memang, komisaris BUMN yang menjadi tim sukses capres-cawapres karena bisa menimbulkan iklim tidak sehat. ''Saya khawatir keterlibatan komisaris dalam tim sukses capres-cawapres membuat kinerja komisaris BUMN terganggu atau tidak maksimal. Yang lebih mencemaskan lagi adalah kemungkinan penyalahgunaan dana BUMN untuk kepentingan pemenangan capres-cawapres yang didukung pejabat BUMN. Jadi, BUMN jangan sampai menjadi sapi perah capres-cawapres. BUMN itu milik rakyat, sehingga harus digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. BUMN tidak boleh dimanfaatkan untuk pendukung kepentingan capres-cawapres," ujar Noorsy. Pejabat BUMN yang bergabung dengan Tim sukses Capres-cawapres, seperti Komisaris Utama Pertamina Sutanto dan Komisaris Utama Indosat Soeprapto menjadi tim kampanye pasangan capres-cawapres SBY-Boediono. Sutanto yang mantan Kapolri itu menjabat sebagai Ketua Gerakan Pro-SBY (GPY) yang berupa kelompok relawan pendukung capres SBY-Boediono. Sementara Soeprapto adalah Ketua Tim Sekoci yang menyokong Partai Demokrat dan bertugas mengonsolidasi tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani, dan nelayan

