Reshuffle: Menanti Kesungguhan Presiden…

Wacana perombakan kabinet (reshuffle) kembali didengungkan, bahkan kali ini Presiden SBY sudah memberikan signal kuat akan segera dilaksanakan. Pemicu reshuffle dikarenakan akhir –akhir ini terkuaknya dugaan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transimigrasi. Disatu sisi wacana perombakan kabinet ini, mengirimkan pesan akan ada perubahan kondisi yang lebih baik di negara ini. Namun disudut berbeda, masyarakat diingatkan kembali pada kenangan pahit pada saat penyusunan kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Waktu itu, secara terang dan jelas masyarakat mengetahui proses seleksi calon pembantunya (menteri) melalui berbagai media. Melihat proses tersebut, ekspektasi rakyat semakin tinggi akan lahirnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwiba. Apalagi, bangsa ini baru saja mendapat Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh kemenangan politik yang sangat signifikan dan mudah ditraspormasikan menjadi pemerintahan yang efektif. Lahirnya ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi dapat dipahami disebabkan kerinduan mendalam dari rakyat akan tetasan hasil pembangunan. Waktu itu, Presiden mendapat kesempatan untuk menentukan dan memilih kabinet all star berisi figur-figur yang benar-benar memiliki integritas, kapabilitas dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, bangsa dan negara. Namun, harapan tersebut sepertinya jauh panggang dari api. Alih-alih rakyat mendapatkan kabinet all star ternyata para menteri yang terpilih lebih pada pemenuhan politik akomodatif. Fakta menunjukkan sejumlah menteri merupakan perwakilan partai politik pendukung SBY, dan ketika para menteri menjalankan tugasnya menjelma menjadi mimpi buruk bagi rakyat. Artinya alih-alih rakyat mendapatkan kabinet all star, ternyata setelah dibentuk dan bekerja, secepat itu pula rakyat menyaksikan bukan kabinet all star. Bahkan sebaliknya, kabinet yang tersusun masih berdasarkan transaksi kepentingan. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kasus besar menjadi pameran telanjang bagaimana transaksi kepentingan politik dilakukan. Atas pengalaman tersebut, wacana perombakan kabinet jangan dimaknai hanya pergantian menteri. Perombakan menteri harus dilakukan dengan penuh semangat, agenda yang jelas dan tingkat prioritas tinggi dalam rangka memperbaikan tatanan politik yang sudah sangat rusak dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Presiden sebagai pemegang hak otoritas, harus tidak terlalu memikirkan propaganda dan ancaman dari kekuatan legislatif DPR RI. Karena sesungguhnya Presiden memiliki dukungan rakyat yang sangat besar. Presiden setiap saat dapat turun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan dan menyakinkan seluruh agenda kepentingan pembangunan dan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian perombakan kabinet tanpa pendekatan pemahaman yang lebih mendasar, terutama untuk memperbaiki tatanan pemerintahan yang lebih baik dan berhasil guna bagi masyarakat, akan tetap menjadi sandiwara politik dan kekuasaan yang sudah pasti mengecewakan dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Jika perombakan kabinet hanya sebatas itu, maka rakyat Indonesia tidak perlu berharap dan menanti pelaksanaan perombakan kabinet tersebut. Pasalnya hampir dapat dipastikan, pergantian itu selain masih didasarkan pada transaksi kepentingan politik juga hanya untuk memberi ketenangan sesaat. Indikasi yang terlihat, tampak kita jangan terlalu berharap presiden dalam memilih sosok pengganti menteri yang akan digusur, bebas dari kekuatan transasksi politik dan kepentingan. Apalagi beradasarkan hasil survey yang dilansir Lembaga Survey Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan SBY-Beodiono turun drastis. Oleh karena itu yang harus dilakukan rakyat Indonesia, selain terus mengasah kesabaran, juga harus ada upaya bersama dalam rangka mendorong menyadarkan wakil-wakilnya di legislatif untuk menyadari fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dengan demikian akan muncul harapan baru, para wakil rakyat akan memiliki niat tulus untuk menyusun agenda konkret guna memperbaiki secara mendasar praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Rakyat juga harus bersatu mendorong Presiden agar bersunggug-sungguh dalam memilih para pembantunya dengan satu tujuan agar pemerintahan dapat bekerja maksimal. Keinginan kuat dan kesungguhan presiden merupakan modal utama untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Tanpa kesungguhan seperti itu, berapakalipun dilakukan pergantian para menteri, hasilnya akan tetap mengecewakan rakyat, bangsa dan negara.

Read More

keluarga besar Mursal Harahap,S.Ag/Fatimah Hidayah Nasution, S.Ag, S.PdI : mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1432 H. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan bathin. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang di ridhoi dan diselamatkan Allah Swt, Amin

Read More

Harapan Umat Ditangan Sang ‘Surya’ (Catatan Mursala Harahap dari Muktamar VII PPP)

Terpilihnya kembali Drs H Suryadharma Ali (Sang Surya) sebagai Ketua Umum partai Persatuan Pembangunan (PPP), menghapus seluruh friksi dan pro kontra saat perhelatan akbar Muktamar VII PPP di Bandung. Kini saatnya kandidat yang menang dan kalah serta pendukung masing-masing, bergerak ke satu arah membesarkan partai berlambang Ka’bah berazaskan Islam ini. Seluruh program yang telah dirumuskan dan disepakati pada Muktamar VII tersebut, harus diinpelementasikan seluruh jajaran PPP, dari DPP hingga Ranting. Komitmen itu penting untuk dibangun dan dilaksanakan mengingat besarnya harapan umat kepada PPP. Terutama kepada Sang Surya yang kini kembali menjadi nakhoda PPP lima tahun ke depan. Meskipun disadari, Sang Surya tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari seluruh fungsionaris PPP. Target merekrut kader sebanyak 12 juta hingga 2014, bukan hal yang mustahil, jika seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki PPP bersatu padu dan saling bahu membahu. Dan untuk merealisasikan target tersebut, maka PPP harus bekerja lebih keras dan kembali ke khittoh perjuangan ketika partai ini dilahirkan. Sama seperti harapan dan pengakuan yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY), bahwa PPP dapat membantu sekaligus mengawal pemerintahan. Saling bekerjasama itu penting agar kepemimpinan dan pembangunan menjadi tepat sasaran. SBY mengaku bangga kepada partai berlambang Ka’bah atas dukungannya selama ini. Sejauh ini sebagai partai koalisi PPP menunjukkan iktikad baiknya untuk bangsa ini. Pemerintah bersyukur, PPP telah menyukseskan pembanguan pusat dan daerah. SBY mengemukakan bahwa PPP adalah rumah besar Islam. Itu merupakan bentuk konsistensi politik PPP sejak didirikan. Sejarah mencatat, lebih dari empat dasawarsa, PPP merupakan partai barbasis Islam yang senantiasa berhikhmad terhadap kepentingan umat dan konsisten menyuarakan aspirasi umat Islam. Harapan dan kebanggaan Presiden itu tentu juga harus dimiliki seluruh kader PPP. Besarnya harapan umat, diharapkan menjadi pemicu semangat untuk bekerja lebih keras dan lebih focus mengurusi permasalahan yang dialami umat Islam secara khusus dan bangsa secara umum. Disisi lain pengurus dan kader PPP juga harus bangga menjadi bagian sebuah partai tua yang memiliki komitmen kuat untuk menjelma menjadi rumah besar umat Islam. Dengan kebanggaan itu, maka akan muncul kepedulian dan rasa memiliki serta tanggungjawab atas keberadaan PPP di pentas politik nasional. Rasa bangga juga akan menumbuhkan loyalitas dan militansi serta daya juang tinggi bagi seluruh kader dan pengurus. Bila itu terwujud, maka simpati umat juga akan lahir dan akan menjadikan PPP sebagai satu-satunya saluran aspirasi politik. Sejalan dengan itu, target merekrut kader 12 juga hingga 2014 adalah sesuatu yang tidak sulit bahkan sangat mudah. Harapan besar umat Islam kepada PPP juga dapat diwujudkan, dan selanjutnya ke depan umat Islam akan berada di barisan PPP. Ketika PPP mengukuhkan diri sebagai satu-satunya partai politik berazaskan Islam dan menjadi rumah besar umat Islam, sejak saat itu pula PPP harus mengkampanyekannya dengan komunikasi politik yang baik dan elegan. Caranya dengan merealiasasikan seluruh program keummatan yang telah dilahirkan pada Mukmatar VII. Tentunya sebagai partai Islam, PPP harus sama antara perkataan dan perbuatan, sama antara keputusan dan aplikasi di tengah-tengah umat, sama pula antara azas dan prilaku yang ditunjukkan dalam pergaulan di masyarakat. Berikut ini jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang akan membantu sang Surya mewujudkan harapan umat Islam. Ketua umum: Drs H Suryadharma Ali, M. Si Wakil ketua umum: Emron Pangkapi, Hasrul Azwar, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saifuddin. Ketua DPP: Irgan Chairul Mahfiz, Ermalena Muslim, Achmad Farial, Wardatul Asriah, Zainut Tauhid Sa'adi, A. Rahman, Muhammad Arwani Thomafi, Reni Marlinawati, Epyardi Asda, Sholeh Amin, Fernita Darwis, Okky Asokawati, Icuk Sugiarto, Aunur Rofik, Makmun Halim Thohari, Rusli Effendi, Yusroni Yazid, Hizbiyah Rohim, Masykur Hasyim, Dimyati Natakusumah, Andi M. Ghalib, Iskandar Syaichu, Usman M. Tokan. Sekertaris Jenderal: M. Romahurmuziy Wakil Sekertaris Jenderal: Mansyur Kardi, Isa Muchsin, Hilman Ismail Metareum, Qotrun Nada Syaitri Ahmad, Husnan Bey Fananie, Sigit Hariyanto, Ratih Sanggarwati, Laili Nailulmuna, Joko Purwanto, Dini Mentari, Qoyyum Abdul Jabbar, Siti Nurmila Muslih, Akhmad Ghozali Harahap, Ariza Agustina, M. Ghozi Alfatih, Hasan Husaeri Lubis, Elviana, Ridho Kamaluddin, Munawaroh, Syaifullah Tamliha, Sitti Maryam Thawil, Ahars Sulaiman, Etha Aisyah Hentihu. Bendahara Umum: Mahmud Yunus, Wakil Bendahara I: Asmui Suhaimi, Wakil Bendahara II: Ma'rifah Ma'ruf Amin.

