Soroti Kebijakan Pendidikan : FPPP Sergai : Masih Ada yang Belajar Di Atas Tikar

Berbagai aspirasi dan saran yang disampaikan 6 fraksi di gedung DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam rapat paripurna RP. APBD Tahun 2009, Sabtu (15/8). Setelah sebelumnya, Kamis (13/8) eksekutif (Bupati) membacakan nota tersebut ditempat yang sama. Pemandangan umum FPPP dibacakan Dra Mardiyah, mensinyalir adanya pekerjaan tumpang tindih dalam proyek rehab SD. Menurut Bupati hanya 5 % lagi jumlah SD yang belum direhab dari 448 unit. Lalu adanya gedung SMU pada hari peresmiannya bagunannya sudah retak, dan ada SMK yang berulang kali dianggarkan tapi belum tuntas-tuntas. Lebih Ironis, di Kab yang mendapatkan penghargaan pendidikan ini, tapi masih ada murid SD yang belajar di atas tikar. Fraksi belambang Ka’bah ini juga menyoroti situasi kantor Pemkab Sergai sudah mirip dengan toko, pagi buka sore tutup, karena pejabatnya kembali ke kediamannya. Menurut mereka tanah bertuah negeri beradat tidak aman dan nyaman bagi sang pejabat. Sehingga menjadi pertanyaan apakah mereka mampu meningkatkan pelayanannya tehadap masyarakat sebagai tujuan utuam pemekaran. Kemudian dalam pemanfaatan potensi dan asset daerah, PPP melihat tidak ada SKPD yang dipimpin putra/i Sergai. Para PNS/Honoarium dan masyarakat agar berhati-hati terhadap pemimpin berwatak kolonial. Untuk itu PPP meminta Bupati untuk segera memerintahkan kepada SKPD untuk tinggal di Sergai, agar kota Sei Rampah tidak menjadi kota mati di tengah berlimpah ruahnya uang rakyat yang digunakan/belanjakan. Fraksi Golkar dalam pandangan umum yang dibacakan HM Fuadi Pasaribu mempertanyakan dana perimbangan dan aset sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai dan Samosir. Bahwa kabupaten yang dimekarkan memperoleh hak atas alokasi dana selama 3 tahun sejak dilakukan pemerkaran. Namun sampai saat ini kabupaten Serdang Bedagai belum juga mendapatkan hak tersebut sesuai amanah UU tersebut. Lalu soal penyelesaian status gedung SMA Negeri-2 Perbaungan terkait keluhan dan aspirasi masyarakat. Apakah gedung itu milik pemerintah atau pihak ketiga. Kondisi ruang belajar mengajar sangat memprihatinkan, ruang perpustakaan dan laboratorium tidak lengkap, ini dikhawatirkan berakibat pada kualitas lulusan SMA tidak tercapai. Fraksi PAN yang dibacakan Drs Sayutinur M.Pd menyoroti bantuan insentif guru besumber dari dana BDB sebesar Rp3.161.400.000 yang hanya mampu meng-cover 5.249 guru dari 8.041 guru yang ada. Artinya ada 2.722 guru lagi atau Rp1.663.200.000 yang belum tercover. Karena itu FPAN meminta Pemkab Sergai menambah kekurangan dana BDB tersebut, sehingga seluruh guru mendapatkan insentif. FPAN juga bersyukur karena Pemkab Sergai menyediakan dana Rp1 milyar untuk dana intensif guru-guru swasta yang gajinya masih dibawah Rp500 ribu. Terkait 14 Ranperda 2009, FPAN menyarankan segera dibentuk Pansus Ranperda agar proses pengesahan dapat dilakukan sebelum masa jabatan DPRD berakhir. Fraksi BBR (Bulan Bintang Reformasi) yang dibacakan Drs. HM. Irfan El Fuadi Lubis meminta Pemkab Sergai menata ibukota kabupaten yakni Kec Sei Rampah agar terlihat lebih baik. Termasuk penataan lampu jalan dan mengantisipasi banjir dipinggiran Sungai Rampah, dengan mempersiapkan detail tata ruang. Fraksi ini juga memnta dinas yang terkait pembangunan dan rehabilitasi irigasi tidak melakukan pekerjaan pada saat musim tanam. Direalisasikannya badan usaha milik daerah (BUMD), karena sudah lama disahkannya Perda tentang itu, namun hingga kini belum juga ada. Fraksi Bersatu yang dibacakan Timbul Kusnadi, SH, SE memberi saran kepada panitia anggaran eksekutif agar memperhatikan usulan proyek yang telah disampaikan oleh anggota DPRD Sergai. Pengguna anggaran agar penyerapan anggaran dapat melahirkan produktivitas kinerja yang lebih baik, dan melakukan evaluasi secara objektif, mencari solusi terhadap persoalan dan mengambil langkah konkrit secara periodic. Fraksi PDIP-Sejahtera yang dibacakan Delpin Barus, ST melihat kinerja tim tanah penanganannya belum serius, bahkan terkesan belum bekerja secara serius. Fraski ini meminta kepada Bupati untuk melakukan perubahan kepada tim tanah yang samapai sekarang belum terselesaikan seperti masyarakat dengan PT. Soeloeng Laoet, dan PT. Paya Pinang.Menghidupkan kembali TPI di Kecamatan Bandar Khalifah.