Read More

Deklarasi Pemilu Damai yang Tak Damai

Deklarasi Pemilu Damai yang Tak Damai Sentilan Butet “Tikam” SBY dan KPU Siapa sangka deklarasi kampanye pemilu damai yang diselenggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta ternyata tidak menghasilkan kedamaian. Pasalnya deklarasi yang diisi orasi kebangsaan dan penampilan budaya bangsa, berbuntut panjang karena ada yang merasa disentil dan diserang habis-habisan. Senyum penanda damai akhirnya berubah menjadi kegerahan dan kemarahan terpendam. Protespun tidak terelakkan, mulai dari munculnya ketidaknyaman sampai pada rasa keadialan yang terabaikan hanya karena persoalan durasi tampil. Protes muncul dari kubu SBY-Boediono yang merasa dijalimi atas penampilan monolog Butet Kertaradjasa mewakili penampilan pasangan Mega-Prabowo. Dengan gaya khasnya yang konyol namun nyenggol, Butet mengemas sindiran yang ditujukan kepada pemerintah dan KPU. Pada kesempatan itu, Butet menyebutkan pemberantasan korupsi mestinya tidak boleh pandang bulu, siapa pun itu. Baik menteri, mantan menteri atau siapa pun, bukannya malah didutabesarkan. Sentilan Butet tidak sampai disitu. Butet menyindir lagi pesawat milik TNI yang berguguran sebelum berperang. "Kemarin ada Hercules jatuh, sampai-sampai ada anekdot di luar yang mengatakan, wah pesawat Indonesia nggak usah dipakai perang pada jatuh sendiri," ujar Butet membuat hadirin tak kuasa menahan tawa. Mendengar banyolan Butet tersebut, SBY awalnya tersenyum meski akhirnya tak tahan juga. Dibombardir soal utang, direbutnya hak paten batik dan reog, blok Ambalat, pesawat hingga soal penegakan hukum yang pandang bulu membuat senyum terhapus dari wajah SBY. Matanya memandang tajam menahan kesal, Sementara pasangan capres-cawapres, JK-Wiranto dan Mega-Prabowo, tampak sangat menikmati penampilan Butet. Kinerja KPU tak terkecuali terkena sentil. Butet berharap, kekisruhan soal DPT tidak terjadi lagi. "Rakyat meminta agar semua nama yang sudah sah untuk memilih dapat masuk dalam daftar pemilih. Jangan nanti KPU bilang, 'kami nggak sengaja'. Nggak sengaja kok terus-terusan. KPU bisa menjadi lembaga independen. KPU harus beda dengan lembaga survei yang bekerja berdasarkan pesanan," kata Butet. Butet sendiri yang menjadi pemeran utama di monolog tersebut mengaku tidak merasa menyindir SBY, bukan juga melakukan propaganda kepada khalayak ramai. Monolog yang ditampilkannya hanya sebuah refleksi dari fakta yang dirasakan rakyat. Fakta yang disampaikannya pun disebutnya sama seperti yang dilansir di media. Tidak ada pesanan dari kubu Mega-Pro. "Kalau ada yang tersengat, ya bukan urusan saya," ceplosnya. Butet menilai monolog itu hanya akting saja. Dia percaya politisi saat ini sudah dewasa. "Aktingnya bagus, seolah-olah teraniaya, ya mungkin bisa menang lagi," cetusnya santai. Prasasti Pemilu Damai Meski deklarasi pemilu damai berlangsung tidak mengenaknya bagi sebagian kelompok, namun prasasti 'Pemilu Damai' tetap disepekati tiga pasangan capres-cawapres. Kesepakatan itu disampaikan tiga pasangan capres-cawapres secara bergantian saat mengikuti acara Deklarasi Pemilu Damai 2009 yang diselenggarakan KPU di Jakarta, Rabu (10/6) malam. Sebelumnya, mereka saling bergandengan dan mengangkat tangan sebagai simbol bahwa mereka siap berkompetisi secara fair, sehat, aman, tertib dan menyerahkan kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara bebas. Ketua KPU Hafid Anshary meminta semua pihak agar bersama-sama menjaga pemilu agar terlaksana dengan aman, tertib, damai, jujur, dan adil. Sehingga kekhawatiran masyarakat akan terjadinya gesekan antarpendukung pasangan capres-cawapres sudah tidak ada lagi. "Kekhawatiran itu tidak hanya saat kampanye, tetapi juga seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Masyarakat selalu mendambakan ada kenyamanan seperti pada Pemilu sebelumnya. Hindari gesekan dan celaan antara ketiga pasangan," kata Anshary. Capres Megawati Soekarnoputri saat berpidato mengkritik KPU yang dinilai kurang konsisten dalam mengagendakan acara deklarasi kampanye damai terbuka Pilpres 2009. "Acara ini bagus, tapi penjadwalannya tidak tegas. Ketidaktegasan KPU pada Pemilu Legeslatif hingga Pemilu Presiden sangat kental. Karena itu saya minta agar KPU dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab konstitusional tidak mudah diintervensi kekuatan manapun," saran mantan presiden Megawati. Capres Susilo Bambang Yudhoyono malah mengajak Jusuf Kalla dan Megawati untuk melaksanakan pilpres secara beretika. Meninggat, Pemilu hakikatnya juga sebuah demokrasi. Artinya, sesuai UUD, setiap lima tahun sekali pemilu ini diselenggarakan. ''Karena itu saya menggarisbawahi semua pasangan capres-cawapres perlu memberikan teladan dan contoh bagi masyarakat luas yang beretika, berdemokrasi yang baik dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain,'' pintanya. Capres Jusuf Kalla menegaskan, siapa pun pemenang Pilpres 2009, dia adalah presiden semua pihak sehingga harus didukung bersama. Pilpres adalah wahana meminta rakyat memutuskan siapa yang diberi mandat memimpin bangsa ke depan. "Saya merasa bahwa kami (JK-Wiranto) adalah yang terbaik. Tetapi kalau kami tidak menang, berarti ada yang lebih baik dan kami akan mendukungnya," katanya yang disambut tepuk tangan meriah. Penandatangan prasasti ini juga dimeriahkan atraksi hiburan yang disuguhkan pasangan capres-cawapres. Tim Megawati-Prabowo memboyong Sang raja monolog Butet Kartaradjasa juga tarian dan lagu "Gebyar Gebyar" ciptaan almarhum Gombloh. Tim duet SBY-Boediono menampilkan kesenian zapin. Tim pasangan Jusuf Kalla-Wiranto menampikan seni tarian bernuansa modern.