Read More

Reposisi Peran GMPI Pasca Muktamar VII PPP (Sebuah Gagasan dan Kajian Sederhana)

PPP ibarat rumah besar, Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) menempati satu ruang di rumah besar tersebut. Meskipun keberadaan GMPI – sebelum Muktamar VII di Bandung – seumpama ‘kain buruk’ (dalam istilah Sumatera Utara) dicari dan dibutuhkan pada momen tertentu saja. Artinya keberadaan dan posisi GMPI di rumah besar tersebut tidak terlalu diperhitungkan. Namun Muktamar VII PPP di Kota Bandung membawa angin harapan dan perubahan besar. Karena pada Muktamar itu, posisi GMPI dan tiga sayap partai PPP lain mendapat pengakuan sah dan legal dari PPP. Hal itu dibuktikan, dengan lahirnya kesepakatan yang tertuang dalam perubahan AD/ART, bahwa sayap partai memiliki hak suara sama dengan PPP pada pengambilan keputusan sesuai tingkatan masing-masing. Perubahan besar ini, tentu harus disikapi dan dimaknai kader GMPI di seluruh Indonesia secara bijak, bahwa dengan adanya kesamaan hak antara GMPI dan PPP dalam ruang lingkup pengambilan keputusan, maka ke depan kader GMPI juga punya tanggungjawab yang sama pula terhadap kebesaran dan kemajuan PPP. Menurut penulis beberapa langkah strategis yang harus dilakukan GMPI pasca pemberian hak suara pada Muktamar VII PPP d Bandung. di antaranya harus berani melakukan terobosan besar dengan cara mengubah mindset, bahwa posisi dan keberadaan GMPI ke depan sama pentingnya dengan posisi dan keberadaan pengurus PPP. kemudian mengubah pola kerja dan pola rekruitmen kader. Untuk merealisasikan perubahan tersebut memang tidak bisa seperti makan sambal, makan langsung terasa pedasnya. Butuh waktu dan proses panjang untuk mewujudkannya, namun jika tidak dimulai dari sekarang, perubahan itu hanya akan menjadi konsep di atas kertas. Mengubah Mindset Perubahan mindset atau pola pikir kader-kader GMPI, ke depan mutlak harus dilakukan. Bahkan jika dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan itu, GMPI harus berani melakukan langkah yang tidak populis dengan merestrukturisasi atau mereposisi fungsionaris yang ada saat ini. Upaya ini dilakukan dalam rangka menciptakan kesatuan pola pikir bahwa saat ini GMPI punya tangggungjawab besar atas maju mundurnya PPP ke depan. Seluruh kader GMPI harus memahami bahwa dengan diberikannya hak suara, tentu inklud di dalamnya tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Dalam benak seluruh pengurus GMPI, tidak boleh lagi muncul pemikiran bahwa organisasi sayap partai hanya dibutuhkan saat tertentu saja. Organisasi sayap partai hanya pelengkap penderita, pekerja dan ‘umpan peluru’. Oleh karena itulah, mulai dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Ranting GMPI harus melakukan berbenagh dengan melakukan perubahan mindset dalam menjalankan roda organisasi GMPI. Jika tidak ada upaya dan dorongan ke arah perubahan mindset tersebut, maka perjuangan para muktamirin di Muktamar VII PPP, agar sayap partai mendapatkan hak suara akan menjadi sia-sia. Selian itu, alasan pentingnya dilakukan perubahan pola pikir adalah untuk membangun sense of belonging dan sense of krisis terhadap kondisi PPP saat ini. Bahwa PPP secara perolehan suara kecendrungannya terus menurun, dan itu wajib menjadi perhatian serius dari seluruh aparat GMPI, sebagai bentuk kewajiban dan tanggungjawab terhadap PPP. GMPI sebagai salah satu tempat penyiapaan kader pemimpin untuk PPP, memang harus tetap diperhankan dan dilanjutkan. Namun sekarang ini, itu tidak cukup, karena hak dan kewajiban kader-kader GMPI sudah sama dengan aparat partai. Artinya harus ada nilai plus yang dapat disumbangkan GMPI kepada PPP dan itu dapat dimulai dari dilakukannya perubahan pola pikir ber-GMPI dan ber-PPP. Mengubah Pola Kerja Setelah melakukan perubahan mindset, GMPI juga dituntut melakukan perubahan pola kerja. Tujuannya agar kerja-kerja yang dilakukan GMPI, tidak saja bermanfaat bagi GMPI tapi juga bagi PPP. Bila selama ini, kerja-kerja GMPI sebagai bentuk aplikasi dari program strategis yang disepakati bersama, baik ditingkat Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat masih terkesan setengah hati dalam mendorong dan mendukung esksitensi PPP, ke depan pola-pola seperti itu harus ditinggalkan. Lalu dari sisi kuantitas dan kualitas, kalau selama ini masih lebih dominan dalam kerangka kepentingan GMPI sebagai bagian dari organisasi kepemudaan di Indonesia, juga harus dilakukan perubahan 180 derjat. Artinya, bila diukur menggunakan persentase, maka kuantitas kerja dan kualitas hasil kerja yang akan didapatkan GMPI dari sebuah program klerja, seyogyanya persentasenya berkiblat pada kepentingan PPP harus lebih besar dibandingkan kepentingan GMPI. Meskipun harus ditegaskan bahwa pangkal dan dasarnya adalah GMPI, karena memang ruang dan peluang terbesar yang dimiliki kader GMPI untuk berkiprah, tentu tetap pada maqomnya. Mafhumnya, bahwa organisasi GMPI juga harus tetap eksis dan berjaya di kalangan organisasi kepemudaan. harus diciptakan seperti dua sisi mata uang, GMPI dan PPP tidak bisa nafsi-nafsi, sebab ujung dari karir dan pengabdian kader-kader GMPI akan berlabuh di rumah besar umat Islam, PPP. Dari sisi lain, PPP juga jangan egois dengan hanya memfokuskan perhatian dan apresiasi hanya kepada kade-kadernya. Jangan pula menggunakan sudut pandang dan forsi berbeda, ketika berhadapan dengan kader-kader dari organisasi sayap partai. Contoh konkrit perubahan pola kerja adalah GMPI adalah dalam setiap event dan kesempatan yang dimiliki, baik saat beraktivitas sebagai kader organisasi maupun sebagai bagain dari masyarakat, harus tetap menyuarakan PPP. Karena PPP sebagai rumah besar umat islam wajib dikawal dan didukung sepenuhnya oleh umat. GMPI juga harus menyertakan simbol dan atribut PPP dalam setiap kegiatannya termasuk menghidupkan kembali budaya-budaya PPP yang telah tergerus jaman. Yang paling penting dari perubahan pola kerja tersebut, GMPI harus menyusun ’sejuta’ program strategis untuk kemudian direalisasikan dengan tujuan kemajuan PPP dan GMPI. Semakin banyak interaksi GMPI bersama masyarakat, tentu efek domino positifnya juga akan dinikmati PPP. Mengubah Pola Rekruitmen Salah satu sumbangsih nyata yang dapat diberikan GMPI dalam mengembangkan PPP adalah dengan mengubah pola rekruitmen kader. Perubahan tersebut sebenarnya sudah dideklarasikan PW GMPI Sumatera Utara pada periode 2010-2015, meskipun menurut catatan penulis, komitmen perubahan yang telah disepakati tersebut belum terlaksana 100 persen. Perubahan dimaksud adalah, bahwa setiap pengurus GMPI illa (kecuali) posisi jabatan ketua, tidak boleh menjadi pengurus PPP ditingkatan manapun. Itu artinya, seluruh pengurus GMPI benar-benar direkrut dari luar kader PPP. Jangan seperti kata orang Betawi, Lu Lagi, Lu Lagi. Ia menjadi menjadi pengurus PPP sekaligus menjadi pengurus GMPI. Kader yang berambisi menjadi pengurus partai, GMPI harus ridho memberi ruang dan kesempatan serta dengan kemampuan yang dimillikinya untuk mengurus PPP, agar bisa konsentrasi dan fokus. Sebaliknya bagi orang yang tidak mau terlibat langsung dalam urusan kepartaian, orang seperti ini juga harus diberi ruang dan kesempatan untuk ber-GMPI dalam rangkan pengembangan diri dan peningkatan wawasan. Jika pola rekruitmen seperti dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, maka GMPI dipastikan akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan PPP seperti penambahan raihan suara di pemilu 2014 mendatang. Alasannya, pemilih militan dan pejuang PPP akan mengalami lonjakan pertambahan secara signifikan melalui pengurus-pengurus GMPI, semoga. Jayalah GMPI dan Jayalah PPP.(Mursal Harahap) (Penulis adalah Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah GMPI Provinsi Sumatera Utara periode 2005-2010).