Read More

Fadly Nurzal Pemimpin Harapan Umat

Fadly Nurzal Pemimpin Harapan Umat Medan : Dukungan terhadap Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara H Fadly Nurzal, S.Ag yang dikenal sebagai politisi yang santun Kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terus mengalir. Dukungan tersebut datang dari kelopok perwiritan, para ulama, tokoh masyarakat dan kalangan pemuda. Seperti yang disampaikan masyarakat Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, pada acara temu silaturrahmi belum lama ini. Pada acara itu, selain menyampaikan kebulatan tekad memenangkan Fadly Nurzal, masyarakat juga akan berjuan dan mendoakan PPP berjaya di Kabupaten Serdang Bedagai secara khusus dan Sumatera Utara secara umum."Kami komitmen berjuang memenangkan Pak Fadly kembali menjadi anggota DPRD Sumatera Utara dan berjuang menjadikan PPP sebagai pemenang pemilu di Kab Serdang Bedagai,"ujar MA Damanik salah seorang warga yang datang pada temu silaturrahmi tersebut. Dibagian lain, tokoh pendidikan di Kecamatan Tebing Syahbandar, Ir Sukar, mengatakan komitmen Fadly Nurzal sebagai menurutnya tidak perlu diragukan lagi. Kinerjanya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara selama ini sudah terbukti dan teruji dalam membela kepentingan masyarakat. "Banyak sekolah yang sudah mendapat bantuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah ini, khususnya pendidikan islam,"ucapnya. Disebutkan keduanya komitmen memperjuangkan Fadly Nurzal memiliki alasan kuat. Diantaranya, karena Pak Fadly sosok pemimpin dari tokoh muda islam yang teguh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Dia juga sudah terbukti memperjuangkan masyarakat Serdang Bedagai selama lima tahun menjadi anggota DPRD Sumut, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertanian hingga pendidikan. "Bagi kami Pak Fadly merupakan pemimpin harapan umat di masa yang akan datang,"ucap MA Damanik diamini ratusan masyarakat yang hadir pada temu silaturrahmi tersebut. Fadly Nurzal, menyahuti komitmen umat Islam di Desa Binjai Kec Tebing Syahbandar, mengaku sangat terharu dan berterima kasih atas dukungan masyarakat tersebut. "Saya sangat berterima kasih atas dukungan masyarakat untuk menghantarkan saya kembali menjadi anggota DPRD Sumatera Utara,"ucap Fadly Nurzal. Ditanya soal harapan dan dukungan umat untuk menjadikannya sebagai pemimpin masa depan harapan umat, Fadly Nurzal mengatakan harapan itu memiliki konsekwensi yang begitu berat. Namun, hal itu bisa diwujudkan selama didukung penuh dan selama masyarakat bersama PPP. Insya Allah harapan itu bisa diwujudkan dan seluruh potensi yang ada harus dikerahkan untuk mewujudkan harapan tersebut,"kata Fadly Nurzal tokoh muda islam yang mengaku tidak berani durhaka kepada ulama. Lebih Lanjut Fadly mengungkapkan bahwa sebagai kader PPP yang saat ini dipercaya memimpin, tentunya tetap mengharapkan dukungan dan do'a dari umat Islam. Sebab PPP merupakan rumah politik umat islam, karena itu pula PPP bertanggungjawab penuh menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan umat islam. PPP sebagai partai warisan para ulama dibangun atas keikhlasan, tentunya harus tetap berada pada koridor memperjuangkan umat islam.