Read More

Rangkul Umat, Raih Kemenangan 2014

Pelantikan pengurus DPC PPP Kota Medan masa bhakti 2010-2015 dihadiri ribuan kader dan masyarakat Sumut. Pelantikan itu dilangsungkan di Hotel Madani Medan, kemarin. Ketua DPP PPP Drs H Hasrul Azwar MM dalam pelantikan itu menyebutkan, terjadi pergeseran nilai perjuangan kader-keder PPP di era multipartai sekarang ini. Dulu kekuatan PPP, terletak pada militansi dan loyalitas pengurus dan kader. Semangat juang para pendahulu PPP tidak ditentukan seberapa banyak materi yang diterima, tapi dilandasi semangat memperjuangkan panji-panji Islam lewat PPP. Oleh karena itu, PPP menghimbau seluruh pengurus PPP Kota Medan untuk mengembalikan semangat, militansi dan loyalitas dalam rangka merangkul umat meraih kemenangan di pemilu 2014. ”Saya minta pengurus dan kader PPP Kota Medan jangan menjadi kader mata duitan,”tegas Hasrul. Hazrul menyebutkan PPP berusaha eksis di hati masyarakat dan tetap menjadi partai Islam. Menurut Hazrul, PPP adalah partai yang tahan banting, sebab sejak masa pemerintahan orde baru yang selalu menekan partai ini namun tetap bisa bangkit dan komit dengan visi dan misinya. "Dulu, jangankan duduk di kursi parlemen, jadi ketua RT pun kita tidak bisa," kata Hazrul. Hazrul berharap agar modal pengalaman PPP selama ini, di pesta rakyat 2014, PPP bisa memperoleh kemenangan. Ia juga mengatakan, agar kadernya tidak menjadi tokoh yang instan melainkan harus menjadi tokoh yang layak dikenang. Dikatakan Hazrul, pimpinan partai PPP tidak dilarang untuk merangkap jabatan. Karena itu, jika bisa memimpin di berbagai organiasi maka ketokohan dan kematangan kepemimpinan akan semakin baik. ”Adalah sesat munculnya pikiran tidak bisa rangkap jabatan, jika sudah memimpin partai," kata Hazrul. Pada kesempatan itu, Hasrul juga mengingatkan seluruh DPC PPP se-Sumatera Utara untuk menggunakan hati nurani dalam memilih pemimpin pada Mukmatamr VII PPP di Bandung. Dari sisi jumlah suara, Sumatera Utara kata Hasrul merupakan peringkat ke III terbanyak setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. ”Jumlah suara PPP dari Sumut hanya 75 suara, tapi rombongan yang akan berangkat ke Muktmar mencapai 500 orang,”ungkap Hasrul. Hasrul meminta DPW PPP Sumatera Utara mencermati sebaik-baiknya, siapa calon Ketua Umum DPP PPP yang tepat untuk dipilih pada Muktamar pada 3-7 Juli 2011. Silahkan memilihnya dan mencermatinya dengan baik, PPP Sumut diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. ”Masing-masing calon ketua umum, kata Hasrul, memiliki kelebihan dan kekurangan. "Setelah mencermati sebaik-baiknya calon ketua umum, silahkan tentukan pilihan, karena itu merupakan hak DPW PPP Sumut," kata Hasrul Fadly : Ingat Besok 2014 Dibagian lain Ketua DPW PPP Sumut H. Fadly Nurzal, SAg mengingatkan seluruh pengurus agar tidak larut hanya dengan urusan partai. Katanya pengurus harus mengalokasikan urusan partai 30 persen dan urusan keumatan 70 persen. ”Karena itu pula, maka anggaplah besok itu, 2014”katanya Fadly juga menghimbau pengurus untuk menghindari konflik internal dan perkuat basis partai. Berikan kontribusi positif pada Pemerintah Kota Medan namun tidak mengurangi daya kritis, bila pemerintah lalai menjalankan tugasnya. Fadly mengatakan DPW PPP Sumut telah merumuskan tigas program strategis yakni kaderisasi, temu keumatan dan pembangunan opini. "Inilah arahan program strategis PPP lima tahun ke depan," ujarnya. Terkait Muktamar, Fadly dengan tegas mengatakan DPW dan DPC PPP se-Sumatera Utara telah menentukan sikap dan keputusan mendukung Suryadharma Ali untuk kembali menjadi ketua umum PPP lima tahun ke depan. “DWP dan DPC sudah sepakata mendukung pak Surya pada Muktamar VII nanti di Bandung,”jelasnya. Sementara itu, Walikota Medan diwakili Wakil Walikota Medan H. Dzulmi Eldin,S, M.Si dalam sambutannya mengajak PPP Kota Medan untuk bersama-sama membangunan Medan kearah yang lebih baik. Katanya politik adalah salah satu pilar membangun demokrasi, untuk itu pemerintah sangat mendukung program-program PPP. “Selamat kepada pengurus yang dilantik dan diharapkan pada pelaksanaan Mukercab I dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam program keja limata tahun ke depan,”ucapnya. Sebelumnya Ketua DPC Kota Medan, Aja Syahri menyampaikan fungsionaris PPP Kota Medan merupakan wajah baru dari kaum muda. Ke depan PPP Kota Medan sudah menyusun program kerja strategis yang bersentuhan dengan keumatan. H Irsal Fikri sebagai ketua panitia melaporkan, sebelum pelantikan DPC PPP Kota Medan telah melaksanakan berbagai kegiatan perlombaan dan bhakti sosial. Dan setelah pelantikan akan dilaksanakan Mukercab I yang akan membahas program kerja dan rekomendasi politik.

Read More

Partai Ka'bah Mencari ‘Kiblat’

Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP), merupakan perhelatan akbar lima tahunan bagi seluruh kader partai berlambang Ka'bah. Perhelatan yang sama tentu juga dialami partai politik lainnya bahkan seluruh rakyat Indonesia, lalu apa yang menarik untuk diamati dari pesta akbar yang akan diselenggarakan PPP pada 3-7 Juli 2011 di Kota Bandung provinsi Jawa Barat tersebut. Detik-detik pemilihan ketua umum, mungkin satu dari sekian banyak yang patut untuk disimak, karena bagi sebagian kader, inti dari pelaksanaan Muktamar terletak pada agenda pemilihan ketua umum. Atau mungkin prosesi pembukaan yang akan dihadiri ribuan kader-kader PPP dari seluruh penjuru Indonesia, sejumlah pejabat tinggi negara sampai Presiden RI serta berbagai pernak pernik yang terjadi sepanjang pelaksanaan Muktamar tersebut. Bila itu yang terjadi, maka sesungguhnya menjadi sebuah ironi, pelaksanaan Muktamar dilangsungkan hanya karena amanah AD/ART yang membatasi masa kepengurusan. Juga sangat menyedihkan, Muktamar hanya mampu melahirkan ketua umum baru, sekretaris jenderal baru dan jajaran pengurus yang baru. Hasil-hasil seperti itu terasa tidak sebanding dengan besarnya tenaga, pikiran, waktu dan materi yang telah dihabiskan seluruh kader PPP dari Sabang sampai Merauke. Padahal di satu sisi, kondisi PPP di tengah pentas politik nasional dan lokal, terus mengalami kemerosotan. PPP secara perlahan tapi pasti terus tergerus, kepercayaan umat kepada partai politik yang katanya tinggal satu-satunya yang tetap kokoh mempetahankan azas Islam, di Indonesia, terus menipis. Di sisi lain, sederet permasalahan umat islam dan rakyat Indonesia, membutuhkan kerja keras partai politik tertua ini. Apakah kemudian, elit dan pertinggi partai berlambang ka'bah berazaskan Islam ini hanya memetingkan egoisme diri sendiri dan larut dalam kubangan masalah internal dengan menafikan asa dan harapan masyarakat Islam Indonesia. Padahal sesungguhnya, Muktamar yang di gelar di Kota Pahlawan tersebut diharapkan mampu melahirkan pemimpin partai ka'bah dengan 'arah kiblat' yang jelas dan terang benderang serta memiliki semangat juang yang tinggi. Menurut penulis untuk tidak mengecewakan asa umat Islam, paling tidak ada tiga point penting yang harus di tuntaskan seluruh muktamirin pada Muktamar VII PPP tersebut. Pertama, dari sisi Internal, harus ada kesepakatan bersama menyangkut arah dan kebijakan partai yang dituangkan dalam program kerja strategis dan rekomendasi politik. Sikap PPP harus totalitas ketika berhadapan dengan kepentingan masyarakat, mulai dari kebijakan lembaga kepartaian maupun kebijakan partai di lembaga legislatif. PPP harus menunjukkan sikap yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan umat Islam, jika PPP masih mengingkan rakyat dan umat Islam tetap berada dalam satu kekuatan dengan PPP. Selain kebijakan, sikap dan prilaku seluruh kader PPP juga harus satu padu di seluruh tingkatan. Untuk mewujudkannya, di Muktamar VII nanti harus dirumuskan aturan tegas yang dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Termasuk aturan main dalam kepemimpinan PPP di seluruh tingkatan, harus lebih dipertegas sehingga tidak muncul multitafsir yang pada akhirnya bisa 'dimanfaatkan' demi kepentingan tertentu. Sinergitas aturan main dan kebijakan tersebut mutlak harus sejalan, bila memang PPP ingin bangkit dan tidak hanya berkutat dengan menghabiskan energi, pikiran dan materi hanya untuk menyelesaikan persoalan internal. Upaya konkritnya bisa dilakukan dengan memangkas birokrasi dalam pengambilan keputusan antar tingkatan partai. Juga harus mengubah pola suksesi dari botton up menjadi top dawn. Pola ini yang selama ini diberlakukan di PPP, dinilai membuka peluang untuk berpolemik dan menggunakan kekuatan struktur partai yang lebih tinggi demi jabatan dan kekuasaan. Kedua, yang harus dituntaskan seluruh muktamirin dalam Muktarmar VII adalah terkait kebijakan eksternal PPP. Berhasil atau gagalnya politik eksternal yang dijalankan PPP sangat tergantung pada etalase PPP yang disajikan ke publik. Politik eksternal PPP, jika tidak terkelola dengan baik akan memunculkan dampak tidak baik bagi masyarakat dan menjadi bias bagi kader PPP. Untuk itu PPP ke depan membutuhkan satu lembaga advice yang khusus menangani kebijakan-kebijakan eksternal, misalkan dalam pengusaan media massa. Lembaga advice itulah nantinya yang akan melakukan kajian, analisis dan penelitian, kebijakan seperti apa yang harus diambil dalam rangka membangun citra PPP di tengah-tengah rakyat Indonesia. Oleh karena itu pula, para muktamirin sudah harus memiki ide, gagasan dan pemikiran strategis untuk disampaikan sebagai bahan masukan bagi lembaga advice, agar kemudian dirumuskan menjadi formula program dan kebijakan yang harus dilaksanakan seluruh jajaran partai di seluruh tingkatan. Kemudian, harus ada koordinasi yang linier dan sinergis antara DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting menyangkut seluruh kebijakan eksternal yang akan dijalankan. Koordinasi tersebut sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang pada akhirnya hanya menghasilkan penilaian negatif masyarakat dan umat Islam kepada PPP. Terutama kebijakan eksternal berhubungan dengan issu sensitif dan strategis menyangkut kehidupan beragama, sosial dan politik nasional. Ketiga, yang harus dituntaskan seluruh muktamirin adalah menyangkut kepemimpinan ditingkat pusat. Saya berharap para muktamirin tidak terjebak dalam artian bahwa dipahamkan abhwa muktamar diselenggarakan hanya memilih ketua DPP PPP. Padahal lebih dari itu muktamar diamanatkan untuk memilih seorang pemimpin. Sebab jika muktamirin hanya memilih Ketua DPP, sesungguhnya itu hanya menyelesaikan rutinitas 5 tahunan yang hanya mampu mengubah struktur kepengurusan, tapi tidak mampu mengubah kondisi PPP yang sudah di bibir jurang kehancuran dan kematian. Dari sisi agama Islam restrukturisasi dan estafet kepemimpinan merupakan sunnahtullah. Setelah Rasulullah Saw wafat kemudian digantikan Abu Bakar Sidiq, dilanjutkan Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib. Pelajaran inilah yang diberikan Islam dalam melaksanakan proses demokrasi setelah wafatnya Rasulullah Saw, karena memang dalam Islam melihat posisi lebih dari sekedar tugas dan tanggung jawab, melainkan amanah yang harus diemban sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pemimpin dalam Islam haruslah mampu menjadi panutan masyarakat yang dipimpin. Peran dan fungsi pemimpin secara kongkrit dapat dilihat pada imam sholat. Kriteria Imam sholat ialah lebih berilmu atau lebih fasih bacaannya. Begitu selektifnya, mengingat beratnya tanggung jawabnya seorang pemimpin, sehingga tidak menjadikan posisi Imam sebagai ajang perebutan kekuasaan. Seorang imam juga tidak sunyi dari koreksi ma’mum, bilamana ia lupa atau salah maka imah bersedia diingatkan. Oleh karena itu, jika kita melaksanakan sholat, tepat dibelakang posisi imam biasanya didampingi orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi pula agar dapat mengingatkan apabila terjadi kesalahan gerakan dan bacaan. Berkaca dari itu, maka seorang pemimpin dituntut memiiki kemampuan untuk membenahi sistem yang lebih baik dan mengarah kepada perbaikan. Seorang leader yang berpengalaman dalam memimpin anak buahnya, memahami benar prinsip-prinsip leadership karena kelak akan bertanggung jawab terhadap nasib orang yang dipimpinnya. Pemimpin juga harus mengerti betul kebutuhan-kebutuhan dasar yang bersifat kekinian dan berorientasi masa depan serta selalu berempati terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Justru itu, seorang pemimpin harus sering berada di tengah-tengah rakyatnya, sehingga tahu dan mengerti apa yang diinginkan rakyatnya. Mungkin figur peminpin seperti inilah yang dibutuhkan dan dirindukan PPP ke depan, dan figur seperti inilah yang harus dipilih dan didukung seluruh muktamirin. Momentum Muktamar VII ini, sesungguhnya membawa angin segar untuk perubahan, sehingga PPP mampu terlepas dari jerat kehancuran. Dengan do'a seluruh kader PPP di Nusantara, semoga Muktamar VII PPP ini berhasil menentukan arah kiblat yang tepat dan benar serta memilih imam yang memenuhi kriteria yang disyaratkan agama Islam. Semoga PPP bangkit kembali demi umat Islam dan demi agama Allah, Agama Islam serta demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan tulisan singkat ini bermanfaat bagi seluruh muktamirin dan kemajuan serta kejayaan PPP di masa yang akan datang, amin ya robbal alamin.... (Penulis adalah Mursal Harahap S.Ag Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Medan periode 2010-2015)

Read More

Menelisik Keadilan

IRONI KEADILAN...??? Kesigapan pemerintah Indonesia menangani Warga Negara Indonesia yang berada di Mesir, mendapat tanggapan beragam. Sebagian menilai upaya pemerintah menyelamatkan WNI dari Mesir yang saat ini mengalami konflik politik dan keamanan, dinilai langkah cepat yang patut diberikan apresiasi. Sebagian yang lain, masih memberi penilaian bahwa pemerintah lambat mekukan evakuasi, sebab situasi dan kondisi di Mesir sudah sangat kritis. Tapi ada juga yang memberikan penilaian bahwa pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, telah mencederai rasa keadilan. Hak Warga Negara Indonesia Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, dan berdomisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara. Menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945 ; Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Istilah Kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara, atau segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti : 1) Yuridis dan Sosiologis, dan 2) Formil dan Materiil. Asas Kewarganegaraan di Indonesia : Asas kelahiran (Ius soli) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Asas keturunan (Ius sanguinis) adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Asas Perkawinan : Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yangmemiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami isteri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat dan bersatu. Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi), Bersifat aktif yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Bersifat Pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak Repudiasi yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut. Status Kewarganegaraan Indonesia : Apatride ( tanpa Kewarganegaraan ) adalah seseorang yang memiliki status kewarganegaraan hal ini menurut peraturan kewarganegaraan suatu negara, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Multipatride, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Bipatride (Dwi Kewarganegaraan ) adalah kewarganegaraan yang timbul apabila peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap warganegara ke dua negara tersebut. Konstitusi Negara ini, secara tegas melindungan setiap hak warganya. Di antaranya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2). Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A). Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1). Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang” Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1). Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2). Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, (pasal 28D ayat 1). Hak untuk mempunyai hak milik pribadi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, (pasal 28 I ayat 1). Merujuk pada ketentuan tersebut, sangat pasti bahwa seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama dan mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama sebagaimana amanat dari konstituti. Dalam konstitusi tidak dikenal warga negara kelas atas atau kelas bawah, miskin dan kaya, pejabat atau masyarakat biasa, militer atau sipil, kulit hitam atau kuning langsa serta suku adat, budaya dan sebagainya. Rasa Keadilan Konstitusi mengamanatkan bahwa hak warga negara tidak ada perbedaan, karena itu siapapun yang memimpin bangsa ini, tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki otoritas untuk memberikan perlakuan berbeda-beda terhadap satu kelompok warga negara tertentu. Konsensus itu secara tegas dan lugas, mengecam segala tindakan diskriminasi dan pengakstaan warga negara, dan jika itu tetap terjadi, maka sesungguhnya pemerintahanlah yang paling wahid untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebab, selain mengingkari amanat konstitusi juga telah melukasi rasa keadialan. Untuk mendekatkan pemahaman, bahwa telah terjadi ironi keadilan di negeri ini dapat digambarkan dari penanganan warga negara yang berada di Mesir yang saat ini dilanda konpflik. Saat situasi di Mesir semakin memburuk, pemeritaha SBY dengan segera melakukan tindakan sigap untuk mengevakuasi WNI dari negara Mesir yang diperkirakan berjumlah 6000 orang. Berbagai langkah untuk melakukan evakuasipun dipersiapkan, seperti penyiapan transportasi udara yang dikhususkan untuk mengangkut WNI dari Mesir, dimana seluruh fasilitas dan biaya ditanggung negara. Tidak hanya itu pemerintah juga akan memfasilitasi WNI yang akan kembali ke Mesir setelah situasi politik dan kemanan di negeri penghasil minyak itu kondusif. Kepastian untuk memberikan fasilitas itu langsung disampaikan Meteri Luar Negeri RI Marti Natalegawa. Ini menunjukkan pemerintah sangat bertanggungjawab atas kesalamatan seluruh WNI yang berada di Mesir. Bila dibandingkan saat pemerintahan SBY menghadapi WNI yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia, terlihat sikap dan perlakukan yang tidak sama. Padahal para TKI itu juga warga negara Indonesia yang sah dan dilindungi konstitusi. Para TKI memang berada di negara yang secara politik dan keamanan berlangsung aman. Namun secara personal, ketakutan dan penderitaan yang dialami TKI jauh lebih besar dibandingkan WNI yang berada di Mesir dimana kebanyakan dari mereka adalah sedang melaksanakan studi. Kemudian, pelakuan yang sangat berbeda bahkan terjadi di depan mata para pemimpin negeri ini. Banyak warga negara Indonesia, karena kemiskinan terpaksa hidup di kolong jembatan, di emperan toko, digubuk yang hampir rubuh dan diberbagai tempat yang tidak layak dijadikan tempat hunian. Jangan dijemput dengan pesawat terbang dengan fasilitas penuh dari pemerintahan, dijenguk dan diajak untuk keluar dari kolong jembatan dan emperan toko tak pernah dilakukan pemerintah. Kalau pun pernah, itu bukan murni karena mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara, tapi lebih karena kepentingan ‘politis dan popularitas’ yang biasanya terjadi jelang suksesi kepemimpinan. Lalu, apakah perlakuan seperti ini dapat dikatakan pemerintahan SBY telah berlaku adil? Dan apakan pemerintah telah menunjukkan perlakukan yang sama kepada setiap warga negara? Apakah warga yang tinggal di Mesir lebih mulia dari para TKI dan warga yang tinggal di kolong jembatan dan emperan toko? Pertanyaan-pertanyaa itu menunjukkan sesungguhnya pemerintahan bangsa ini telah mengeberi rasa keadilan, memberlakukan pengkastaan dan pengelompokan warga negara. Menyikapi fakta ini, dibutuhkan gerakan bersama yang tersistem dan massif untuk memberangus ironi keadilan, pelakuan diskiminasi yang telah melakui persamaan hak seluruh warga negara. Gerakan itu, bisa datang dari mana saja dan oleh siapa saja, kerana tujuan utama untuk menegakkan regulasi konstitusi agar semua warga Indonesia mendapatkan perlakukan yang sama dari pemerintahan, semoga.

Read More

10 DPC PPP Minta Maiyasak Johan di PAW

Sebanyak 10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tergabung dalam Kaukus Daerah Pemilihan (Dapil) III Sumut meminta DPW dan DPPP PPP Sumut dalam penegakan supremasi hukum tidak ada perlakuan tebang pilih. Karena itu, kaukus meminta DPW PPP Sumut ke depan agar mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR RI asal Dapil Sumut III, yakni Maiyasak Johan. "Oknum anggota partai yang duduk di DPR RI melanggar aturan, tapi tidak ditindak tegas," kata Hery Agus Siahaan sebagai juru bicara kaukus yang juga Ketua DPC PPP Kota Pematang Siantar didampingi pengurus DPC PPP Asahan, Tanjung Balai, Langkat, Binjai, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Batubara dan Simalungun. Menurut Hery, sebelumnya perseolan ini sudah pernah disampaikan ke DPW namun belum ada tanggapan dan tindakan. Melalui Muswil VI PPP Sumut inilah, kata Hery, 10 DPC meminta secara tegas agar diberi sanksi administrasi sesuai AD/RT partai kepada Maiyasak Johan. Hal senada juga disampaikan Aminullah Brutu, Ketua DPC PPP Pakpak Bharat. Disebutkannya, jika DPW PPP juga tidak ada melakukan tindakan, maka 10 DPC akan langsung ke DPP untuk meminta realisasi tuntutan mem-PAW Maiyasak Johan. Menurut Aminullah, ada beberapa pelanggaran yang dilakuka Maiyasak Johan, di antaranya belum memberikan dana saksi pada pemilul legislatif tahun 2009. “Sampai sekarang kami DPC Pakpak masih terhutang terkait dana saksi pemilu legislatif,”ucapnya. Selain menymapaikan tuntutan tersebut, ke-10 DPC ini juga mempertegas dukungan dan komitmen memenangkan H Fadly Nurzal, S.Ag untuk kembali terpilih menjadi ketua DPW PPP Sumatera Utara. Seperti disampaikan Ketua DPC PPP Kota Tanjung Balai M Yusuf yang menilai sosok Fadly Nurzal sangat layak memimpin PPP Sumut lima tahun ke depan, karena ia tokoh muda Islam di Sumatera Utara. Ketua DPC Simalungun Pardi Nasution juga menyatakan siap memenangkan Fadly Nurzal menjadi Ketua DPW PPP Sumut lima tahun mendatang melalui Muswil VI PPP Sumut. Sebelumnya, 26 DPC PPP se-Sumatera Utara telah melakukan deklarasi pemenangan Fadly Nurzal. Ke-26 DPC PPP tersebut adalah DPC PPP Medan, Serdang Bedagai, Langkat, Tebing Tinggi, Binjai, Deli Serdang, Tapanuli Utara, Tobasa. DPC PPP Humbahas, Samosir, Tapanuli Tengah, Dairi, Labuhan Batu Selatan, Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Pematang Siantar, Simalungun, Tapanuli Selatan, Paluta, Palas, Sidempuan, Bharat. Karo, Sibolga, Mandailing Natal. Ketua DPC PPP Kota Medan, Aja Syahri mengatakan, dukungan yang diberikan kepada Fadly Nurzal ini karena dinilai mampu mewujudkan program-program partai. "Fadly juga mampu menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan ulama, tokoh masyarakat, perwiritan dan remaja masjid serta mampu membangun opini tentang kegiatan partai melalui media massa," ujarAja Syahri.