Read More

Salut Buat Fadly Nurzal Yang Tidak Lupa Pada Rakyat

Salut Buat Fadly Nurzal Yang Tidak Lupa Pada Rakyat Medan : Masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) menyatakan salut kepada H Fadly Nurzal, S.Ag anggota DPRD Sumut dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Politisi yang dikenal santun dan konsisten memperjuangkan umat. Fadly pada pemilu legislatif 8 April lalu maju menjadi caleg dari daerah pemilihan Sergai-Tebing Tinggi yang diperkirakan akan terpilih lagi untuk kedua kali. Meski demikian namun Fadly Nurzal tidak pernah lupa pada rakyat. Hal itu dibuktikan ketika mulai jadwal reses, beliau segera turun ke masyarakat untuk menjemput aspirasi. Saat pelaksanaan reses tersebut selain mengaku salut, masyarakat juga curhat kepada Fadly Nurzal anggota DPRD Sumut dapil Serdang Bedagai - Tebing Tinggi. Masyarakat mengaku sangat kekecewaan terhadap pola pembangunan yang dilaksanakan di Sergai. Sebab terkesan pola pembangunannya tak tentu arah. Contohnya di daerah Perbaungan dari tahun ke tahun infrastruktur jalan dan irigasi tidak mengalami peningkatan berarti. Bahkan ada daerah yang kondisinya sudah semakin parah. Padahal Perbaungan merupakan daerah yang sangat potensial dari berbagai aspek. Karena itupula infrastruktur jalan dan irigasi sangat membantu masyarakat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. "Inilah salah satu aspirasi berupa kekecewaan yang disampaikan masyarakat atas pola pembangunan di Sergai," Kata Fadly menjawab wartawan, terkait hasil reses di Sergai-Tebing Tinggi, kemarin. Menyikapi apresiasi dan respon masyarakat tersebut, Fadly Nurzal didampingi Ketua DPC PPP Sergai Usman Effendi Sitorus, S.Ag mengatakan inilah pentingnya reses bagi Anggota DPRD. Sebab reses selain bagian dari tanggungjawab anggota DPRD sebagai bentuk interaksi dan penggalangan aspirasi masyarakat. Reses juga adalah kebutuhan untuk kerja-kerja anggota DPRD yang aspiratif. "Inilah salah satu tugas-tugas anggota dewan. Keluhan-keluhan masyarakat tersebut akan saya tindak lanjuti,"kata Fadly. Pada kesempatan itu, Fadly juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat selama ini, khususnya ketika masyarakat memberikan kepercayaan kembali padanya yang insya Allah akan kembali menjadi anggota DPRD Sumut lima tahun ke depan.

Read More

INFO FATWA MAJELIS ULAMA SAUDI ARABIA

INFO FATWA MAJELIS ULAMA SAUDI ARABIA Majelis Ulama Saudi Arabia memberikan fatwa bahwa RING TONES dengan nada ayat-ayat Al-Qur’an adalah HARAM karena ayat Al-Qur’an yang sedang berdering/berbunyi dan kemudian kita mengangkat telepon akan merubah arti dari ayat tersebut, karena ayat Al-Quran itu menjadi tdk lengkap dan mempunyai arti berbeda. Al-Qur’an adalah untuk petunjuk, bukan sebagai RINGTONES!!! "BE ADVISED": Jangan katakan/tulis MASJID dengan MOSQUE. Walaupun sesuai di kamus maupun Kamus Oxford berarti masjid, namun Organisasi Islam menemukan bahwa Mosque = mosquitoes (nyamuk) Jangan menulis “MECCA” tapi selalu tulislah MEKKAH (sebisa mungkin hindari), sebab Mecca = house of wines. Jangan menyingkat dengan MOH’D tapi selalu menulislah dengan lengkap “MUHAMMAD”, sebab Moh'd = the dog with big mouth. Jangan menyingkat assalamualaikum dengan Ass, karena Ass = pantat. Jangan menyingkat InsyaALLAH dengan 4JJI (biasanya dlm SMS), karena 4JJI ---> for Jesus Judas aL Masih Forward it to as many Muslims as you can for awareness Tidak ada sesuatu yang buruk akan terjadi jika anda tidak forward email ini, karena yang utama adalah tugas kita untuk Menyebarkan informasi ini kepada saudara kita sesama muslim. Salam,

Read More