Read More

Didukung 26 DPC, Fadly Nurzal Terpilih Aklamasi

H Fadly Nurzal, S.Ag, kembali terpilih untuk kedua kali sebagai ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Utara periode 2011-2016. Fadly dinyatakan terpilih secara aklamasi dengan mengantongi masyoritas suara yang diperebutkan pada Muswil VI yang diselenggarakan di Asrama Haji Medan. Pada agenda Laporan Pertanggungjawaban DPW dan tanggapan dari DPC-DPC, dari 31 DPC PPP yang memiliki hak suara, 26 langsung menyatakan mendukung dan memilih kembali Fadly Nurzal. Sisanya menyatakan menolak laporan pertanggungjawab dan atau belum bisa menerima laporan pertanggungjawab DPW tersebut. Kemudian setelah paripurna III tentang pengesahan tata cara pemilihan ketua/ketua formatur, di pasal 3 menyebutkan bahwa bakal calon ketua/ketua formatur sistemnya dengan cara mengajukan diri atau dicalon. Selanjutnya pada pasal 4 disebutkan, jika hanya ada satu bakal calon, maka melalui pimpinan sidang, Muswil VI menyatakan bakal calon tersebut langsung ditetapkan sebagai ketua/ketua formatur terpilih. Atas dasar itu, maka Fadly Nurzal langsung ditetapkan menjadi ketua/ketua formatur. Sementara pada pemilihan anggota formatur, yang terpilih adalah Aja Syahri, S.Ag (Ketua DPC PPP Kota Medan), Aminullah Brutu (Ketua DPC PPP Pakpak Bharat), Ahmad Badri (Ketua DPC PPP Batubara) dan Abdul Rasyid (Ketua DPC PPP Tapanuli Selatan). Fadly Nurzal, usai terpilih kembali mengatakan, bahwa kemenangan yang diraihnya merupakan kemenangan bersama, karena secara bersama-sama pula melakukan perjuangan. “Ini semua berkat dan buah dukungan teman-teman dari DPC, karena itu, kemenangan ini adalah kemanangan bersama-sama,” katanya. Ditanya soal, langkah dan upaya yang akan dilakakukan ke depan. Fadly mengatakan akan meneruskan program yang belum tuntas, juga termasuk melakukan penguatan internal dan eksternal. “Secara detail program apa saja yang akan dilakukan ke depan akan dibahan pada forum Musyawarah kerja Wilayah (Mukewil),”katanya. Ketika ditanya soal dukungan yang diberikan para ulama dan pimpinan pondok pesantren yang dideklarasikan pada saat pembukaan Muswil VI. Fadly mengatakan dukungan ini merupakan modal yang sangat besar buat PPP untuk lebih bekerja keras memperjuangkan kepentingan umat islam. “PPP dan ulama memang harus berjalan seiring, sehingga tercipta sinergitas dalam rangka memikirikan dan memperjuangkan seluruh kepentingan umat Islam, terkhusus di Sumatera Utara,”ujarnya.

Read More

Suryadharma Ali : Ulama harus Bersama PPP Perjuangkan Umat

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Suryadharma Ali mengatakan, dirinya sebagai ketua PPP selalu mengunjungi dan menggedor hati para ulama untuk bergabung dengan PPP memperjuangkan ajaran Islam. “Kita tidak akan malu dan tidak akan segan-segan ‘mengemis’ untuk mengajak ulama bergabung ke rumah PPP guna memperjuangkan kepentingan umat,” ujarnya pada pembukaan Muswil ke VI di Asrama Haji Medan, Jum’at (25/2) kemarin. Hadir pada acara itu Ketua MUI Sumut, Prof. Dr. H Prof Dr H Abdullah Syah MA, Rektor IAIN Sumut, Prof Dr. H Nur Ahmad Fadhil Lubis MA, Gubsu diwakili Asisten III Pemprovsu Asrin Naim, para pimpinan pondok pesantren, ulama dan ribuan kader PPP se-Sumut. Suryadharma Ali melogikakan, jika para ulama di luar dari PPP bagaimana bisa maksimal memperjuangkan ummat secara maksimal. Untuk itu, ulama harusnya berada di dalam PPP sebagai satu-satunya partai berazaskan islam. Sembari menegaskan komitmen tetap berazaskan islam, walaupun dipastikan banyak cobaan. mengapa PPP tetap berazaskan Islam, untuk melakawan upaya sistematis kelompok yang ingin melemahkan dan mendeskriditkan Islam. Padahal Islam yang dipahami PPP adalah islam rahmatan lil’alamin, islam yang siap dengan kemajemukan, suka dengan demokrasi, cinta kedamiaaan dan toleransi. “Kalau Islam hilang dari negeri ini, persatuan dan kesatuan akan hilang,” ujarnya. Ketua PPP Sumut, H Fadly Nurzal S.Ag mengatakan, lima tahun memimpin PPP Sumut, tiga prioritas program yang difokuskan kaderisasi sambil melakukaan proses internalisasi dengan para alim ulama, tokoh masyarakat. lalu melakukan eksternalisasi dengan membangun komunikasi pada semua pihak. Terkait Ahmadiyah, kata Fadly, bagi PPP persoalan siapa tuhan, siapa nabi dan apa kitab suci Islam, itu sudah final, dan itulah syarat-syarat islam. Maka tidak ada kata transaksai menyangkut prinsif dan idiologi tersebut. Namun, PPP tetap membuka diri dengan semua pihak, sebab PPP merupakkan salah satu kekuatan bangsa. “Kalau syarat-syarat islam tidak dipenuhi maka itu bukan bagian dari Islam,”tegasnya. Pada acara itu, sekitar 200 ulama dan pimpinan pondok pesantren mendeklerasikan diri bergabung dan mendukung PPP. Itu mereka lakukan karena saat ini, hanya PPPlah partai politik yang tetap komit menjadi partai islam.

Read More

“PPP dan Umat Islam Kehilangan Seorang Ulama Besar”

KH Jalaluddin Abdul Muthalib, MA Berpulang Kemarahmatullah “PPP dan Umat Islam Kehilangan Seorang Ulama Besar” Medan –Keluarga besar PPP Sumatera Utara telah kehilangan seorang ulama besar yang selalu memberikan nasehat, pandangan dan kritikan terhadap PPP. Ulama besar yang sekaligus imam besar Masjid Raya Al Mahsun Medan itu KH Jalaluddin Abdul Muthalib MA, dipanggil Allah SWT, Minggu, 27 Februari 2011. ”Ummat Islam, khususnya PPP kembali kehilangan seorang ulama yang sangat dekat dengan umat. Karenanya rasa sedih dan kehilangan sungguh sangat mendalam dan tak terbantahkan, sebab 10 sampai 20 tahun ke depan belum tentu lahir ulama besar seperti KH Jalaluddin Abdul Muthalib, MA,” kata Ketua DPW PPP Sumut terpilih H Fadly Nurzal, S.Ag kepada wartawan setelah mendengar kabar duka tersebut, di Medan. Disebutkan Fadly, almarhum merupakan seorang teladan dalam kehidupan. Sebagai seorang guru, almarhum dikenal dekat dengan murid. Sebagai seorang ulama ia dekat dengat umat. Sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan, almarhum telah mengabdikan dan mendedikasikan ilmu pengetahuan yang di milikinya demi mencerahkan umat islam. ” KH. Jalaluddin Abdul Mutholib, MA. merupakan lulusan dari lulusan dari Libya, ilmu pengetahuan yang dimilikinya sepenuh telah dicurahkan kepada umat Islam, termasuk PPP,”ucap Fadly. Dituturkan Fadly semasa hidupnya, almarhum telah banyak memberikan nasehat dan pandangan terkait berbagai kehidupan berbangsa, beragama dan bermasyarakat. ”Secara pribadi, saya banyak mengambil pelajaran dan ilmu pengetahuan dari almarhum. Ia juga kerap kali memberikan kritikan demi membangun umat dan PPP,”ucap Fadly mengisahkan. Oleh karena itu, lanjut Fadly, atas berpulangnya kerahmatullah ulam besar kita tersebut, keluarga besar PPP Sumatera Utara turut berduka cita dan berbelasungkawa. Keteladan yang telah beliau terapkan selama hidupnya, akan terus hidup di hati seluruh kader PPP dan umat islam. Ilmu pengetahuan yang telah diberikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi suluh bagi umat islam dalam kegelapan. Apalagi pada kondisi sekarang ini, dimana PPP tinggal satu-satunya partai politik Islam, kehilangan seorang ulama merupakan kondisi yang sangat berat bagi PPP. Tanggungjawab terhadap umat, tentunya seluruhnya akan tersandar kepada PPP. ”Sebagai ketua DPW PPP Sumut, saya dan seluruh kelurga besar PPP di Sumatera Utara, sangat berduka dan bersedih serta merasa sangat kehilangan seorang ulama besar yang selalu siap memberikan tausiyah, pandangan dan kritikan serta ilmu pengetahuan kepada umat dan PPP,”ujar Fadly sembari mendo’akan semoga seluruh amal ibadah almarhum diterima Allah SWT dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. almarhum tutup usia 70 tahun dan telah dimakamkan di pekuburan masjid raya al mashun medan, Minggu 27 Februari 2011.

Read More

Pengamat Politik USU: Ketua PPP Sumut Harus Muda dan Energik

Pengamat Politik USU Ahmad Taufan Damanik ,MA menjelaskan figur calon Ketua PPP Sumatera Utara ke depan adalah sosok muda dan energik, bisa melakukan konsolidasi secara cepat, dekat dengan ulama dan bisa menjalin komunikasi dengan kalangan partai politik Islam. Analisis itu disampaikan Taufan, baru-baru ini, menjawab pertanyaan wartawan menyikapi akan dilangsungkannya Musyawarah Wilayah VI PPP Sumut, pada 25-27 Februari 2011, di Asrama Haji Medan. Dijelaskan Taufan, alasan kenapa figur calon ketua PPP Sumut ke depan harus sosok muda. Yakni salah satu upaya yang harus dilakukan PPP dalam rangka meningkatkan perolehan suara pada 2914 mendatang adalah menggarap suara yang berasal dari segmentasi generasi muda Islam. Generasi muda Islam menurut Taufan, merupakan potensi yang sangat besar bagi PPP Sumut, diman PPP telah memposisikan diri sebagai partai politik yang tetap komit dan teguh berazaskan Islam. Perlu dipahami, lanjut Taufan, saat ini dikalangan generasi muda terjadi disorientasi dan kehilangan figur. "Nah, moment ini harus dapat dimaksimal PPP Sumut. Caranya melaksanakan program yang diminati dan bersentuhan langsung dengan generasi muda. Seperti pentas seni, pengembangan bakat dan ajang kreatifitas serta melakukan pendidikan politik yang selama ini sangat kurang dilakukan partai politik,”ujar Taufan . Ketika ditanya soal adanya pandangan dan penilaian bahwa partai politik berazaskan Islam akan ditinggalkan pemilihnya pada pemilu 2014. Taufan mengaku tidak sependapat penilaina tersebut. Bhakan menurut analissi Taufan, partai politik berazaskan Islam memiliki potensi besar salah satunya dari pemilih pemula dari generasi muda Islam. "Tinggal bagaimana kemampuan PPP sebagai partai politik berazaskan Islam menggarapnya. Jika itu mampu dilakukan, saya yakin suara PPP akan lebih baik di Pemilu 2014,”sebutnya. Atas berbagai pertimbangan itulah, lanjut Taufan, figur calon Ketua PPP Sumut harus orang yang energik sehingga diyakini akan cepat dan tanggap menghadapi persoalan dan cepat mengambil solusi. Sehingga apapun persoalan yang muncul tidak menjadi polemik di internal. Sebagai partai politk yang dilahirkan para ulama, maka merupakan suatu keharus ketua PPP Sumut ke depan harus mampu menjalin komunikasi dengan para ulama, organisasi kemasyarakat dan kepemudaan yang berbasis islam. Yang terpenting lagi sebut Taufan ke depan PPP Sumut harus mampu mengakomodir kepentingan ummat Islam, tidak hanya dalam tataran toeritis semata akan tetapi praktek. Sehingga keberadaan PPP sebagai partai politk berazaskan Islam, benar-benar dirasakan oleh umat Islam keberadaannya

Read More

Peran dan Posisi GMPI

Dalam sejarah panjang bangsa ini, pemuda telah mencatatakan namanya dengan tinta emas sebagai motor penggerak perubahan. Di seluruh perubahan yang terjadi di negeri ini, pemuda selalu berada di garda terdepan dengan semangat dan pengorbanan yang tulus. Di era perang kemerdekaan, pemuda tampil sebagai pembakar semangat persatuan dan kesatuan serta kekuatan loyalitas. Hal itu ditandai dengan lahirnya sumpah pemuda 28 Oktober 1928 silam. Saat para penjajah masih bercokol di bumi Nusantara ini, pemuda juga ikut aktif berjuang secara fisik dan mengangkat senjata untuk mewujudkan kemerdekaan. Tidak sedikit pula kaum muda yang mati sahid membela negara dan kehilangan harta benda demi sebuah cita-cita kebebasan. Semboyan Merdeka atau Mati, merupakan pelecut semangat kaum muda untuk tetap meneguhkan hati demi membebaskan negeri ini dari penindasan penjajah. Seakan tidak lekang di terpa teriknya mentari, tidak patah arang melihat prilaku pemimpin bangsa yang menjelma menjadi penguasa, pemuda tetap pada pendirian tidak akan pernah berhenti memperjuangkan kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasca lengsernya rezim HM Soeharto yang diperjuangkan para pemuda, lahirnya era reformasi yang bertujuan menempatkan kembali pemimpin bangsa pada tujuan awal kemerdekaan, yakni mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan berbangsa. dan ikut mewujudkan perdamaian dunia. Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) yang dilahirkan Partai Persatuan Pembanunan (PPP) pada 18 Oktober 1993 silam, tentu sebagai bagian dari generasi muda bangsa tentu juga harus ikut berperan aktif dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik. Karena memang, tujuannya dilahirkannya untuk menjadi salah satu kekuatan di antara kekuatan kelompok generasi muda yang mempu memberikan kontribusi bagi negeri khususnya bagi kaum muda. Secara umum, tidak dapat dinafikan bahwa GMPI telah banyak berperan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlepas besar kecilnya peran yang telah dilakukan, namun kesemua peranan itu tentu memberi manfaat. Bahwa sebagai generasi penerus, pemegang estapet kepemimpinan dan calon pemimpin masa depan GMPI sudah melakukan kerja-kerja ril di tengah-tengah masyarakat, sama seperti kelompok kepemudaan lainnya. Namun ke depan GMPI perlu menegaskan posisinya yang ideal dalam ranah kekuatan pemuda dan tentunya sebagai bagian dari PPP. GMPI harus berani bersikap tegas menyampaikan aspirasi, keinginan dan mengeluarkan kebijakan, sehingga seluruh pemangku kepentingan kelompok pemuda tidak memandang GMPI secara abu-abu.Sehingga ke depan ada komitmen bersama memandang peran ideal GMPI, baik oleh elit pemuda, pemerintahan maupun elit partai pollitik. Peran GMPI Sebagai salah satu kekutan kelompok pemuda, harusnya GMPI mengambil peran yang berkaitan langsung dengan pembangunan kepemudaan. GMPI di level apa saja, harus tetap menyuarakan kepentingan dan kebutuhan para pemuda. GMPI juga tak boleh tinggal diam jika kepentingan pemuda diabaikan pemerintah dan oleh siapapun. Di antara peran yang harus dilakukan GMPI adalah mendorong pemerintah dan kalangan politik untuk membuat regulasi yang berpihak pada pemuda. Melakukan kerja-kerja strategis sebagai langkah konkrit membangun kemandirian, kualitas dan kreatifitas pemuda. Melakukan upaya dan kebijakan yang mampu mendorong seluruh pemuda untuk terlibat aktif dalam merealisasikan program pembangunan, terutama berkaitan erat dengan kepentingan pemuda itu sendiri. Upaya-upaya itu dapat dilakukan dengan melaksanakan berbagai pelatihan dan pendidikan, seminar, diskusi, penelitian dan lain sebagainya. Baik yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun program yang bertujuan untuk menciptakan pemuda ideal. Dalam artian, pemuda tidak boleh hanya menunggu, tapi harus jemput bola. Karena sesungguhnya, tidak ada satu pihak yang akan peduli dan berpihak pada pemuda, sebelum ada yang memulai. Peran itulah yang harus dikuatkan GMPI. Selain berperan mendukung pelaksanaan program pembangunan dan kepemudaan, GMPI tidak boleh lupa pada orang yang melahirkannya yakni PPP. Sebagai sayap PPP, peran yang harus diambil GMPI adalah melakukan kerja-kerja yang bermuara pada pengutan PPP di tengah-tengah masyarakat. Karena memang PPP adalah partai politik berazaskan Islam dan berlambang Ka'bah. Maka GMPI dalam setiap aktifitasnya tidak boleh jauh dari upaya penguatan idioligi dan syiar Islam. GMPI harus berbicara dalam tataran pembenahan etika dan moralitas kaum muda, dimana saat ini sudah berada di tebing dan jurang kebobrokan. GMPI juga harus berpikir melahirkan program yang mampu mengangkat dan menyelamatkan kembali budaya-budaya Islam, sehingga ada perbandingan dan iktibar bagi kaum muda untuk memilih budaya yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Posisi GMPI Posisi pemuda di berbagai bidang kehidupan sebenarnya sangat strategis. Justru itu, posisi-posisi yang memungkinkan diambil dalam rangka membangun kaum muda, GMPI tdaik boleh mengabaikannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lain. Posisi di organisasi wadah pemuda (KNPI), Lembaga Swada Masyarakat dan Pemerintahan harus direbut, dengan komitmen saat dipercaya menjadi nakoda maka harus dijalankan dengan maksimal sehingga meraih hasil yang maksimal pula. GMPI jangan malu berada pada posisi sebagai pengusaha, jurnalis, aktivis, abdi negara, ulama, da'i, akademisi, militer, polisi, olahragawan dan politisi serta posisi lain yang diyakini mampu memberi ruang untuk membangun generasi muda. GMPI juga dapat memposisikan diri sebagai pathner bagi pemerintah, kaum intlektual, rohaniawa dan politisi. namun disisi lain, GMPI juga jangan ragu untuk memposisikan diri sebagai kelompok oposisi bagi siapapun yang berupaya menelantarkan generasi muda. Dengan peran dan posisi strategis yang dimiliki, ke depan GMPI diharapkan mampu menjadi panutan, tauladan dan pembawa semangat kerja keras serta iklas untuk membangun bangsa dan negara yang aman, makmur dan rakyat sejahtera. Termasuk memberi kontribusi penting sebagai satu-satunya wadah aspirasi umat Islam di Indonesua. Amin ya Robbal Alamin.

Read More

Kader GMPI Ibarat Sebatang Kayu

TIDAK terasa, masa bakti kepengurusan Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Sumatera Utara Periode 2005-2010 sudah berakhir, dan tidak lama lagi prosesi suksesi kepemimpinan akan dilangsungkan 29-20 Januari 2011. Dalam kurun waktu lima tahun, para punggawa PW GMPI Sumut telah mencurahkan dedikasi, kinerja serta seluruh potensi yang dimiliki demi menorehkan tinta emas untuk PW GMPI Sumut sebagai salahsatu sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terlepas dari penilaian baik atau buruk pada kinerja pengurus GMPI selama lima tahun, tentu harus diberikan apresiasi. Seperti kata pepatah “Ada ubi ada talas, ada budi ada balas”. Meskipun penting untuk digaris bawahi bahwa apapun dan siapapun yang telah memberikan sesuatu kepada GMPI, tidak pantas untuk menagih imbalan dalam bentuk apapun. Sebab, apa yang telah dilakukan untuk GMPI, merupakan bagian dari tanggungjawabnya sebagai seorang pengurus yang menerima amanah dari organisasi. Bicara karir politik pengurus GMPI di seluruh tingkatan, secara garis lurus, pasti berafiliasi kepada PPP yang telah melahirkannya. GMPI yang diposisikan sebagai sayap partai, tentu bagi pengurusnya yang berkeinginan menempuh jalur politik, maka alirannya harus melalui PPP. Pertanyaannya kemudian, sudahkah PPP memberi ruang dan tempat bagi kader-kader GMPI untuk meniti karir politik. Dan sudahkan PPP memposisikan GMPI sebagai sayap partai yang bekerja untuk mendorong penguatan PPP ditingkat basis pemilih, di tempat yang selayaknya. Atau, sudahkan PPP memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap kader GMPI dan sayap partai lainnya, sebagaimana posisi yang telah diberikan? Pertanyaan di atas adalah bagian dari curahan dan kegalauan hati seluruh kader GMPI. Sebab, kader GMPI terlanjur telah menaruh asa atau harapan yang besar pada PPP agar dikemudian hari diberi ruang dan tempat untuk dapat berkontribusi membesarkan PPP serta meniti karir politik. Secara jujur, asa tersebut sesungguhnya belum sejalan dengan realita yang ada. Kader-kader GMPI masih harus berjibaku dan berjuang sendiri agar tetap survive berkiprah di pentas politik. *** Asa Kader GMPI Setiap kader GMPI, tentu memiliki harapan besar akan menjadi bagian penting di jajaran fungsionaris PPP. Harapan ini dilatarbelakangi bahwa seluruh aktifitas dan gerak langkah GMPI di tengah-tengah umat, muaranya dalam rangka membesarkan PPP. Inklud di dalamnya kebijakan program dan kebijakan politik pun tidak boleh keluar dari garis PPP. Atas dasar itu, para kader GMPI terus berupaya melakukan berbagai terobosan, kreatifitas dan inovasi guna mendongkrak posisi PPP, baik pencitraan maupun performance di tengah masyarakat. Khususnya pada sektor kelompok kaum muda. Seluruh ide dan gagasan, sudah direalisasikan serta terus diaplikasikan para pejuang GMPI. Di ataranya melakukan pengorbanan sesuai ukuran dan kemampuan masing-masing kader. Sebagai gambaran, bukti perjuangan para keder GMPI dapat dilihat dari apa yang sudah dilakukan PW GMPI Sumatera Utara masa bakti 2005-2010 termasuk pengurus masa bakti sebelumnya. Di antara program yang telah dilakukan PW GMPI Sumatera Utara yakni : Pertama melaksanakan program keummatan berbasis dan bersegmentasi kepemudaan dan remaja islam. Realisasi program itu ialah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemuda Islam, safari ramadhan, pesantren kilat dan lain sebagainya. Kedua, program kemandirian pemuda. Program ini direalisasikan dengan melakukan Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pembinaan wirausahaan muda islam, pelaksanaan life skill, pembentukan kelompok usaha kecil bidang sabut kelapa dan banyak lagi. Ketiga, melakukan kontrol sosial terhadap pemerintahan provinsi Sumatera Utara dengan berbagai aksi unjukrasa damai. Membantu pemeritahan dengan ikut mensosialisikan program pemerintah dibidang keummatan serta organisasi wadah kemudaan dengan memberi warna melalui peran-peran strategis yang telah dilaksanakan. Keempat mendorong peningkatan kualitas pendidikan generasi muda islam dari upaya-upaya kelompok tertentu yang menyusupinya dengan ajaran dan nilai-nilai yang menyalahi ajaran agama Islam. Melakukan pengutan moralitas dengan memberikan pembinaan akhlakul karima kepada pemuda islam. Kelima, turut aktif dalam setiap kegiatan kepedulian sosial, seperti melakukan pengumpulan dana bantuan untuk korban bencana yang terjadi di Indonesia. Keenam melakukan penguatan basis dan instumen struktural organiasasi organisasi dengan upaya pembinaan pimpinan cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Ranting dengan melakukan kaderisasi internal. sekelumit kerja-kerja itulah yang telah dilakukan para pendekar GMPI Sumut dalam lima tahuan masa kepengurusan. Dapat dipastikan, kesemua kegiatan dan program tersebut pemberhentian terakhirnya demi dan semata-mata untuk membantu dan membesarkan PPP. Harapannya, PPP sebagai satu-satunya partai politik yang tetap berkomitmen menggunakan azas Islam, tetap menjadi salah satu kekuatan politik di tanah air Indonesia. Kemudian seluruh yang telah dilakukan kader-kader GMPI, pondasi dan motor penggeraknya tidak lain karena adanya harapan besar bahwa pada waktunya, kader-kader GMPI akan diberi tempat dan ruang oleh PPP. Mendapat apresiasi positif berupa dukungan dan terbukanya peluang dari fungsionaris dan elit PPP dengan memberi kesempatan pada kader GMPI untuk terlibat aktif sebagai bagian dari PPP seutuhnya. Dan yang paling penting PPP memberi dorongan bagi kader GMPI dalam meniti karir politiknya. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tidak ada kontrak politik, bahwa jika kader-kader GMPI telah bersumbangsih membesarkan PPP, lalu kemudian kader GMPI dan sayap partai lainnya akan diberi peluang dan kesempatan untuk berkiprah di pentaspolitik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja selama menjadi pengurus GMPI. Karena sesungguhnya kader GMPI berkewajiban membantu dan mendorong serta mengamankan PPP agar tetap eksis dan mendapat tempat di hati umat. Ke depan, PPP diharapkan menerapkan punishment and reward (sanksi dan penghargaan).Bagi kader-kader sayap partai yang dengan sunggguh-sungguh telah menunjukkan kinerja dengan berjuang membela dan membesarkan PPP sesuai kapasitasnya, harus diberikan apresiasi dan penghargaan. Disisi lain, bagi kader sayap partai yang bekerja untuk merongrong atau menjatuhkan marabat PPP, wajib hukumnya diberikan sanksi tegas. Dengan pola seperti ini, maka diyakini seluruh kader sayap partai akan lebih mati-matian memperjuangkan PPP agar tetap dicintai dan mendapat tempat di hati umat islam. Sebab, ada harapan dan mimpi besar akan beri ruang dan waktu serta peluang oleh PPP untuk meniti karir politik. *** Fakta dan Realita Sebagai seorang organisatoris sejati, apapun konsekwensi yang terjadi harus siap menerima dengan lapang dada. Apa yang dikatakan para ulama dan orang-orang bijak bahwa dalam hidup ini kita harus banyak berlajar ikhlas, patut diamalkan. Dengan ikhlas, apapun yang terjadi saat menjalani lika liku kehidupan, pasti dapat disikapi dengan bijaksana dan elegan. Seperti yang pernah dismpaikan para senior, ketika pertama kali terjun ke dunia organisasi waktu masih mahasiswa. Waktu itu, mereka katakan “organisasi adalah jalan, bukan tujuan”. Sekarang ini kata-kata itu dapat dipahami, sesungguhnya yang paling penting untuk tetap dijaga dan dan terus dipupuk adalah harapan dan tujuan hidup. Persoalan darimana dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, itu merupakan bagian dari satu sisi dinamika kehidupan yang harus dijalankan dengan tetap mengambil peran sesuai kemampuan dan keahlian yang dimilik. Dari pemikiran itu, maka seluruh kader GMPI harus terus belajar untuk ikhlas. Meskipun secara tegas GMPI dilahirkan PPP sebagai motor penggerak yang secara khusus bekerja pada segmentasi pemuda, guna mendorong dan membantu PPP berjaya dipentas politik. Kalaupun tidak ada jaminan dikemudian hari PPP tidak akan memberi ruang dan peluang bagi kader GMPI. Fakta lain, berdasarkan regulasi (AD/ART) yang ada di partai berazaskan islam berlambang ka’bah ini, sayap partai (GMPI,GPK, AMK dan WPP) tidak memiliki hak suara dalam setiap pengambilan keputusan dilingkup PPP. Posisi ini langsung atau tidak langsung mempengaruhi semangat dan gairah kerja para kader sayap partai. Ibaratnya, GMPI seperti sebuah batang kayu yang dicampakkan ke dalam hutan rimba. Jika tumbuh sumbur dan berdaun rimbun serta berbuah ranum, maka akan dimanfaatkan. Tapi bila kemudian layu dan mati, mungkin saja PPP tidak peduli, tak bersedih apalagi menangis. Inilah fakta dan realita bagi seluruh kader GMPI termasuk sayap partai PPP yang lain. Menyikapi hal ini, maka perlu urung rembuk serta duduk bersama seluruh kader GMPI untuk menentukan nabisnya ke depan. Musyawarah Wilayah III GMPI Sumut yang akan digelar dalam bulan Januari ini, merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengkaji, mendiskusikan fakta dan realita tersebut. Seluruh Kader-kader GMPI Sumut yang akan mengikuti pesta demokrasi dalam suksesi kepemimpinan ditingkat wilayah sudah harus memiliki ide, gagasan dan konsep mutakhir untuk kemudian menjadi bahan kajian dalam Musyawarah Wilayah nanti. Ini penting agar antara harapan, fakta dan realita bisa seiring sejalan menuju kemenangan. PPP harus mengakui, kecil atau besar, sayap partai termasuk GMPI telah memberikan peran dan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Ke depan GMPI juga akan tetap berketetapan hati dalam barisan PPP, dan GMPI mustahil rasa keluar dari barisan PPP apalagi membuka front secara terbuka dalam kaitan politik. Selain itu, ke depan siapapun yang menakhodai GMPI Sumut, sudah harus duduk pada figur tersebut, seperti apa posisi dan kondisi yang harus dialami. Sebagai makhluk Allah yang lemah, berharap dan bermimpi adalah sifat manusiawi. Tapi kalau berharap diluar ekspektasi dan jangkauan, itu hanya melahirkan penyesalan yang tak berujung dan akan berdampak buruk. Untuk itu harus ada upaya konkrit dan bersama-sama dengan antara GMPI dan seluruh sayap partai, guna mendorong lahirnya perubahan dan reformasi secara paripurna seperti yang diharapkan. Sehingga ke depan, sayap partai tidak hanya dianggap sebatang kayu, yang hanya dibutuhkan dan dicari-cari ketika PPP melintasi jalan licin nan terjal. GMPI harus ditempatkan di posisi yang sesungguhnya, sehinga tercipta sinergitas yang kuat antara GMPI dan PPP. Semoga...!!! (Penulis adalah Wakil Sekretaris PW GMPI Sumut periode 2005-2010)

Read More

Ketua DPW PPP Sumut : Perintahkan PPP Medan dan DS Amankan Masjid Nurul Hidayah

Masjid Nurul Hidayah yang terletak di Jln Pasar V Barat Gang Tanjung Medan Estate, keberadaannya kini diujung tanduk. Pasalnya pihak pengembang MMTC berniat meruntuhkan masjid tersebut. Karena itu, Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag memerintahkan DPC PPP Kota Medan dan Deli Serdang (DS) mengamankan masjid tersebut. Disebutkan Fadly, masjid sebagai tempat beribadah umat islam tidak boleh diganggu siapapun. “Siapa yang mengusik kegiatan dan kenyaman beribadah di masjid, maka akan berlawanan dengan PPP,”tegas Fadly kepada wartawan menjawab pertanyaan wartawan terkait kunjungan ketua terpilih DPC PPP Kota Medan Aja Syahri S.Ag dan Ketua DPC PPP Deli Serdang Waluyo, Senin (10/1) ke Masjid Nurul Hidayah. Dijelaskan Fadly, dimintanya DPC PPP Kota Medan dan DS mengamankan masjid tersebut, karena secara wilayah lokasi masjid itu masuk Kabupaten Deli Serdang. Sementara umat yang melakukan kegiatan dan ibadah di masjid itu adalah masyarakat Kota Medan. “Saya meminta PPP Kota Medan dan Deli Serdang mengamankannya berdasarkan pertimbangan itu. Artinya kedua DPC ini memiliki kewajiban membela kepentingan umat dan rumah ibadah tersebut,”ujarnya. Sementara itu, Aja Syahri dan Waluyo mengatakan, akan terus berjuang dan berupaya menyelamatkan masjid tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk jawab PPP sebagai partai Islam dalam membela kepentingan umat Islam. Masjid ini rumah ibadah, jangan diusik. Bila itu terjadi sama artinya mengusik hati dan perasaan umat Islam. “PPP berada digarda terdepan melakukan perlawan terhadap siapapun yang berupaya menghancurkan masjid tersebut,”tegas Aja dan Waluyo. Lebih lanjut Aja mengharapkan seluruh umat islam bersatu dan bersama-sama menyelamatkan masjid Nurul Hidayah. Ini merupakan ujian dan cobaan dari orang-orang yang ingin menghancurkan umat islam secara perlahan. “Untuk itu, jika ada pihak-pihak yang berusaha menghancurkan masjid ini, sama artinya pihak tersebut membuka pelawanan kepada PPP dan umat Islam,”ucapnya. Dikatakan Aja, masjid merupakan harga diri islam yang harus tetap dipertahankan dan diperjuangkan dan masjid adalah rumah Allah. Karena itu, PPP dan umat islam mempunyai alasan kuat untuk mempertahakan keberadaan masjid tersebut. Apalagi menurut informasi, pihak pengembang tidak memiliki surat resmi yang diakui secara peraturan perundangan-undangan untuk menghancurkan masjid tersebut. Ditambahkan Waluyo, PPP Deli Serdang akan mencoba mempertanyakan kasus masjid tersebut ke Pemkab Deli Serdang. Termasuk mendorong Pemkab Deli Serdang untuk membuat kebijakan penyelamatan masjid tersebut. “Kita mempertanyakan kasus ini kepada Pemkad Deli Serdang dan mendorong agar diambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya,”kata Waluyo. Dibagian lain, Aswandi Lubis, satu dari 11 mahasiswa yang tinggal mengurus masjid itu mengungkapkan bahwa upaya pembongkaran masjid terlah berulang kali dilakukan pihak MMTC, dengan menggunakan berbagai cara. Awalnya di tahun 2007 silam, waktu itu mereka disuruh meninggalkan masjid tersebut karena akan dirubuhkan. Sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan beberapa eleman umat islam dengan pihak yang ingin merobohkan masjid. “Masjid ini sudah berdiri sejak 30 tahun lalu. Waktu itu Badan Kenaziran Masjid (BKM) Nurul Hidayah yang alam diduga kuat telah bersepakat menjual masjid tersebut pada MMTC dengan menerima imbalan Rp50 juta dan Rp400 juta. Itulah awal dari upaya meratakan masjid dengan tanah,”ungkap Andi. Upaya yang sama lanjut Andi, juga terjadi pada awal tahuan 2010 silam dan awal tahun 2011. Pihak MMTC terus melakukan berbagai cara agar masjid dapat dihancurkan, baik dengan cara menteror mashasiswa yang tinggal di masjid maupun melalui jalur birokrasi. “Buktinya, MMTC melakukan pemagaran dengan seng dan besi sehingga menutupi keberadaan masjid tersebut. Andi juga menyebutkan, para mahasiswa dan umat Islam, akan terus mempertahankan keberadaan masjid tersebut. Di sekitar ini, tidak ada masjid karena itu setiap pelaksanaan shalat lima waktu jamaah tetap ramai terutama saat pelaksanaan shalat jum’at. Andi juga mengatakan siap bekerjasama dengan seluruh elemen umat islam termasuk PPP dalam rangka menyelamatkan masjid tersebut dari pihak-pihak yang ingin menghancurkannya. (***)

Read More

REPLEKSI HARLAH PPP KE-38 "KEMENANGAN UMAT KEMENANGAN PPP"

Hari ini, tepat 38 tahun lalu, para ulama, tokoh umat islam dan tokoh partai politik islam melahirkan Partai Persatuan Pembangnan (PPP). 38 tahun silam, banyak tokoh penting menyatukan komitmen untuk membangunan kekuatan umat islam melalui politik. 38 tahun lalu, para pendiri partai tidak pernah terpikir dengan melahirkan PPP, akan memberikan dampak luas dan positif bagi insan yang berkiprah di dalamnnya. 38 tahun lalu, mereka yang berjuang keras melahirkan dan membesarkan PPP tak pernah berharap mendapat imbalan, upah, honor, pujian dan berbagai bentuk kenikmatan duniawi. Karena itu pula, PPP diperjuangkan agar tetap survive di bumi nusantara ini dengan keihklasan. Menjadi wakil presiden, menteri, gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati dan sederet jabatan politis lainnya, sama sekali tidak mereka harapkan dan impikan.Mereka juga tak pernah berminpi para kader PPP akan menikmati fasilitas kehidupan yang diberikan negara. Waktu itu, para ulama dan tokoh penting bangsa ini melahirkan PPP dengan niat dan asa, PPP menjadi alat perjuangan umat islam dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu pula, pemilihan azas dan lambang partai tidak mereka dapatkan dari hasil diskusi, semedi atau teka-teki silang, bahkan tidak juga dari sebuah mimpi. Azas dan lambang PPP diperoleh dari hasil munajat kepada Allah melalui shalat istikhoroh. Niat tulus dan harapan mulia itulah yang kemudian menjadi motor penggerak, hingga kini PPP tetap hidup di hati umat Islam, meskipun harus diakui terjadi degradasi khiroh perjuangan dan komitmen keikhlasan para kader PPP. Hal itu dibuktikan, dalam catatan perjalanan sejarah, PPP lambat laun 'ditinggalkan' umat Islam. Berdasarkan kajian dan analisa sederhana serta awam ini, menurunnya trend kecintaan umat Islam kepada PPP, paling tidak disebabkan beberapa faktor dan indikator. di antaranya : (1) Melemahnya rasa kecintaan dan semangat berjuang yang dimiliki kader PPP, (2) kebijakan politik PPP yang terkesan tidak maksimal memperjuangkan kepentingan umat, (3) Sikap pragmatisme dan materialistik yang mulai tumbuh dan membudaya. (4) Habisnya kader-kader militan akibat tergerus perkembangan jaman dan budaya hidup masyarakat. (5) Bergesernya pola program yang dibangun dengan meninggalkan basis masjid, kelompok pengajian dan ajaran dan budaya islam lainnya. Meski faktor dan indikator ini, tidak 100 pesen benar, tetapi paling tidak, kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan umat, terkhusus elit politik dan fungsionaris PPP di seluruh tingkatan. Karena di akui atau tidak, jika situasi PPP tidak berubah dari kondisi yang ada saat ini, maka bukan tidak mungkin PPP benar-benar ditinggalkan umat Islam dan pada akhirnya kiprahnya di pentas politik akan sirna. Dan bila itu, terjadi maka yang rugi dan menanggung akibatnya, tidak saja orang-orang yang berkiprah di PPP, tapi juga seluruh umat Islam. Patut untuk direnungkan, jika PPP benar-benar tinggal kenangan. Seperti apa dan siapa lagi yang memperjuangkan kepentingan, aspirasi atau penyambung lidah umat umat Islam kepada para pemimpin bangsa ini. Saat ini saja, ketika kekuatan politik partai islam tidak lagi kuat, di sadari atau tidak, posisi umat islam secara perlahan terpinggirkan. Fakta inilah yang harus menjadi cemeti bagi seluruh umat islam, fungsionari dan kader PPP untuk bangkit kembali membesarkan PPP. Umat masih membutuhkan kerja-kerja dan kebijakan politik PPP. Umat tentu rindu pada semangat juang PPP membantu dan mempertahankan kepentingan Islam. Umat juga pastinya tidak rela PPP hilang dari kancah politik nasional. Menyahuti harapan yang begitu besar tersebut, maka PPP harus berani mengambil langkah dan sikap tegas terhadap seluruh kebijakan penguasa yang jelas-jelas merugikan umat islam. PPP harus kembali bergandengan tangan dengan seluruh umat islam, berjuang bersama dan menikmati hasil bersama-sama pula. Menderita bersama dan berbahagia secara berjama'ah. PPP harus menjadi garda terdepan mengawal kepentingan dan aspirasi umat islam. Selain itu, PPP juga harus melakukan reformasi program, reformasi sistem kaderisasi dan reformasi pola rekruitmen pengurus. PPP harus setajam pedang terhadap seluruh kemungkaran, dan selembut kapas dalam mengayomi seluruh stakeholder. Perlu diingat PPP, mampu bangkit dan menang jika bersama-sama umat Islam, karena memang kemanangan umat adalah kemenangan PPP. SELAMAT HARLAH PPP KE-38 TAHUN, MUDAH-MUDAHAN PPP TETAP MENJADI PARTAI ISLAM DAN RUMAH POLITIK UMAT ISLAM. MARI BANGKITKAN KEMBALI KHIROH PARA PENDIRI PPP, KEIKHLASAN DAN KOMITMEN YANG TAK MENGHARAP IMBALAN MATERI, PUJIAN DAN SANJUNGAN. "BANGKITLAH PPP KU BERSAMA UMAT ISLAM".

Read More